Sumber gambar, Raess Hussain/ BBC
-
- Penulis, Ali Hussaini
- Peranan, BBC Afghan
Pemerintahan Taliban telah menghapus buku-buku karya perempuan dari kurikulum semua universitas di Afghanistan sebagai bagian dari kebijakan baru yang juga melarang pengajaran hak asasi manusia dan pelecehan seksual.
Sekitar 140 buku karya perempuan—termasuk buku dengan judul seperti “Keselamatan di Laboratorium Kimia”—mencakup 680 buku yang dianggap “memprihatinkan” karena dituding memuat “kebijakan anti-Syariah dan Taliban”.
Universitas-universitas di Afghanistan juga tidak lagi diizinkan untuk mengajarkan 18 mata kuliah. Seorang pejabat Taliban mengatakan bahwa ke-18 mata kuliah tersebut “bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan kebijakan sistem”.
Dekrit ini merupakan kebijakan terbaru dari serangkaian pembatasan yang diberlakukan Taliban sejak kembali berkuasa empat tahun lalu.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Pekan ini, internet serat optik dilarang di setidaknya 10 provinsi atas perintah pemimpin tertinggi Taliban. Langkah ini, menurut para pejabat Taliban, ditempuh demi mencegah amoralitas.
Rangkaian pembatasan tersebut telah berdampak pada banyak aspek kehidupan. Namun, kaum perempuan yang paling terdampak: mereka dilarang mengenyam pendidikan di atas kelas enam. Salah satu jalur terakhir mereka untuk melanjutkan pendidikan diputus pada akhir 2024, ketika kursus kebidanan diam-diam ditutup.
Kini, mata kuliah universitas tentang perempuan pun menjadi sasaran. Sebanyak enam dari 18 mata kuliah dilarang karena membahas perempuan, termasuk Gender dan Pembangunan, Peran Perempuan dalam Komunikasi, dan Sosiologi Perempuan.
Pemerintahan Taliban menyatakan bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap budaya Afghanistan dan hukum Islam.
‘Kekosongan dalam dunia pendidikan’
Seorang anggota komite peninjau buku membenarkan adanya aturan pelarangan buku-buku karya perempuan. Dia mengatakan kepada BBC Afghan bahwa “semua buku yang ditulis oleh perempuan tidak boleh diajarkan”.
Zakia Adeli, mantan wakil menteri kehakiman sebelum Taliban kembali berkuasa dan salah satu penulis yang buku-bukunya masuk dalam daftar terlarang, tidak terkejut dengan langkah Taliban.
“Mengingat pola pikir dan kebijakan misoginis Taliban, sudah barang tentu ketika perempuan tidak diizinkan belajar, pandangan, ide, dan tulisan mereka juga ditekan,” katanya.
Pedoman baru, yang telah dilihat oleh BBC Afghan, dirilis pada akhir Agustus.
Ziaur Rahman Aryubi, wakil direktur akademik Kementerian Pendidikan Tinggi pemerintahan Taliban, menyebut dalam sebuah surat kepada universitas-universitas bahwa aturan itu telah dibuat oleh panel yang terdiri dari “ulama dan pakar agama”.
Selain buku-buku karya perempuan, larangan tersebut tampaknya juga menargetkan buku-buku karya penulis atau penerbit Iran.
Salah satu anggota panel peninjau buku mengatakan kepada BBC bahwa larangan tersebut dirancang untuk “mencegah infiltrasi konten Iran” ke dalam kurikulum Afghanistan.
Dalam daftar setebal 50 halaman yang dikirimkan ke seluruh universitas di Afghanistan, terdapat 679 judul buku yang dilarang. Sebanyak 310 di antaranya ditulis oleh penulis Iran atau diterbitkan di Iran.
Namun, seorang profesor di sebuah institusi, yang meminta namanya dirahasiakan demi keamanan, menilai hampir mustahil untuk mengisi kekosongan setelah buku-buku tersebut dilarang.
“Buku-buku karya penulis dan penerjemah Iran berfungsi sebagai penghubung utama antara universitas-universitas Afghanistan dan komunitas akademik global. Penghapusan buku-buku tersebut menciptakan kekosongan substansial dalam pendidikan tinggi,” katanya.
Seorang profesor di Universitas Kabul mengatakan kepada BBC bahwa dalam situasi seperti itu, mereka terpaksa menyusun sendiri buku teks, dengan mempertimbangkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah Taliban.
Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah buku-buku ini dapat disusun sesuai standar global atau tidak.
BBC telah menghubungi Kementerian Pendidikan Taliban untuk meminta komentar.
