Kamboja dan Thailand gencatan senjata – Apa saja perjanjian yang mereka sepakati dalam perundingan di Malaysia?

Hun Manet berterima kasih kepada Anwar, Presiden AS Donald Trump, dan pemerintah China atas keterlibatan mereka dalam mediasi dengan Thailand.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, atas keterlibatan yang dia sebut “konstruktif” dalam perundingan ini.

Hun Manet merasa yakin hasil perundingan akan “memberikan banyak peluang bagi ratusan ribu orang di kedua belah pihak untuk kembali ke keadaan normal”.

Dia berkata, gencatan senjata ini adalah waktu yang tepat untuk “membangun kembali kepercayaan dan keyakinan antara Kamboja dan Thailand”.

Phumtham Wechayachai, yang kini menduduki kursi perdana menteri Thailand untuk sementara, berbicara singkat dalam sesi jumpa wartawan usai mediasi tersebut.

Dia berkata, gencatan senjata dinegosiasikan oleh negaranya “dengan itikad baik” dan bahwa Thailand berkomitmen pada perdamaian.

Sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, Thailand dan Kamboja juga akan melanjutkan komunikasi langsung antara perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan masing-masing.

Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Malaysia, Kamboja, dan Thailand juga akan membentuk mekanisme terperinci untuk implementasi, verifikasi, dan pelaporan gencatan senjata. Detail kesepakatan itu tertuang dalam pernyataan tertulis yang dibagikan otoritas mediasi kepada pers.

Belum jelas mekanisme seperti apa yang nanti akan dibentuk oleh negara-negara tersebut.

Thailand dan Kamboja sepakat mengadakan perundingan di Malaysia pada Senin (28/07) guna menegosiasikan akhir konflik yang telah berlangsung selama empat hari.

Delegasi Thailand pimpinan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Phumtham Wechayachai akan hadir. Pemerintah Thailand mengatakan telah diberitahu oleh Malaysia bahwa delegasi Kamboja pimpinan Perdana Menteri Hum Manet juga akan hadir.

Setidaknya 33 tentara dan warga sipil tewas. Adapun ribuan warga negara Thailand dan Kamboja telah mengungsi sejak pertempuran di perbatasan pecah pada 24 Juli.

Pada Sabtu (26/07), Presiden AS Donald Trump menghubungi pemimpin kedua negara untuk mendesak gencatan senjata.

Di platform media sosial, Truth Social, Trump membuat unggahan bahwa kedua negara “telah sepakat untuk segera bertemu dan dengan cepat mencapai gencatan senjata dan, pada akhirnya, DAMAI!”

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan negaranya telah menerima permintaan Trump untuk gencatan senjata.

“Saya menjelaskan kepada [Trump] bahwa Kamboja setuju dengan proposal gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua angkatan bersenjata,” kata Hun Manet setelah panggilan telepon.

Dia menambahkan mediasi Trump “akan benar-benar membantu melindungi nyawa banyak tentara dan warga sipil”.

Di sisi lain, Thailand mengatakan bersedia mempertimbangkan gencatan senjata, tetapi tetap pada tuntutan sebelumnya bahwa dialog dengan Kamboja harus didahulukan.

Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan “Thailand pada prinsipnya setuju untuk melakukan gencatan senjata. Namun, Thailand ingin melihat niat tulus dari pihak Kamboja,” kata kementerian luar negeri Thailand dalam sebuah pernyataan.

Namun, setelah panggilan telepon presiden AS itu, baku tembak terus berlanjut di sepanjang perbatasan kedua negara, Sabtu (26/07) malam.

Pemimpin Thailand mengatakan bahwa pertempuran sengit antara Thailand dan Kamboja, yang telah menewaskan puluhan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi, dapat “bergerak menuju perang”.

Peringatan dari Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengemuka ketika pertempuran di perbatasan yang disengketakan memasuki hari kedua.

Di sebuah kompleks olahraga yang telah diubah menjadi pusat evakuasi di Provinsi Surin, Thailand, mayoritas pengungsi adalah anak-anak dan lansia. Mereka mengatakan terguncang oleh serangan roket dan artileri yang mereka saksikan pada Kamis (24/07).

Di Kamboja, sekitar 1.500 keluarga di Provinsi Oddar Meanchey telah dievakuasi.

Para pengungsi lanjut usia yang selamat dari pemboman selama Perang Saudara Kamboja tahun 1980-an mengatakan kepada BBC bahwa pertempuran terkini adalah yang terburuk yang pernah mereka alami.

Berbagai negara telah menyerukan agar Thailand dan Kamboja segera memberlakukan gencatan senjata.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang memimpin ASEAN, mengimbau para pemimpin kedua negara untuk segera melakukan gencatan senjata.

“Saya menyambut baik sinyal positif dan kesediaan yang ditunjukkan oleh Bangkok dan Phnom Penh untuk mempertimbangkan langkah ini ke depan,” tulis Anwar di Facebook, Kamis (24/07) malam.

Terlepas dari optimisme Anwar, pertempuran terus berlanjut hingga malam.

AS juga menyerukan “penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian konflik secara damai”.

“Kami … sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, dan sangat sedih dengan laporan mengenai korban jiwa warga sipil,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam jumpa pers.

China, yang memiliki hubungan politik dan strategis dengan Kamboja dan Thailand, mengatakan “sangat prihatin” dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi.

Australia, Uni Eropa, dan Prancis juga telah menyerukan perdamaian.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkirakan akan bertemu pada Jumat (25/07) untuk membahas konflik tersebut.

Pertempuran kedua negara pertama kali berlangsung di beberapa wilayah Kamis (24/07) pagi.

Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak, menggunakan senjata berat, dan melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja.

• Angkatan Darat Kerajaan Thailand menyatakan insiden berawal pada Kamis (24/07), tepat setelah pukul 07.30 waktu setempat. Saat itu, militer Kamboja mengerahkan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengawasan terhadap pasukan Thailand di dekat perbatasan, menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand.

• Tak lama kemudian, menurut militer Thailand, enam personel militer Kamboja bersenjata lengkap, termasuk granat berpeluncur roket (RPG), berkumpul di dekat perbatasan. Tentara di pihak Thailand mencoba bernegosiasi dengan berteriak, tetapi tidak berhasil, kata juru bicara NSC.

• Juru bicara NSC menambahkan, tentara Kamboja melepaskan tembakan sekitar pukul 08.20, yang memaksa pihak Thailand untuk membalas tembakan dan mengerahkan enam pesawat tempur F-16 untuk menyerang target militer Kamboja. Militer Thailand menyatakan bahwa Komando Daerah Militer Khusus 8 dan 9 Kamboja “telah dihancurkan”.

• Thailand menuduh Kamboja mengerahkan senjata berat, termasuk kendaraan peluncur roket BM-21 dan artileri, yang menyebabkan kerusakan pada rumah dan fasilitas umum di sepanjang sisi perbatasan Thailand.

Sesaat setelah pertempuran berlangsung, Thailand menutup semua pintu perbatasannya dengan Kamboja. Kemudian, Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh mendesak warga negara Thailand untuk meninggalkan Kamboja.

• Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja mengklaim tentara Thailand memulai konflik pada Kamis (24/07) sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja.

• Kamboja menuding Thailand melanggar perjanjian sebelumnya dengan maju ke sebuah kuil di dekat perbatasan dan memasang kawat berduri di sekitar pangkalan militernya.

• Tentara Thailand kemudian mengerahkan pesawat nirawak tepat setelah pukul 07.00, dan melepaskan tembakan “ke udara” sekitar pukul 08.30, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja.

• Pukul 08.46, tentara Thailand “secara preemptif” melepaskan tembakan ke arah pasukan Kamboja, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional, Maly Socheata. Kamboja tidak punya pilihan selain menggunakan hak membela diri, menurut surat kabar Phnom Penh Post.

• Socheata selanjutnya menuduh Thailand mengerahkan pasukan secara berlebihan, menggunakan senjata berat, dan melakukan serangan udara di wilayah Kamboja.

Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyebut tindakan Thailand sebagai “agresi militer yang brutal dan ilegal” dan “pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, norma-norma ASEAN, dan prinsip-prinsip inti hukum internasional”.

Kementerian tersebut juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan dua bom di wilayah yang dikuasai Kamboja ketika bentrokan antara kedua negara meningkat pada Kamis (24/07) pagi.

“Tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab ini tidak hanya menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas regional, tetapi juga merusak fondasi tatanan internasional,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata.

Kementerian tersebut lebih lanjut memperingatkan bahwa militer sepenuhnya siap untuk mempertahankan kedaulatan Kamboja “dengan segala cara”.

Bentrokan kedua negara terjadi sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai seorang tentara Thailand di perbatasan.

Pada Rabu (23/07), pemerintah Thailand juga mengatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

Sutian Phiwchan, warga lokal Distrik Ban Dan di Provinsi Buriram, yang dekat perbatasan Kamboja, mengatakan kepada BBC bahwa penduduk di kawasan itu mulai mengungsi, termasuk keluarganya. Dia membawa mereka ke shelter di dekat rumahnya.

“Situasinya benar-benar serius. Kami sedang mengungsi,” ujar Sutian.

Dia mengatakan kondisinya menegangkan dan menakutkan. “Mereka menembak langsung ke sini. Tepat di sana [ke perbatasan Thailand, tempat penduduk bermukim]. Anak-anak dan semuanya…kami benar-benar ketakutan.”

Ketika ditanya apakah pertempuran kali ini lebih buruk dari sebelumnya, dia menjawab: “Ya, karena sekarang mereka tidak hanya menggunaka senapan, artileri berat dilibatkan juga’.

Koresponden BBC di Asia Tenggara

Menurut militer Thailand, pasukan mereka melepaskan tembakan setelah berhadapan dengan sekelompok tentara Kamboja yang bersenjata lengkap tepat di perbatasan yang disengketakan.

Pihak Kamboja mengatakan bahwa pihak Thailand-lah yang melepaskan tembakan terlebih dahulu.

Kini, penduduk di wilayah perbatasan sisi Thailand telah diperintahkan untuk mengungsi. Hal ini menyusul keputusan Thailand untuk mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok dan menarik duta besarnya dari Phnom Penh.

Untuk saat ini, kedua negara tampaknya belum siap untuk meredakan ketegangan. Namun, konflik ini sejatinya telah meletus bulan lalu, setelah Pemimpin Kamboja, Hun Sen, mempermalukan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan membocorkan percakapan telepon mereka tentang perbatasan yang disengketakan.

Tidak ada yang tahu mengapa ia memilih melakukan hal ini. Faktanya, ia telah merusak hubungan dekat antara kedua keluarga yang telah terjalin selama beberapa dekade.

Paetongtarn Shinawatra kemudian diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, dan pemerintahannya yang tidak populer kini tidak bisa terlihat lemah dalam menghadapi Kamboja.

Dampaknya adalah meningkatnya perang kata-kata antara kedua negara, runtuhnya perdagangan perbatasan yang bernilai miliaran dolar, dan meningkatnya risiko bentrokan yang lebih serius antara kedua negara.

Ini bukan pertama kalinya terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setiap kali tensi meningkat, biasanya disebabkan oleh sengketa perbatasan atau ketegangan politik, seperti:

• Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear.

• Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong. Operasi ini mengirimkan pesawat militer untuk mengevakuasi semua warga negara dan diplomat Thailand dari Kamboja dan mengusir diplomat Kamboja sebagai balasan.

• Pada 2008 dan 2011, bentrokan militer pecah di Kuil Preah Vihear.

• Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai tanggapan atas dukungan Kamboja terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang diasingkan.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.