Pati: Demo tuntut bupati mundur ricuh, anak dan perempuan jadi korban

Sejumlah barang, seperti botol minuman, tiang bendera, hingga sendal, terlihat dilempar dari arah pengunjuk rasa ke arah polisi.

Warga kecewa karena Bupati Pati Sudewo maupun perwakilan dari pemerintah kabupaten tidak kunjung menemui mereka.

Kekesalahan massa kian tak terbendung. Mereka akhirnya secara perlahan masuk dan mendobrak gerbang kantor Bupati.

Aparat merespons situasi itu dengan menyemprotkan meriam air ke arah warga.

Puncaknya, sekitar pukul 12.00 WIB, polisi melepaskan tembakan gas air mata ke kerumunan warga. Mereka lantas berhamburan untuk menghindari gas tersebut.

Akibat dari tindakan kepolisian itu, sejumlah warga, di antaranya perempuan dan anak-anak, dilarikan ke rumah sakit.

Kartini, warga yang terkena gas air mata, bilang bahwa matanya perih dan dia mengalami sesak napas.

“Tolong, Pak polisi, jangan pakai gas air mata, mata ini sakit, napas sesak, ya Allah, sesak sekali,” kata Kartini.

“Saya sampai nangis, padahal kena sedikit, gimana kalau banyak?” ucap Kartini, yang matanya terlihat memerah.

Perempuan 56 tahun ini berkata telah mendengar “banyak sekali” tembakan gas air mata. Dia meminta polisi menghentikan tembakan itu karena “banyak anak dan perempuan” di tengah kerumuman pengunjuk rasa.

Warga Pati lainnya, Ario Adisaputra, datang bersama beberapa rekannya dengan menumpang truk.

Mengenakan topi caping dan kacamata, pemuda 24 tahun ini mendukung penggulingan Bupati Sudewo dari jabatannya.

“Sudewo harus lengser karena tidak mengayomi masyarakat sama sekali. Kami tidak perlu dipimpin orang pekok,” ucapnya.

Retno, penjual roti dari Pati, juga menuntut Bupati Sadewo mundur.

“Sadewo harus lengser karena dia sombong sekali, semena-mena dengan rakyat kecil.”

Perempuan 57 tahun ini mengatakan, meskipun keputusan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% telah dibatalkan, tapi baginya, Sudewo sudah terlanjur menyakiti hati rakyat.

Dia juga menilai Sudewo mengingkari janji saat kampanye dulu yang berpihak pada rakyat.

“Kami dibohongi, tidak sesuai dengan janji kampanye,” ujarnya.

“Saya datang ke sini, murni dari hari, tidak ditunggangi siapa pun. Saya kan tetap di sini, sampai selesai,” kata Retno.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Sudewo menemui warga yang sedang berdemo di kantornya. Luthfi bahkan sudah memperingatkan Sudewo secara langsung.

“Sudah saya peringatkan kepada bupati untuk menerima aspirasinya dan melihat perkembangan situasinya,” ujar Luthfi di kantor Gubernur Jateng, Rabu (13/08).

Luthfi juga mempersilahkan masyarakat melalukan unjuk rasa.

“Silahkan demo, cuma jangan sampai mengganggu ketertiban umum, jangan, pelayanan masyarakat, pemerintahan harus jalan, mekanisme demokrasi harus dilalui,” kata Luthfi, yang juga mantan jenderal polisi.

Sekitar pukul 12.15 WIB, Bupati Pati, Sudewo, keluar dari kantornya untuk bertemu para pengunjuk rasa.

Mengenakan kemeja putih, Sudewo menumpang kendaraan lapis baja milik kepolisian. Kendaraan itu berhenti di depan pagar yang membatasi warga dan aparat serta Sudewo yang berada di halaman kantor bupati.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” kata Sudewo, dari atas kendaraan lapis baja.

Unjuk rasa yang digelar pada Rabu ini berawal dari kebijakan Sudewo yang ingin menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada tahun 2025.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.

Dilansir dari situs resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Sudewo memaparkan bahwa “penyesuaian pajak” ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Sebab dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar. Padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo.

Ia juga menyoroti penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Tp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp50 miliar. Padahal klaimnya, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

Sudewo melanjutkan, penyesuaian tarif PBB-P2 diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

Hanya saja, keputusan itu dihujani kritik dan penolakan.

Salah satu yang menolak adalah sejumlah warga yang menamakan diri Masyarakat Pati Bersatu. Mereka inilah yang menyuarakan aksi unjuk rasa pada Rabu (13/08).

Sejak pekan lalu, kelompok ini mendirikan posko penerimaan bantuan di depan kantor Bupati Pati. Beragam bantuan mengalir, mulai dari sumbangan 3000 dus air mineral, makanan, buah, hingga hasil pertanian.

Merespons rencana warga tersebut, Bupati Sudewo sempat menjawab bahwa dirinya tidak gentar.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silahkan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” ucapnya dalam video yang viral di media sosial.

Tantangan Bupati Sudewo rupanya diterima kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Mereka bahkan menyuarakan Sudewo untuk lengser dari jabatannya karena dianggap sudah tidak layak memimpin Kabupaten Pati.

Untuk itu, mereka merencanakan aksi unjuk rasa pada 13 Agustus yang diklaim bakal dihadiri ratusan ribu orang.

“Kita juga menuntut Bapak Bupati Sudewo untuk dilengserkan dari bupati Pati, karena sudah tidak layak untuk memimpin di Kabupaten Pati,” kata perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, Kamis (07/08).

Selain menuntut Bupati Sudewo mundur, aliansi juga menyatakan penolakan atas kebijakan lima hari sekolah, menolak renovasi alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar, dan pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang bersejarah.

Termasuk menolak proyek videotron sepanjang enam meter dan tinggi lima meter yang menelan biaya Rp1,39 miliar.

Besarnya suara perlawanan dari masyarakat, pada Jumat (08/08), Bupati Sudewo resmi membatalkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250%. Pengumuman itu disampaikan di Pendopo Kabupaten Pati yang didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati.

Dalam lama resmi Humas Kabupaten Pati, pembatalan itu dilakukan demi menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan mendukung kelancaran perekonomian serta pembangunan daerah.

Namun, Sudewo mengakui, keputusan tersebut berdampak pada tertundanya beberapa rencana pembangunan yang telah masuk dalam perubahan anggaran 2025.

“Beberapa pekerjaan infrastruktur jalan hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda. Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” ujarnya.

Seorang inisiator aksi unjuk rasa, Ahmad Husein, bilang tujuan demonstrasi ini sudah final dan tak bisa ditawar lagi, yakni menuntut agar Bupati Sudewo lengser.

“Target tuntutan massa adalah [bupati] lengser. Kalau enggak lengser [hari ini], kami tetap bertahan di sini [alun-alun Pati],” ungkapnya seperti dilansir dari Kompas.com.

Dia bahkan menyatakan massa siap menduduki kawasan Alun-Alun dari hari ke hari sampai ada keputusan final.

Di tengah kerumunan pendemo, Husein dan peserta aksi lainnya serentak meneriakkan “Bupati Pati Sudewo harus lengser”.

Namun begitu, Husein mengimbau peserta aksi demonstrasi untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkistis, terutama merusak fasilitas umum.

“Kita hari ini akan membuktikan Pati aman dan damai,” teriaknya.

Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai memanas sejak Rabu (13/08) pagi.

Sejak subuh, ratusan ribu warga dari berbagai wilayah memadati kawasan Alun-alun Pati untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Dikutip Tribun Jateng, sejumlah atribut demonstrasi seperti truk komando untuk orasi dan keranda jenazah simbolis bertuliskan “Keranda Penipu” telah disiapkan di depan Kantor Bupati Pati.

Sementara itu, ribuan aparat gabungan akan mengawal keamanan saat aksi Masyarakat Pati Bersatu di Pati hari ini.

Polresta Pati menyatakan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi.

Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.

“Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” kata Kepala Polresta Pati Jaka Wahyudi di Pati, Selasa (12/08).

Dia berkata seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.

Selain itu, dia menyatakan Polresta Pati juga berkoordinasi dengan koordinator aksi untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan.

Pendekatan dialogis menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan dalam koridor hukum. Pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan untuk menghindari kemacetan, dengan penempatan personel di persimpangan dan jalur utama.

Selain personel pengamanan, Polresta Pati menyiagakan tim medis, pemadam kebakaran, serta tim pengurai massa untuk mengantisipasi penumpukan atau gesekan di lapangan. Dia menyatakan seluruh kegiatan pengamanan akan terdokumentasi secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.

“Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi. Gunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum,” ujarnya.

Berita ini akan terus diperbarui.

Kamal, wartawan di Pati, berkontribusi untuk laporan ini.