Sumber gambar, VCG via Getty Images
Tang Renjian, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, dijatuhi hukuman mati atas kasus suap, pada Minggu (28/09).
Tang menerima suap termasuk uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan (Rp627,3 miliar) di berbagai posisi yang dipegangnya dari 2007 hingga 2024, menurut laporan kantor berita pemerintah Xinhua.
Pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin, menangguhkan hukuman matinya selama dua tahun, dengan catatan bahwa yang bersangkutan telah mengakui kejahatannya.
Pengadilan memutuskan bahwa suap tersebut “menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat, dan oleh karena itu layak dijatuhi hukuman mati”.
Ditambahkan bahwa Tang telah mengakui kejahatannya dan mengutarakan penyesalan.
Sejumlah petinggi pemerintahan diselidiki
Tang menjabat sebagai gubernur Provinsi Gansu di China bagian barat dari 2017 hingga 2020 sebelum diangkat menjadi menteri pertanian dan urusan pedesaan.
Pada November 2024, Partai Komunis China memecat Tang—enam bulan setelah ia diselidiki oleh badan antikorupsi dan dicopot dari jabatannya.
Hukuman terhadap Tang merupakan tindakan terbaru dalam kampanye antikorupsi besar-besaran Presiden Xi Jinping. Tindakan itu telah menjatuhkan sejumlah tokoh penting.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Selain Tang Renjian, penyelidikan serupa dilakukan terhadap Menteri Pertahanan, Li Shangfu, dan pendahulunya, Wei Fenghe.
Pengganti Tang, Dong Jun, juga dilaporkan sedang diselidiki atas tuduhan korupsi.
Presiden Xi Jinping memulai kampanye pembersihan aparat keamanan China pada 2020, dengan tujuan memastikan polisi, jaksa, dan hakim “benar-benar loyal, benar-benar murni, dan benar-benar dapat diandalkan”.
Pada Januari lalu, Xi mengatakan korupsi merupakan ancaman terbesar bagi Partai Komunis China.
Para pendukung gerakan antikorupsi Xi mengatakan kampanye tersebut menciptakan pemerintahan yang bersih.
Di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa Xi Jinping sejatinya sedang membersihkan para rival politiknya.
