Aceh: Mengapa Indonesia harus belajar dari penyelesaian damai konflik GAM dan Indonesia?

Setelah selesai mengungkap kebenaran, KKR Aceh kemudian merekomendasikan agar semua korban pelanggaran HAM di Aceh mendapatkan reparasi menyeluruh.

“Dalam Qanun [peraturan daerah Aceh], yang melaksanakan rekomendasi pemerintah pusat, pemerintah Aceh, juga kabupaten/kota,” kata Oni Imelva.

Ada macam-macam rekomendasi itu, mulai tindakan hukum kepada pelaku, reparasi, hingga pemulihan trauma individu dan kolektif.

Apakah pemerintah Aceh dan Jakarta sudah menindaklanjuti rekomendasi itu? Tanya saya kepada Oni.

“Sampai hari ini, yang sudah terlaksana adalah reparasi mendesak,” kata Oni.

Reparasi mendesak ini diberikan kepada sebagian penyintas atau korban sebelum digelar pengungkapan kebenaran.

Semula KKR Aceh sudah merekomendasikan reparasi mendesak itu, mulai kebutuhan kesehatan, hingga pendampingan psikologi, sesuai kebutuhan mereka. “Semula beragam,” katanya.

Namun dalam proses selanjutnya, sambungnya, ada “kendala” terkait anggaran dari pemerintah Aceh untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Sehingga hasilnya, sesuai alokasi anggaran yang ada, maka ditetapkanlah satu orang korban mendapatkan Rp10 juta,” papar Oni.

Hanya sampai reparasi mendesak yang sudah ditindaklanjuti. Lainnya?

“Untuk proses rekomendasi tindak lanjut hukum terhadap pelaku belum muncul,” ungkapnya.

Misalnya saja, rekomendasi KKR Aceh agar pelaku pelanggaran HAM diambil tindakan hukum.

Ada pihak yang disasar KKR Aceh, antara lain, pemerintah pusat dan DPR yang diminta membentuk Pengadilan HAM.

Lalu Jaksa Agung diminta segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM dalam tiga kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, yaitu Rumoh Geudong, Jambo Keupok, serta Simpang KKA.

Tidak sampai di situ. Rekomendasi penting lain yang belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Aceh adalah pemulihan trauma individu dan kolektif.

“Pemulihan trauma menjadi bagian dari pondasi perdamaian di Aceh,” demikian kesimpulan KKR Aceh.

Karena itulah, pendekatan psikososial yang dibutuhkan harus bersifat kelanjutan.

KKR Aceh kemudian merekomendasikan kepada pemerintah Aceh, seperti meningkatkan pelayanan kesehatan mental hingga konseling.

Kepada Oni, saya kemudian bertanya, apa dampak negatif bagi korban ketika pemerintah tidak merespons rekomendasi KKR Aceh?

“Mereka merasa dibohongi kembali,” ujarnya.

“Mereka meratapi apa yang terjadi tanpa ada keadilan.”

Oni kemudian menganalisa apa kira-kira yang melatari mengapa pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terkesan bersikap setengah hati atas rekomendasi KKR Aceh.

“Ini terlalu sensitif bagi saya untuk menjelaskan, tapi ini bisa jadi jawaban,” ujarnya mulai membuka jawaban.

Dia menduga, sikap sebagian elit Aceh itu dilatari ketakutan arah rekomendasi KKR Aceh yang kemungkinan bisa membuka peluang digelarnya pengadilan HAM. Hal ini juga yang melatari ‘ketakutan’ elite di Jakarta.

“Keterlibatan pada masa konflik dulu, masih membuka peluang untuk proses hukum, baik state actors maupun non state actors,” ujar Oni.

Menanggapi penilaian Oni, Ketua Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh, Anwar Ramli, mengatakan justru pihaknya selama ini mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh.

“Kami sangat serius dalam hal ini. Kami sudah melahirkan qanun (peraturan daerah) KKR Aceh. Cuma ada di Aceh, di tempat lain tidak ada,” kata Anwar kepada saya dan videografer Dwiki Marta, Rabu, 30 Juli 2025.

Masalahnya sekarang, keberadaan KKR Aceh itu merujuk pada UU KKR yang kemudian dibatalkan.

“Nah setelah dibatalkan [Mahkamah Konstitusi], hari ini belum ada regulasi baru yang mengatur KKR. Kita sebagai pelaksana, berdasarkan pada regulasi yang ada,” jelasnya.

“Jangan omong tidak selesaikan, sedangkan regulasinya tidak ada,” tegasnya.

Sikap pemerintah pusat tampaknya berpatokan pada MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bahwa KKR Aceh harus dibentuk di dalam sistem KKR nasional.

Namun setelah Mahkamah Konstitusi menghapus Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, maka kerangka legal KKR nasional dan KKR Aceh dianggap tidak memiliki payung hukum.

Kekosongan perundangan inilah, agaknya, menjadi alasan Kementerian Dalam Negeri pernah menyarankan Pemerintah Aceh mencabut Qanun KKR Aceh, akhir tahun lalu.

Sikap Kemendagri ini kemudian menimbulkan protes para pegiat HAM. Oni Imelva salah-satu yang memprotesnya.

“Ada kekhususan dari KKR Aceh. Kita independen dan KKR Aceh memiliki kekuatan di MOU Helsinki, dan kemudian di UUPA,” tandasnya.

Beberapa korban pelanggaran HAM berat di Desa Jambo Keupok, Aceh Selatan, mengaku sudah mendapat bantuan rumah. Tapi mereka mengaku belum dapat pendampingan psikologi untuk mengurangi trauma mereka. Seperti apa temuan Kontras selama ini?

Dari pengalaman Kontras Aceh, pendampingan psikolog bagi komunitas korban itu luput dalam proses pemulihan.

Kacamata pemerintah, ketika kita mengatakan reparasi, itu hanya kompensasi yang sifatnya material.

Hal-hal yang sifatnya psikologis itu seringkali terpinggirkan, karena dia tidak terlihat di depan mata.

Ketika kita bicara pemulihan, dia tidak cuma satu intervensi, tapi bisa multi intervensi.

Satu orang bisa dapat rumah, mungkin tanah, lalu pemulihan berkala ke rumah sakit.

Tergantung situasi apa yang mereka alami. Dan kemudian dampak apa yang dia rasakan. Jadi bisa sangat kompleks.

Sebagai contoh, pendampingan kami di Desa Jambo Keupok, itu hampir tidak terjangkau pemulihan psikologis.

Padahal mereka sudah ditetapkan menjadi salah-satu pelanggaran HAM berat.

Siapa yang harus bertanggungjawab?

Seharusnya negara bertanggungjawab. Ketika dia ditetapkan sebagai korban, maka melekat pada dirinya sejumlah intervensi yang harus dilakukan negara.

Sebagaimana pemerintah kemudian membuat rekomendasi Penyelesaian non-yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) berat masa lalu yang multi kementerian untuk memberi intervensi, maka harus dilakukan secara terencana.

Misalnya kita mau memberikan pemulihan psikologis kepada korban, sementara tenaga ahli psikologisnya terbatas.

Kontras Aceh pernah melakukan kerja-kerja kemanusiaan di Aceh Utara. Apa yang terjadi para penyintas yang mengalami trauma?

Ada seorang ibu yang hingga hari ini setiap jelang hari Idul Fitri itu meletakkan baju suaminya di tempat tidur.

Realitanya suaminya adalah korban penghilangan paksa. Saya mungkin skeptis, tapi saya merasa, kalau suaminya masih hidup, dia akan pulang.

Di satu sisi, suaminya pasti sudah meninggal dunia. Tapi bagi si ibu, suaminya ada di suatu tempat.

Orang-orang sudah mengatakan suaminya tidak ada lagi. Tapi dia selalu mengisi hari-hari jelang hari raya dengan meletakkan baju dan mengatakan bahwa suaminya akan pulang.

Ada banyak sekali ibu-ibu di Aceh Utara yang memiliki dua realitas dalam kehidupannya.

Satu realitas yang sebenarnya bahwa orang yang disayanginya itu tidak ada lagi, tapi dia butuh sesuatu dalam menghadapi kehidupan, sehingga membuat realitas lain.

Ada kedukaan yang tidak selesai. Itu terjadi di banyak tempat. Di Bener Meriah, di Aceh Utara. Cerita-cerita yang menunggu kata penutup, menunggu jawaban.

Nah, di sinilah, pemerintah yang seharusnya bisa menjawab kemana suaminya, kemana anaknya, kemana orang tuanya.

Pendampingan psikologi tidak pernah sampai ke sana, ke sudut-sudut Aceh Utara, atau Bener Meriah. Sehingga sakit itu tidak pernah dipulihkan.

Ada istilah trauma antar generasi, di mana pengalaman traumatis yang dialami oleh satu generasi dapat diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Anda pernah menjumpai kasus-kasus seperti ini di Aceh?

Di Kabupaten Bener Meriah, ada banyak sekali bapak atau ibu yang kami temui itu ternyata kakeknya, atau bapaknya adalah korban konflik sebelumnya.

Kita tahu di Aceh ada DI/TII pada 1953, lalu kekerasan 1965, lalu GAM. Bahkan bapak yang saya temui itu kakeknya adalah korban DI/TII, bapaknya korban 1965, dan dia korban masa GAM.

Bagaimana kelukaan itu kemudian diwariskan dari kakek, dari generasi ke generasi.

Nah itu lazim, itu ada, dan banyak di Aceh. Dan intervensi pemulihan itu tidak pernah sampai.

Bahwa benar pengungkapan kebenaran itu adalah salah-satu jalan agar orang merasa dipulihkan, karena ceritanya itu menjasi subyek. Tapi itu saja tidak cukup.

Jadi, hingga 20 tahun perjanjian damai Aceh, reparasi kepada korban pelanggaran HAM tidak berjalan?

Ya, bagaimana negara bisa menjangkau orang-orang [korban] ini? Ini pertanyaan besar.

Apakah 5.264 orang [yang sudah dimintai kesaksian oleh KKR), itu reparasinya sudah sampai? Yang kita tahu hanya 235 orang. Itu pun sembilan orang sudah meninggal dunia dalam masa penantian.

Nah, kalau kita percaya umur itu ada batasnya, harus sampai kapan korban menunggu?

Maka harus diintervensi dengan cara regulasi, kalau perlu percepatan.

Perdamaian sudah 20 tahun, konflik sudah lebih 20 tahun, sudah satu generasi atau mungkin dua generasi, mau menunggu sampai kapan lagi?

Konflik bersenjata yang nyaris tanpa henti di Aceh menyebabkan dampak psikologis yang luar biasa bagi masyarakatnya.

Bahkan seorang psikolog klinis mengatakan kemungkinan besar di Aceh terjadi trauma antar generasi.

“Luar biasa masifnya, karena konfik itu berjalan 30 tahun. Bahkan kalau kami melihatnya atau mempertimbangkannya sebagai transgenerational trauma (trauma antar generasi) secara psikologis,” kata psikolog klinis asal Aceh, Yulia Direzkia.

Yulia saat ini sehari-hari sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin, Banda Aceh.

Dia adalah psikolog klinis yang mendapat EMDR Europe acccredited supervisor dan EMDR Asia accredited trainer.

Saat Aceh dilanda konflik bersenjata, Yulia bertugas sebagai psikolog klinis di RSUD Kota Langsa, Aceh. Di masa itu dia banyak menangani korban konflik.

Disebut trauma antar generasi, karena trauma itu tidak hanya terjadi pada generasi sekarang, tapi bahkan 30 tahun sebelumnya sudah terpapar dengan trauma.

“Ini akibat konflik yang terus menerus di Aceh, sehingga semua masyarakat Aceh terdampak,” tambahnya.

Seperti diketahui, sebelum konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia (sejak 1976), kekerasan pasca G30S 1965 juga terjadi di Aceh.

Mundur ke belakang, Aceh bergejolak setelah terjadi pemberontakan DaruI Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) yang dipimpin Daud Beureueh. Konflik ini dimulai 1953 dan berakhir 1962.

Di awal kemerdekaan, perang Cumbok atau peristiwa Cumbok pecah di Kabupaten Pidie, Aceh. Konflik ini melibatkan dua kubu utama, yaitu kaum ulama dan kaum bangsawan (uleebalang).

Menurut Yulia, trauma antar generasi terjadi ketika dampak emosional, mental, dan psikis dari peristiwa traumatis diwariskan dari orang tua ke anak, cucu, dan seterusnya.

“Belum lagi trauma itu diwariskan ke keluarga besarnya dan masyarakat secara luas yang mendengar peristiwa [kekerasan] itu,” tambahnya.

Individu yang mengalami trauma antar generasi mungkin tidak pernah mengalami peristiwa traumatis itu sendiri. Tapi mereka merasakan dampaknya melalui cara orang tua mereka merespons atau mengatasi trauma.

Dari sinilah, kemudian menjadi apa yang disebut Yulia sebagai “kolektif memori”.

“Kalau saya bilang di daerah yang terpapar konflik sangat berat, seperti Aceh, semua masyarakatnya mengalami [trauma] itu,” ujarnya.

Hal itu dia tekankan karena cakupan atau jangkauan konflik itu nyaris terjadi di semua daerah di Aceh.

“Mau bicara dari mana,” kata Yulia kepada saya dan videografer Dwiki Marta, Senin, 21 Juli di Banda Aceh. “Semua terpapar.”

Mulai Banda Aceh, lalu di pesisir timur Aceh, lalu ke utara, mulai Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang, terus sampai ke Medan.

Lalu Pantai Barat-Selatan juga terpapar semua. Bahkan juga di Tengah, Takengon dan sekitarnya.

“Itu semua terpapar dengan konflik, [dan masyarakat kebanyakan pun] menjadi korban,” ujarnya.

“Dan karenanya saya sebut masif.”

Yulia sudah sering mendengar dari pasien-pasiennya yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang dialami sehari-hari.

“Padahal, trauma itu tersimpan di otak, dia tidak kemana-mana. Enggak menguap kemana-mana,” jelas Yulia.

Dia lalu menyontohkan, salah satu pasiennya yang mengalami trauma akibat terpapar konflik. Ketika itu dia masih sekolah dasar.

Dia mengaku masih ingat desingan peluru yang lewat, atau saat tiba-tiba diminta bersembunyi di bawah tempat tidur Ketika asyik bermain.

“Itu kayak pengaman sehari-hari saja, dia mengatakan seperti itu. Tapi dia tidak menyadari bahwa realisasi-realisasi emosinya itu sangat tidak terkontrol, misalnya, dia tersinggung dengan suaminya.”

“Maka dia bisa sangat bisa emosional. Dan dia tidak tahu kenapa se-emosional itu, atau marah kepada anaknya, bahkan, maaf gampang memukul,” papar Yulia.

Yulia kemudian menceritakan pengalamannya selama 17 tahun di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh—satu-satunya rumah sakit jiwa di provinsi itu.

“Karena 17 tahun berada di sana, saya melihat memang bisa dikatakan mungkin 80%-90% itu pasien-pasien ekses konflik,” katanya.

“Kalau ekses tsunami bisa dihitung dengan jari.

Yulia mengaku sudah bisa membedakan pasien akibat ekses tsunami dan konflik.

Dia meyakini, hampir keseluruhan pasien di RSJ Aceh menurutnya, kalau ditarik ke belakang, itu riwayatnya hidupnya pernah bersentuhan dengan konflik bersenjata.

Meskipun diakuinya sang pasien tidak mau menjelaskan segala sesuatu yang terkait konflik.

Para pasien itu mengaku tidak masalah dengan situasi konflik karena sudah menjadi peristiwa keseharian.

“Padahal yang dia jalani sehari-hari itu tersimpan dalam memori,” ujar Yulia.

Sejauh amatannya, pasien yang berlatar konflik itu akhirnya dirawat RSJ karena “sudah sangat kompleks”.

“Tidak hanya secara klinis dia bermasalah, secara emosinya, tapi juga di kehidupan sosialnya,” paparnya.

“Jadi selalu ada ada faktor psikososial yang erat sekali,” katanya.

“Yang akhirnya tidak sanggup lagi pasiennya itu maka mengalami gangguan jiwa yang berat.”

Sampai di sini, Yulia akhirnya pada satu titik bahwa konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh sangat merugikan masyarakat.

“Karena dampaknya luar biasa,” katanya.

Yulia kemudian meminta agar pemerintah lebih menyadari dampak pengalaman trauma, apalagi kalau berlangsung lama seperti konflik.

Dia juga meminta pemerintah peduli terhadap korban atau keluarganya yang trauma akibat konflik.

“Pemerintah harus memiliki perhatian lebih untuk masalah ini, tidak mengabaikan, dengan mengatakan tidak mungkin orang Aceh punya trauma, ” ujarnya.

Karena itulah, konflik berkepanjangan di Aceh, dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia, kata Yulia.

“Kalau ada persoalan-persoalan berat, diselesaikan lewat dialog, jangan kontak senjata,” tambahnya.

“Dampaknya bisa trans generational trauma.”

Di akhir wawancara, Yulia berkata seharusnya para pemimpin Aceh saat ini, yang sebagian berlatar eks kombatan GAM, seharusnya lebih peduli dan betul-betul serius untuk menangani kesehatan mental di Aceh.

“Karena semua orang di Aceh terpapar, tidak terkecuali,” tandasnya.

Ini adalah seri kedua dari dua seri liputan khusus peringatan 20 tahun perdamaian Aceh.