Viral pria diduga intel TNI ditangkap Brimob – Apa peran intelijen dalam gelombang demonstrasi?

Di sela-sela rangkaian aksi demonstrasi masyarakat di beberapa daerah, sebuah foto memperlihatkan anggota Brimob “merangkul” seorang laki-laki yang dituduh sebagai provokator.

Pria bertubuh kurus itu mengenakan kaos berkerah berwarna hijau dan celana panjang abu-abu.

Kartu identitas pria itu berwarna oranye bertuliskan ‘Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Intelijen Strategis’.

Di bagian bawah menerangkan identitas si pemilik kartu, mulai dari nama, pangkat, jabatan, rekomendasi, jenis senjata, tipe senjata, dan nomor kaliber.

Pojok kanan kartu tertera nama dan tanda tangan dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI.

Pada video yang viral lainnya, nampak beberapa anggota Brimob “mengapit” seorang pria bertubuh gempal mengenakan kaos hitam yang dianggap sebagai perusuh.

Di samping kepala laki-laki itu, polisi memegang sebuah kartu berwarna biru bertuliskan ‘Tentara Nasional Indonesia, Kartu Tanda Prajurit TNI’.

Bagian bawah kartu tertulis nama, pangkat, jabatan, kesatuan.

Viralnya foto-foto itu memicu spekulasi liar di antara warganet: apakah ada keterlibatan militer dalam rentetan kerusuhan yang berlangsung di beberapa tempat?

Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita, tak tegas menjawab dugaan adanya anggota intelijen TNI yang ditangkap Brimob Polri saat kericuhan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada Sabtu (30/08).

Ia mengatakan kalaupun peristiwa itu benar terjadi, maka identitas si intelijen semestinya tidak disebarkan ke publik.

“Begitu ini [intelijen] ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan, karena kan intelijen,” tukas Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Senin (01/09).

Tandyo juga bilang kehadiran TNI dalam kegiatan pengamanan aksi demonstrasi justru “untuk membantu Polri meredam situasi agar kondusif”.

Dia pun memastikan TNI tunduk pada konstitusi yang berlaku dalam menjalankan tugas.

“Saya sampaikan, namanya orang memberikan informasi itu kita harus tunduk di dalam ya. Itu kita ikut mereka, kegiatan mereka [Polri].”

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, mengklaim tidak ada prajuritnya yang ditangkap kepolisian selama rangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta.

Ia juga menyebut tidak ada anggotanya yang menjadi provokator massa aksi beberapa hari terakhir.

“Kami sangat menyayangkan framing negatif terhadap TNI, dan menindaklanjuti hal tersebut perlu saya tegaskan bahwa tidak ada anggota TNI yang ditangkap Polri maupun menjadi provokator dalam peristiwa tersebut,” ujar Kapuspen TNI Freddy Ardianzah dalam keterangannya, Minggu (31/08).

“Itu narasi bohong dan menyesatkan,” sambungnya.

Pakar politik dan keamanan, Muradi, menerangkan dalam aksi demonstrasi besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, pihak Polri maupun TNI pasti menerjunkan personel intelijen mereka.

Tujuannya sebagai “deteksi” keamanan.

“Kalau ada unjuk rasa, Polri dan TNI akan mengirim intel mereka untuk membaca situasi apakah ada potensi mengarah ke gangguan keamanan yang lebih besar,” ujar Muradi kepada BBC News Indonesia, Rabu (03/09).

“Kemudian mereka akan membaca adakah gerakan-gerakan yang bisa mereka antisipasi?” imbuhnya.

Di situ, menurutnya, intelijen biasanya akan membaur dengan massa atau masyarakat.

Saat aksi demonstrasi meletus di depan gedung DPR RI sejak Senin (25/08), Muradi menduga Polri tidak menyangka bahwa situasinya akan merembet ke daerah-daerah lain dan berujung pada pembakaran markas polisi hingga penjarahan.

Sehingga perkiraannya, Polri tidak berkoordinasi dengan institusi lain seperti TNI.

“Koordinasinya mungkin hanya sebatas Bantuan Kendali Operasi (BKO), perbantuan yang sewaktu-waktu diperlukan. Sementara kalau intelijen itu prosesnya sebelum dan ketika pelaksanaan,” paparnya.

Karena, kata Muradi, kalau ada koordinasi maka masing-masing intelijen akan saling mengetahui “kode atau sandi” mereka. Dengan begitu, tidak bakal ada insiden salah tangkap.

“Ini kan enggak, malah dipukuli, ditelanjangi, baru kemudian dicek ternyata anggota. Yang kayak gitu harusnya perlu ada koordinasi.”

“Jadi asumsi saya simpel, kalau terjadi miskoordinasi di lapangan, saya menduga dan kelihatannya betul bahwa memang tidak ada koordinasi secara efektif antara mereka, antara intelijen itu sendiri.”

Muradi juga menjelaskan dalam setiap aksi unjuk rasa besar di Indonesia, peran intelijen tak cuma memata-matai. Tapi, ada kalanya turut membelokkan agenda yang hendak dituju oleh pendemo.

Pada aksi protes yang berlangsung baru-baru ini, Muradi melihat ada upaya ke arah sana dengan menyudutkan para demonstran sebagai perusuh atau anarkis.

Untuk itulah dugaannya sengaja diciptakan situasi kerusuhan, pengrusakan fasilitas umum, hingga penjarahan. Padahal sedari awal publik hanya memprotes soal tunjangan anggota DPR.

“Agenda itu akhirnya dibelokkan jadi kriminalitas,” cetusnya.

“Contoh lain misalnya ada teman-teman intelijen di perburuhan. Para buruh punya beberapa isu yang didorong, tapi oleh intelijen bisa saja difokuskan ke satu isu.”

Pengalamannya ketika demonstrasi 1998, ikut menguatkan sangkaan itu.

Kala itu salah satu isu yang didorong adalah mendesak lengsernya mantan Presiden Soeharto.

“Di lapangan saya melihat dia [intel] dari faksi tentara yang juga ingin Soeharto jatuh. Nah yang begitu-begitu kan memungkinkan,” ujarnya.

“Bagi saya normal saja [ada intel bikin kericuhan]. Karena ketika massa terprovokasi, akhirnya masuk ke ranah pidana, terjadi pembelokan agenda supaya berhenti [isunya],” tambahnya.

“Jadi kalau ditanya apakah ada oknum [intel]? Pasti ada,” sebutnya.

Dalam konteks keamanan, intelijen berfungsi sebagai early warning system atau penginderaan awal. Hal itu tertuang dalam buku berjudul Negara, Intel, dan Ketakutan yang diterbitkan oleh PACIVIS, Center for Global Civil Society Studies yang diterbitkan pada Agustus 2006.

Karenanya tugas mereka adalah mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam pembuatan sebuah keputusan.

Dalam kondisi damai, intelijen menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku—yang berada dalam sebuah kerangka kerja organisasi negara yang demokratik.