MBG: Ribuan kasus keracunan, sejumlah sekolah kelola dapur mandiri

Apakah inisiatif ini bisa menjadi solusi memitigasi insiden keracunan terkait MBG dan mungkinkah diterapkan secara lebih luas di wilayah pedalaman?

Sejumlah perempuan tampak sibuk beraktivitas di bangunan dapur bertuliskan ‘Dapur Sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta’ di Solo, Jawa Tengah.

Bangunan dapur yang terletak di bagian selatan sekolah itu telah berdiri sejak 2015 lalu jauh sebelum program makan bergizi gratis (MBG) besutan pemerintahan Prabowo dimulai awal tahun ini.

Di tembok sebelah utara dapur yang menyatu dengan kantin sekolah terpajang sejumlah sertifikat penghargaan terkait kebersihan dan higienitas dapur sehat dari berbagai lembaga pemerintahan dari tingkat kota hingga nasional.

Sebanyak lima pegawai perempuan itu sibuk melakukan persiapan memasak hingga menata menu makanan yang bakal disajikan kepada 680 orang—termasuk 615 siswa dan 65 karyawan sekolah.

Menu yang akan disajikan kali ini adalah nasi kari.

Menjelang pukul 12.00 WIB, sejumlah staf sekolah mengantarkan nasi, kuah dan lauk hasil racikan di dapur sehat ke depan setiap kelas.

Setelah bel istirahat berbunyi, para siswa bergegas keluar mencuci tangan, lalu berdoa bersama sebelum antre mengambil makan siang.

Masing-masing siswa membawa piring berbahan keramik, lalu mengambil nasi dan kuah sendiri, sementara itu guru membantu menambahkan lauk.

Para siswa terlihat lahap menyantap sajian makan siang dengan menu kari ayam di dalam ruang kelas.

Salah satu siswa, Selena, 8 tahun, mengaku senang menyantap makan siang hasil olahan dapur sehat sekolahnya.

“Suka dengan nasi kari. Tapi yang disukai dari dapur sehat adalah menu nasi goreng dan soto.” kata siswi kelas III.

Saat ditanya memilih antara makan siang dari dapur sehat sekolah atau program MBG, ia secara tegas memilih makanan yang disiapkan oleh dapur sekolah.

Pilihan ini didasari oleh rasa takut dan khawatir Selena terhadap isu keracunan yang marak terjadi pada makanan MBG di berbagai daerah di luar Solo.

“Cocok kalau makan nasi dapur sehat. [Kalau MBG] tidak mau karena takut keracunan,” ujarnya polos.

Senada Hamdan Zulfa Al Fatih lebih memilih hidangan dari dapur sehat sekolah dibandingkan menu MBG yang disediakan pemerintah.

“Pilih dapur sehat karena enak, kalau [MBG] takut,” akunya.

Winarsi, pengelola dapur sehat SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo, menjelaskan dapur mandiri sekolah tersebut sudah beroperasi sejak 2015 dan menyediakan makan siang sebagai bagian dari inisiatif sekolah sehat.

Dapur sehat ini didirikan karena sebelumnya banyak pedagang di sekitar sekolah yang tingkat kebersihannya sulit dikontrol. Dapur sehat ini bertujuan memastikan dan menyediakan makanan yang benar-benar sehat bagi para siswa.

“Kita juga memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak, salah satunya untuk anak-anak itu terbiasa makan sayur karena anak-anak itu kan lebih suka yang junk food. Maka di sekolah memotivasi anak-anak untuk makan sayur melalui dapur sehat,” kata dia.

Winarsi menjelaskan bahwa makan siang yang disajikan dapur sehat dijual seharga Rp10.000 per porsi dengan menu bervariasi tiap hari.

Bahkan menunya sudah disusun dan diumumkan untuk periode satu bulan ke depan kepada orang tua melalui grup kelas.

Transparansi menu ini memungkinkan orang tua mengetahui sayur dan lauk apa yang akan disajikan.

Jika ada siswa yang memiliki alergi, kata Winarsi, orang tua dapat memberitahu sekolah agar pihak dapur dapat mengganti lauknya.

Untuk menjaga kandungan gizi tiap sajian, Winarsi mengatakan bahwa pihaknya menggandeng Dinas Kesehatan Solo tepatnya Puskesmas Setabelan untuk mengukur dan menentukan gizi dalam setiap menunya.

Dapur sehat ini, kata Winarsi, juga berperan dalam menanamkan kebiasaan antre dengan tertib untuk mendapatkan makan siang pada para siswa.

Winarsi menilai bahwa budaya antre ini penting untuk diajarkan sejak dini karena merupakan bagian dari proses pembentukan karakter pribadi siswa.

“Kita itu memang memilihnya itu piring yang keramik itu sehingga bagaimana anak-anak bisa menjaga keamanan piring itu mulai dia ambil dengan mengantre sambil nanti kembali lagi ke tempatnya.”

“Karena di sini anak-anak itu kan makannya prasmanan, dia ambil sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini kita juga mendukung program pemerintah stop boros pangan,” ujar dia.

Dia mengungkapkan selama 10 tahun berdiri, dapur sehat yang menjadi satu dengan kantin sekolah itu telah berhasil menyabet berbagai penghargaan. Bahkan, menjadi rujukan sejumlah sekolah baik di Solo Raya maupun luar Jawa untuk studi banding.

“Kita saat ini sebagai tempat belajar teman-teman tidak hanya Solo Raya tapi juga luar Jawa datang ke sini untuk belajar di kantin dan dapur ini,” katanya bangga.

Pelaksanaan program MBG di sekolah yang semestinya dimulai akhir September lalu ditunda menyusul adanya keberatan dari pihak sekolah dan orang tua siswa.

Mereka khawatir operasional dapur sehat yang sudah berjalan satu dekade tersebut harus ditutup akibat program MBG.

Pj Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Martono Lanjar Sari, mengaku pada dasarnya pihak sekolah tidak menolak adanya tawaran untuk mengikuti program.

Tetapi ia berharap agar pengelolaan MBG itu tidak dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat melainkan dikelola oleh pihak sekolah sendiri karena telah memiliki dapur mandiri.

Senada, Winarsi berharap program MBG ini bisa dikelola sendiri oleh pihak sekolah, bukan oleh SPPG setempat. Apalagi dapur mandiri yang dimilikinya sudah mempunyai pengalaman menyediakan makan siang untuk siswa selama 10 tahun.

“Jadi besar harapan kami dengan adanya MBG itu sekolah diberi kesempatan untuk mengelola MBG sendiri karena kita juga memberikan edukasi kepada anak-anak.”

“Yang dulunya anak-anak sudah terbiasa cuci piring sendiri, nanti tiba-tiba ada MBG maka pembiasaan itu akan berhenti,” ujar dia.

Winarsi menegaskan apabila program MBG dikelolah pihak SPPG setempat otomatis sebanyak lima pegawai di dapur yang dikelola sekolah itu akan kehilangan pekerjaan.

Padahal para pegawai itu telah mengabdi di dapur bersih sekolah selama 10 tahun saat pertama kali dapur tersebut berdiri.

“[Dapur umum] otomatis tutup kan kalau nanti MBG masuk. Tapi kalau nanti kita diizinkan untuk mengelola sendiri, kelangsungan pembiasaan yang ada di sekolah terus tetap berkelanjutan,” kata dia.

Salah satu orang tua siswa, Cici, 45 tahun, mengaku munculnya berbagai insiden keracunan siswa usai mengkonsumsi MBG di sejumlah daerah membuat wali murid di SD Muhammadiyah 1 Ketelan khawatir dan takut dengan program tersebut.

“Secara otomatis kami merasa khawatir, takut, dan was-was dengan kondisi seperti itu. Kami sebagai orangtua siswa tidak mau anak-anak kami mengalami hal seperti itu,” ujar dia.

Cici berharap insiden keracunan terkait MBG menjadi evaluasi pemerintah terkait pelaksanaan program tersebut.

Perbaikan yang bisa dilakukan, menurut Cici, pemerintah membolehkan agar MBG itu dapat dikelola langsung oleh pihak kantin dan dapur di sekolah.

“Karena SD Muhammadiyah sudah memiliki kantin dan dapur sehat bersih berkualitas, baik dari kesehatan, kebersihan menu makanan dan tidak ada masalah dengan anak-anak kami,” harapnya.

Cici berharap agar program MBG itu diserahkan ke masing-masing kantin sekolah maupun dapur sekolah masing-masing.

Dengan cara seperti itu, ia meyakini menu makan siang bergizi gratis itu tidak akan membahayakan para siswa.

“Harapannya untuk MBG ini pemerintah memberikan kebijakan kepada sekolah agar kami sebagai orang tua tenang melepaskan anak-anak berangkat ke sekolah tanpa adanya ketakutan, kekhawatiran seperti itu karena kami sebagai orang tua ingin anak-anak kami juga sehat,” ucap dia..

“Semoga Bapak Presiden mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua yang menginginkan agar MBG masuk ke sekolah dan dikelola kantin sekolah agar semua anak menjadi sehat, aman, orang tua pun di rumah tenang tidak merasa ketakutan, was-was dan sebagainya,” imbuhnya.

Di Pamekasan, Jawa Timur, Raudhatul Athfal (RA) Insan Cendekia dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Qur’an Internasional (MIQI) Darussalam juga memilih untuk tidak menjalankan program MBG.

Lembaga pendidikan ini memilih melanjutkan program makan bergizi mandiri yang sudah berjalan sekitar tiga tahun di sekolah tersebut, meskipun program mandiri ini tidak gratis.

Program mandiri ini dijalankan dengan iuran harian sekitar Rp5.000 per siswa.

“Kami mengadakan survei dengan standar kami dan keputusan antara lembaga dengan yayasan, kami menyatakan belum siap [menerima MBG] karena dari wali murid juga tetap kepada menu yang ada di lembaga,” ujar kepala sekolah, Herman, pada awal Oktober lalu.

Herman menegaskan pada prinsipnya sekolah tidak menolak program MBG, melainkan belum siap dengan problem yang muncul terkait program tersebut—termasuk terkait insiden keracunan MBG belakangan.

Di sisi lain, program makan mandiri mereka dinilai sudah efektif, lebih terpercaya oleh wali murid, dan menunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama, bahkan ada pencatatan khusus bagi siswa yang memiliki alergi makanan.

“Yang jelas program sudah terlaksana terlebih dahulu. Kemudian pertimbangan dari wali murid juga menjadi hal utama, kami tidak bisa menerima [MBG]. Belum bisa menerima,” tegasnya.

Program makan siang bergizi ini digagas sejak lembaga pendidikan itu berdiri pada Juni 2023 lalu.

Keputusan untuk menjalankan program ini berangkat dari keinginan pihak sekolah untuk menjauhkan siswa dari makanan yang mengandung zat kimia berbahaya dan sebagai pemenuhan gizi tambahan bagi anak di sekolah.

“Bagaimana kami menciptakan generasi penerus bangsa ini terutama anak-anak usia dini ini jauh dari makanan yang mengandung zat-zat kimia [berbahaya]. Satu contoh snack-snack yang tidak menyehatkan ke anak-anak,” katanya.

Lewat program ini, pihak sekolah juga ingin merajut kebersamaan antara anak dan membentuk karakter mereka, termasuk memberikan contoh tata cara makan yang baik dan benar sejak dini.

Salah satu wali murid, Firli Nisa, memilih agar program makan bergizi berbayar dilanjutkan, alih-alih menerima makan bergizi gratis dari pemerintah.

“Kalau saya pribadi sebagai orang tua yang anak saya disekolahkan di sini, lebih memilih program yang ada dari sekolah karena memang sehat untuk anak-anak,” katanya.

Senada dengan Firli, Puri Sosianti juga lebih setuju program yang ada di sekolah dilanjutkan. Sebab, menu yang diberikan lebih meyakinkan daripada makan bergizi gratis.

“Alasan saya memang kalau MBG itu, saya tidak tahu menu apa setiap harinya. Kemudian meskipun gratis, kurang meyakinkan kepada saya sebagai orang tua,” kata Puri.

“Sedangkan kalau program yang dari sekolah itu sudah menunya satu bulan penuh sudah ditentukan dan kami sebagai orang tua sudah tahu menu-menu setiap harinya,”

Berbeda dengan sekolah di Solo, Jawa Tengah, makanan hasil olahan dapur mandiri sekolah di Pamekasan ini dibagikan pada pagi hari, saat jam istirahat.

Sekitar pukul 09.00 WIB, para siswa dikumpulkan di teras madrasah. Mereka duduk bersila saling berhadapan mengikuti arahan dari para guru.

Setelah doa bersama, sejumlah guru membagikan sepiring soto bersama buah jeruk yang telah disiapkan.

Para murid tampak lahap menyantap makanan, ada pula yang dibantu guru untuk menghabiskan makanan di piringnya karena belum bisa makan secara mandiri. Tak sedikit siswa yang “nambah” setelah porsi di piringnya habis.

Qotrunnada Abror, 6 tahun, siswa kelas I MIQI Darussalam mengaku senang bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Apalagi menunya setiap hari berubah-ubah.

“Makanannya enak,” kata Nada ketika ditemui di kelasnya.

Pada 6 Oktober silam, menu yang didapatkan Nada adalah sepiring soto dan buah jeruk. Di hari-hari yang lain, ia biasanya mendapatkan kue pukis, puding dan menu-menu lainnya.

Untuk menyiapkan menu makan siang bergizi, pada awalnya pihak sekolah melibatkan guru. Namun, dalam perkembangannya, mereka meminta bantuan warga sekitar untuk memasak dan menyiapkan menu kepada 63 siswa yang ada di lembaga itu.

Pihak sekolah juga menunjuk salah satu guru sebagai koordinator untuk penyajiannya hingga sampai ke siswa. Selain menu yang berganti tiap hari, sekolah juga harus memastikan keamanan dan kesehatan makanan yang didapatkan anak.

“Kami sudah mewanti-wanti kepada tim dan kepada yang masak bahwa ini diberikan ke anak-anak, jangan sampai makanan sehat ini menjadi tidak sehat,” kata Herman.

Namun, dalam penyiapan menu, ada tantangan yang dihadapi pihak sekolah. Salah satunya ketika ada anak yang alergi terhadap makanan tertentu, pihak sekolah harus menyiapkan menu yang berbeda.

“Ketika alergi ayam, alergi telur, ini kami harus menyiapkan menu sendiri untuk anak-anak. Bahkan, ada yang fobia nasi begitu. Yang fobia nasi, kami siapkan wafer,” jelasnya.

Puri Sosianti Astrina, mengatakan bahwa menu makan siang yang diberikan sekolah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya dan sesuai yang diharapkan orang tua.

“Saya lihat di menunya setiap hari ada sayur, ada ikan, terus setiap hari Jumat dan Sabtu biasanya diimbangi sama buah-buahan,” kata perempuan yang berprofesi sebagai bidan tersebut.

Setiap awal bulan, orang tua juga bisa mengetahui menu apa saja yang akan didapatkan anaknya. Sebab, guru yang menjadi koordinator dalam program ini membagikan daftar menu melalui grup WhatsApp.

Jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, murid di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Al Muttaqin Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, rutin mendapatkan makan siang yang diolah dan disajikan secara mandiri di dapur sekolah.

Yayasan Al Muttaqin menyediakan makan siang bagi muridnya sejak 29 tahun lalu, saat SD Al Muttaqin berdiri pada 1996. Kebutuhan ini muncul lantaran murid bersekolah sepanjang hari sehingga memerlukan makan siang.

“Kami dengan yayasan berinisiatif anak-anak makan saja di sini [sekolah] supaya tidak bawa dari rumah. Lumayan ribet orang tua juga [menyiapkan bekal sekolah],” ungkap Kepala Sekolah SD Al Muttaqin, Otong Tatang saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/10).

Awalnya, dapur sekolah dikelola oleh pihak ketiga. Namun dengan alasan “sulit mengontrol makanan yang disajikan,” yayasan memutuskan mengelola dapur secara mandiri dengan merekrut sejumlah pegawai pada 2002.

“Kalau sekarang, kami di sini menyediakan dapur sendiri dan kelihatan memasaknya seperti apa, kami lebih yakin. Dan Alhamdulillah dari mulai berdiri sampai sekarang tidak ada kejadian yang menyusahkan anak-anak, terutama dari makanan ini,” ucap Otong.

Yayasan Al Muttaqin membangun tiga dapur sekolah. Satu dapur untuk setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan total 3.000-an murid dan staf sekolah yang dilayani.

“Kenapa tidak disatudapurkan, karena kami memberikan layanan yang berbeda,” kata Humas LPI Yayasan AL Muttaqin, Yayan Sofyan, saat ditemui di SD Al Muttaqin, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (16/10).

Layanan berbeda yang dimaksud Yayan adalah pemberian makan siang yang disesuaikan dengan kebutuhan murid di setiap jenjang pendidikannya.

Yayan menjelaskan, porsi makan murid SD akan berbeda dengan SMP. Meski sama-sama disajikan dalam wadah makan dengan komposisi gizi sehat seimbang, tapi porsi karbohidrat bagi murid SMP lebih banyak.

“(Makanannya) dimasukkan juga ke dalam boks, tapi sudah disiapkan nasi tambahan untuk anak-anak yang memerlukan karena aktivitas SMP itu menghabiskan banyak kalori energi. Artinya dari nasi atau glukosa yang dibutuhkan. Sedangkan untuk murid SMA, kami menyediakannya berbeda lagi dengan konsep prasmanan,” tutur Yayan.

Selain menyiapkan dapur sekolah, Yayasan Al Muttaqin memperkerjakan ahli gizi pada 2010. Ahli gizi mulai dilibatkan guna memastikan kualitas gizi peserta didiknya sekaligus memastikan keamanan makanan agar tidak terjadi kasus keracunan.

“Yang paling utama, kenapa kita mengambil ahli gizi, (karena) dia lebih tahu kualitas gizinya. Jadi kalau gizinya sudah terpenuhi, sudah betul-betul gizi yang seimbang, InsyaAllah dijamin keamanannya,” tutur Otong.

Dana operasional dapur sekolah, sebut Otong, bersumber dari orang tua murid melalui iuran sekolah. Dana tersebut dikelola oleh yayasan. Orang tua murid diberi keleluasaan mengusulkan menu dan mengecek langsung proses memasak di dapur.

“Kalau biayanya itu dari anggaran sekolah di RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Kalau di sini kan anggaran itu disatukan di lembaga atau yayasan. Jadi semua diurus oleh yayasan,” ungkap Otong.

Sejak pukul 03:00 WIB, sudah tampak kesibukan di dapur sekolah SD Al Muttaqin. Koki dan asistennya mulai menyiapkan bahan baku untuk dimasak sesuai menu yang sudah terjadwal sebelumnya. Daftar menu harian hingga bulanan terpasang di dinding dapur yang berlokasi di area sekolah swasta tersebut. Menu pada Kamis (15/10) adalah sayur sop, ayam bakar, dan es susu.

Setelah bahan baku siap, koki dibantu asistennya mulai memasak pada pukul 05:00 WIB. Mereka memasak untuk 1.000 lebih porsi makan siang. Proses memasak dilakukan secara bertahap. Sayur sop menjadi menu yang paling akhir dimasak. Makanan yang sudah matang didinginkan dalam suhu ruang, sebelum ditata dalam wadah makanan.

“Kalau mulai pukul 05:00 itu, masak beres sekitar pukul 08:00 WIB. Lalu, kami porsi [menata makanan dalam wadah] sampai sekitar pukul 10:00-11:00 WIB, tergantung menu yang disajikan juga. Kalau menunya agak ribet, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Setelah itu, makanan diproses untuk dibagikan ke siswa nanti siang,” papar Penanggung Jawab dan Ahli Gizi Dapur Yayasan Al Muttaqin, Siti Rahayu.

Penyajian makanan, lanjut Siti, dikelompokkan berdasarkan kelas. Bagi murid kelas 1 dan 2, makan siang dibagikan di ruang kelas masing-masing. Sedangkan murid kelas 3 hingga 6, mengambil sendiri jatah makan siang dan menyantapnya bersama-sama di ruang makan.

Dalam memenuhi gizi anak-anak, Siti mengatakan, pihaknya mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan komposisi; karbohidrat, protein, sayur, buah, atau makanan yang dibuat berdasarkan permintaan murid. Sementara menunya disesuaikan siklus menu yang telah disepakati pihak sekolah dan yayasan, juga orang tua murid.

“Siklus menu kita biasanya kan seminggu itu lima hari untuk sekolah. Jadi dua kali ayam, satu kali telur, satu kali ikan, dan satu kali daging sapi,” sebut Siti.

Pihak sekolah, imbuh Siti, sangat terbuka menerima masukan menu dari orang tua murid, terutama orang tua dari murid yang sedang sakit atau alergi makanan tertentu.

Karena itu, Siti mengatakan, menu makanan pengganti bagi anak-anak dengan kondisi khusus selalu disiagakan di dapur.

Sering kali, Siti juga menerima permintaan makanan yang sedang viral dari siswa-siswi.

Siti menceritakan, dia pernah diminta membuat seblak, makanan yang sempat hits kala itu. Permintaan tersebut dipenuhi dengan tetap memenuhi AKG, seperti menambahkan potongan ayam dan sayur.

“Kalau mengatur menu, bisa dilihat sehari-hari anaknya seperti apa, juga dilihat makanan yang sedang viral itu apa. Nanti bisa dikombinasikan lagi dengan menu yang di sekolah. Jadi kami sesuaikan (menunya), bukan hanya makanan sehat dan enak, tapi yang lagi hits dan anak-anak suka, kami bikin juga di sekolah. Terkadang kan anak-anak bosan dengan makanannya, kalau menunya itu-itu terus,” papar Siti seraya menambahkan pengaturan kadar gula garam disesuaikan dengan takarannya.

Meski tidak ada bahan makanan yang dilarang. Siti menyatakan, bahan baku diupayakan makanan alami dan segar serta menghindari makanan ultra processed food (UPF). Sesekali, lanjut Siti, UPF digunakan untuk memenuhi kemauan murid. Itu pun atas izin orang tua.

Kasus keracunan yang belakangan marak terjadi, menjadi bahan evaluasi Siti dalam mengelola dapur sekolah. Pengawasan bahan baku makanan semakin diperketat. Jika ditemukan bahan makanan yang sudah tidak segar, pihaknya akan mengembalikan ke penyuplai.

“Kalau pun masih fresh juga, jangan henti dicek. Setelah proses penerimaan barang kan ada proses simpan. Nah, kami lihat dulu disimpannya baik atau tidak. Misalkan untuk daging atau bahan beku. Kami cek lagi freezer-nya bagus atau tidak. Terus, suhunya dicek kembali. Jadi harus sering dicek. Jangan bosan mengecek,” tegas Siti.

Perihal kebersihan dapur, alat makan, dan masak, Siti mengungkapkan, dilakukan secara berkala, sebelum dan sesudah makan. Pembersihan secara menyeluruh dilakukan setiap satu atau dua bulan dengan melibatkan semua pegawai yang berjumlah 11 orang.

Siti mengungkapkan, dapur mandiri SD Al Muttaqin telah mendapat Sertifikat Laik Higiene-Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada 2018. Sertifikat tersebut, ungkap Siti, sedang dalam proses perpanjangan setelah habis masa berlakunya.

Ela, orang tua murid yang menjadi pengurus Komite Sekolah ini mengaku sangat terbantu dengan adanya dapur mandiri sekolah di SD Al Muttaqin.

“Sangat terbantu. Anak saya asalnya sangat pemilih, tapi setelah masuk ke sini, teman-temannya mencicipi, jadi dia juga penasaran. Akhirnya, sekarang mau masuk (makan) segala macam yang disajikan di sekolah,” beber Ela.

Ela mengapresiasi langkah sekolah membangun dapur mandiri dalam penyediaan makan siang bagi murid. Hal itu, menurutnya, sangat membantu orang tua yang kesulitan menyiapkan bekal sekolah setiap pagi.

Sekolah juga memberi keleluasaan pada orang tua murid untuk turut memantau setiap proses penyajian makan siang di dapur. Beberapa kali, Ela ikut mengusulkan menu untuk anaknya yang alergi ikan.

Selain orang tua, murid juga merasa terbantu. Seperti yang diungkapkan Balqis Kamilia Khairan. Siswi kelas 4 SD ini, tidak perlu repot membawa bekal sekolah dari rumah, seperti saat bersekolah di taman kanak-kanak.

Kepala Sekolah SD Al Muttaqin, Otong Tatang, mengklaim selama 29 tahun menyediakan makan siang bagi anak didiknya, tidak pernah terjadi kasus keracunan.

Humas LPI Yayasan Al Muttaqin, Yayan Sofyan, mengatakan pihak yayasan ingin mengelola sendiri program MBG dari pemerintah melalui dapur mandiri sekolah.

“Katanya persyaratannya belum lengkap. Keinginan lembaga (yayasan) sejak kehadiran MBG ini, kami mau dikelola sendiri. Karena kami harus memberikan layanan (makan siang) kepada guru-guru. Kemudian juga tidak memberhentikan karyawan katering yang sudah berjalan,” jelas Yayan.

Orang tua murid juga mengaku lebih nyaman dengan dapur mandiri dibanding mendapat MBG. Ela tidak yakin orang tua murid bisa terlibat menentukan menu dan memantau operasional dapurnya.

“Nah kalau MBG masuk, saya tidak yakin,” pungkas Ela.

Ahli gizi, dokter Tan Shot Yen, mengatakan makanan dari dapur mandiri sekolah ini telah memenuhi gizi jika konsep “Isi Piringku” dijalankan dengan baik.

Konsep “Isi Piringku” adalah panduan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan yang menggantikan empat sehat lima sempurna. Pada intinya, membagi piring menjadi dua bagian besar: separuh diisi sayur dan buah, separuh sisanya makanan pokok mengandung karbohidrat dan lauk pauk mengandung protein.

“Makanan sehat itu tidak perlu aneh-aneh, simpel, murah, tapi kelihatan banget gizinya,” ujar dokter Tan.

Selama ada sayur, buah, makanan pokok dan protein, menurut dokter Tan, “Itu cukup”.

“Jadi sesederhana misalnya Anda mendapatkan nasi pecel, lalu kemudian pakai soto ayam, lalu buahnya pisang. Itu sudah lebih dari cukup. Atau besoknya lagi diganti nasi pakai ayam bakar, pakai sayur asem.”

Dokter Tan menyatakan, program makanan bergizi mandiri dari sekolah yang diproduksi dari dapur sehat milik sekolah bisa jadi salah satu solusi memitigasi insiden keracunan terkait MBG.

“Tentu saja. Karena dengan semakin pendek jarak antara dapur dengan penerima manfaat, itu akan semakin sempit kemungkinan keracunan itu muncul,” tegasnya.

Dengan semakin memperpendek jarak antara dapur dengan penerima manfaat, kata dokter Tan, risiko kontaminasi bakter akan semakin kecil.

Dia pun menganggap bahwa inisiatif ini bisa diterapkan di daerah 3T—terdepan, terluar, terpencil—yang semestinya menjadi target utama MBG.

Dia kemudian mengkritik skema MBG yang terpusat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghadapi kesulitan besar dalam memastikan pengiriman makanan yang tepat waktu dan berkualitas ke daerah-daerah yang memiliki akses yang sulit, jauh dari pusat kota, atau terisolasi.

Infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama.

“Syarat dari BGN itu sangat keukeuh, mau dibangun SPPG yang sesuai dengan mereka punya kerangka acuan, yang mana kalau dipikir-pikir, kalau melihat medan, itu tidak dimungkinkan.”

Dia mencontohkan, daerah terpencil seperti wilayah pegunungan Lani Jaya di Papua Tengah, akan sulit dibangun dapur setara SPPG. Namun di wilayah tersebut ada sekolah.

Alangkah baiknya, menurut dokter Tan, ada ibu-ibu di sekitar sekolah yang menjadi relawan untuk mengelola dapur mandiri seekolah.

“Kita bisa mengumpulkan orang-orang dari daerah-daerah yang cukup terpencil untuk bisa kita bina, kita didik,” ujarnya, seraya menambahkan bahan pangan untuk program itu bisa menggunakan bahan baku dari komunitas itu.

Lebih jauh, dokter Tan berpandangan dia meragukan keberhasilan program MBG dengan kebijakan yang bersifat sentralistik atau dari atas ke bawah (top-down).

Sebaliknya, ia meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah yang bersifat inklusif, yaitu merangkul dan membuat masyarakat merasa memiliki program tersebut, alih-alih hanya menganggapnya sebagai proyek pemerintah.

“Kalau menurut saya itu jauh lebih ramah masyarakat.”

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah kini membuka opsi agar program MBG tidak lagi sepenuhnya terpusat, melainkan melibatkan sekolah yang siap mengelola penyediaan makanan secara mandiri melalui konsep dapur sekolah (school kitchen).

“Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian,” ujar Mu’ti seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (16/10)

Mu’ti menjelaskan, mekanisme school kitchen ini masih dibahas oleh lintas kementerian, dan sistem pengelolaan baru MBG secara keseluruhan baru akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) yang baru diterbitkan.

Akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar tidak lagi ditemukan kasus yang mengalami keracunan akibat makanan.

Dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10) lalu, Prabowo melaporkan hingga saat ini, program MBG telah mendistribusikan antara 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan kepada 36,2 juta penerima.

Dari jumlah itu, tercatat sekitar 8.000 kasus keracunan makanan, kata Prabowo, yang secara statistik setara dengan 0,0007 persen, atau tingkat keberhasilan program mencapai 99,99 persen.

“Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99 persen berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satu pun, tidak boleh ada satu pun anak yang sakit,” kata dia.

Jumlah keracunan terkait MBG versi Prabowo lebih sedikit dari jumlah kasus keracunan yang dicatat Kementerian Kesehatan lewat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

Reportase oleh Fajar Sodiq di Solo, Ahmad Mustofa di Pamekasan, Yuli Saputra di Tasikmalaya.