Sumber gambar, Jauh Hari Wawan S/detikJogja.
Sejumlah pakar hukum pidana heran kepolisian di Yogyakarta menangkap lima orang dengan tuduhan merugikan situs judi online, tapi tidak mempersoalkan bandar atau pemilik situs judinya. Sejak Prabowo Subianto mulai menjabat presiden, pemerintah berulang kali berjanji akan memberantas judi online.
Pasal 303 KUHP tentang perjudian, menurut ahli hukum, sebetulnya secara khusus ditujukan untuk menjerat bandar judi.
Selain itu, menurut pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, Polri dengan perangkat siber yang canggih semestinya dapat mendeteksi bandar judi online. Tapi realitanya, kata Bambang, “polisi sangat jarang menangkap bandar”.
Merujuk tren itu, Bambang menyebut masyarakat lantas berasumsi kalau kepolisian “ada main” atau “menjadi beking” bandar judi online.
Namun Polda DIY membantah tuduhan melindungi bandar judi online. Mereka membuat klaim akan menindak siapa pun yang terlihat dalam aktivitas judi online.
Siapa pelapor kasus judi online itu dan apa modusnya?
Penangkapan komplotan orang-orang yang dituduh pemain judi online yang merugikan bandar di Yogyakarta, bermula dari adanya “laporan masyarakat”. Klaim ini dikatakan oleh polisi.
Merujuk klaim soal laporan itu, polisi bilang terdapat aktivitas mencurigakan di sebuah kontrakan di daerah Banguntapan.
“Informasi awal berasal dari warga yang melihat dan mendengar bahwa ada aktivitas mencurigakan dari para pelaku,” ujar AKBP Slamet Riyanto, pejabat di Direktorat Reskrim Kriminal Khusus Polda DIY.
“Informasi itu kami kembangkan, bekerja sama dengan intelijen. Kemudian kami tindaklanjuti secara profesional,” kata Slamet.
Pada 10 Juli 2025, komplotan yang terdiri dari lima orang itu akhirnya ditangkap.
Kelimanya adalah RDS (32 tahun) warga Bantul, NF (25 tahun) asal Kebumen, EN (31 tahun) dan DA (22 tahun) dari Bantul, serta PA (24 tahun) yang merupakan warga Magelang.
Berdasarkan keterangan awal polisi, lima orang itu memanfaatkan sistem promosi situs judi online dengan cara membuat puluhan akun baru setiap hari.
Mereka, tuduh polisi, memakai sederet akun itu untuk memanfaatkan bonus pengguna baru yang diberikan situs bandar judi online.
Akibatnya perbuatab itu, polisi bilang situs judi online mengalami kerugian besar. Namun polisi tak menyebut nominal kerugiannya itu.
“Para pelaku ini merupakan pemain judi online dengan modus memainkan akun-akun dan memanfaatkan promo untuk menambah deposit,” kata AKBP Slamet Riyanto.
Apa saja peran para pelaku?
Pelaku RDS disebut polisi sebagai koordinator yang menyediakan fasilitas mulai dari perangkat komputer, SIM card, juga situs-situs judi online yang menawarkan promosi.
Sementara itu, empat pelaku lainnya merupakan operator yang mendapatkan bayaran mingguan sebesar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta dari DRS.
“RDS berperan sebagai koordinator sekaligus penyedia sarana, modal, dan pencari situs judi online berbonus, sedangkan empat lainnya berperan sebagai operator atau pemain yang menjalankan akun-akun judi,” ujar Slamet Riyanto.
Sumber gambar, Jauh Hari Wawan S/detikJogja.
Polisi menuding empat pelaku menggunakan empat komputer. Masing-masing dari mereka mengelola 10 akun.
Dalam sehari, tuduh polisi, keempatnya bisa membuat 40 akun.
“Mereka mencari situs judi yang ada promosi. Akun baru kemungkinan menangnya besar. Itu teknik bandar, kalau dia pemain baru dikasih menang. Sehari satu akun top up [isi ulang] Rp50.000.”
Dari hasil penggerebekan di rumah kontrakan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu empat komputer, lima ponsel, sejumlah uang tunai, tangkapan layar situs judi online, dan ratusan SIM card.
Penindakan polisi disebut ‘aneh’, apa saja kejanggalannya?
Penindakan oleh Polda Yogyakarta ini menyulut prasangka publik soal siapa sebetulnya pelapor yang dimaksud polisi? Dan mengapa polisi tidak turut menangkap bandar situs judi online itu?
Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, mengatakan kecurigaan terhadap polisi yang mengemuka di media sosial terkait penangkapan lima orang pelaku itu cukup berdasar.
Menurut Eva, prosedur penindakan polisi “memang aneh”.
Pasal 330 KUHP tentang perjudian, kata dia, sebetulnya ditujukan khusus kepada penyelenggara judi atau disebut bandar.
Sumber gambar, BBC Indonesia
“Jadi ketika penyelenggara judi [bandar] tak diproses oleh polisi, artinya apa yang diselenggarakan [perjudian] tidak terlaksana,” kata Eva kepada BBC News Indonesia, Minggu (10/08).
“Jadi secara teoritis sebetulnya konstruksinya memang jadi aneh, ketika hanya pemain saja yang ditindak, sementara justru mastermind-nya [aktor utamanya] tidak diproses.”
Eva juga berkata, tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tergolong delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, polisi bisa mengungkap kasus judi online tanpa menunggu aduan masyarakat.
Dalam kasus yang ditangani Polda DIY, polisi tak mau mengungkap identitas pelapor yang mereka sebut “masyarakat” itu. Polisi berkata, mereka wajib melindungi pelapor.
Informasi itulah yang membuat warganet menduga pelapor yang disebut polisi adalah bandar situs judi yang merasa rugi.
Eva Achjani Zulfa berkata, kalaupun pelapornya terkait dengan komplotan bandar situs judi online, maka polisi semestinya turut menangkap mereka.
“Karena ketika dia [bandar] sebagai pelapor, tapi dia bagian dari tindak pidana itu, polisi tidak bisa mengatakan bahwa dia korban. Karena sesungguhnya, kalau bicara pasal, dia adalah aktor utama dalam persoalan yang dilarang dalam ketentuan itu,” ujarnya.
“Ibarat ada beberapa orang maling, terus salah satunya teriak maling. Tidak berarti si maling yang teriak maling ini bebas dari pertanggung jawaban pidananya,” kata Eva.
Eva menyarankan polisi untuk segera menangkap bandar judi dari puluhan situs judi daring yang dimanfaatkan para pelaku tersebut. Itu disebutnya penting untuk membuktikan “polisi tidak melindungi bandar judi online”.
“Kalau penyelenggaranya [bandar judi] sudah diketahui, saya kira polisi harus bersikap, bukan hanya menyasar konsumennya, tapi bandarnya juga.
“Justru mereka yang menjadi penting untuk diproses, kalau itu tidak segera dilakukan bisa jadi pertanyaan, ada apa di balik itu?” ucap Eva.
Sumber gambar, AFP/Getty Images
Sejalan dengan Eva, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ESESS), Bambang Rukminto, menyebut kejanggalan lainnya tampak dari sikap polisi yang hanya menyasar pemain judi online di level bawah.
Padahal, kata Bambang, dengan perangkat siber yang canggih, bandar judi online yang mengepul uang setoran dari para pemain semestinya bisa terdeteksi.
“Kalau ratusan ribu pemain level bawah terdeteksi, bandar judi online yang lebih sedikit, harusnya lebih mudah terdeteksi,” ungkap Bambang Rukminto kepada BBC News Indonesia, Minggu (10/08).
“Realitasnya nyaris sangat jarang penangkapan bandar, bahkan tak pernah ada penangkapan bandar besar. Akibatnya muncul asumsi di masyarakat kalau kepolisian ada main atau menjadi beking bandar judi online,” ujar Bambang.
Merujuk keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, jumlah pelaku judi online pada 2024 menurun dibanding tahun sebelumnya.
Pada 2023, terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka 1.967 orang, sedangkan pada 2024 ada 792 kasus dan 1.158 tersangka.
Polri menyebut pelaku judi online yang paling banyak dijadikan tersangka merupakan mayoritas bawah yang menjadi pemain dan orang yang mempromosikan situs judi online.
Sementara itu, dalam setahun terakhir, setidaknya ada 10 bandar judi online yang dibekuk polisi. Mereka di antaranya: bandar judol h55.hiwin.care; bandar judol 1Xbet; bandar judol H5 GF777, RGO Casino, dan Agen 138; bandar judol Akurasi4D; dan yang paling menggemparkan jaringan judi online di Komdigi.
Dalam beberapa kesempatan, Polri kerap berdalih mengalami kesulitan dalam menangani kasus yang melibatkan situs judi online di luar negeri gara-gara perbedaan yurisdiksi hukum dan kerjasama antarnegara yang kompleks.
“Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan pembanding, mengapa tidak ada informasi masyarakat terkait bandar judi online besar yang ditangkap?” kata Bambang Rukminto.
Menurut Bambang, kalau dalam kasus di Yogyakarta polisi tak kunjung menangkap bandarnya, maka prasangka publik terhadap kepolisian benar adanya.
“Karena alih-alih menangkap bandar judi online, tetapi menangkap pemain yang membobol akun bandar,” ujarnya.
Komisioner Kompolnas, Gufron Mabruri, menyerukan pendapat yang sama. Dia meminta Polda DIY juga menangkap bandar judi dari situs-situs yang mereka sebut.
Polda DIY bantah lindungi bandar judi
Kepala Sub Direktorat V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKPB Slamet Riyanto, membantah pihaknya melindungi bandar judi online.
“Siapa pun yang terlibat dalam aktivitas judi akan kami tindak. Mulai dari pemain, operator, pemodal, hingga bandar dan pihak-pihak yang mempromosikan. Tidak ada toleransi untuk perjudian dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa penangkapan komplotan ini bukan didasarkan sebagai pembelaan terhadap bandar judi online, melainkan hasil dari laporan masyarakat yang melihat adanya aktivitas ilegal.
Ia berkali-kali menekankan, semua proses penyelidikan dilakukan secara profesional.
“Penindakan itu juga berkat laporan dari masyarakat yang melihat dan mengetahui aktivitas judi kelima orang tersebut,” ujarnya.
Pasal apa yang dikenakan kepada para pelaku?
Usai ditangkap pada 10 Juli lalu, kelima pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan milik Polda DIY.
Perkaranya pun sudah naik ke tahap penyidikan. Mereka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, antara lain:
- Pasal 303 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP tentang perjudian.
- Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Ancaman hukuman maksimal yang bisa mereka terima mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.
