Apakah renovasi Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo dapat menggunakan APBN? – ‘Jangan sampai niat baik langgar tata kelola’

Dari sekian dukungan penggunaan APBN, penolakan salah satunya muncul dari anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar Atalia Praratya. Ia berpendapat usulan penggunaan APBN harus dikaji serius.

Sikap Atalia itu belakangan berbuah unjuk rasa dari sekelompok orang yang mengaku santri pada 14 Oktober di kediamannya di Bandung, Jawa Barat.

Para pendemo berargumen “sejarah peradaban Indonesia merupakan peradaban yang dijalankan pesantren.”

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Parlaungan Iffah Nasution, menilai rencana penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny “tak dapat dibenarkan”.

Menurut Parlaungan, Ponpes Al Khoziny sejatinya milik privat —berbentuk yayasan, bukan milik negara. Oleh karena itu, APBN semestinya tidak digunakan untuk membangun ulang bangunan yang ambruk.

“Bila itu terjadi, maka akan menimbulkan ketidakadilan fiskal,” kata Parlaungan, seraya menambahkan bahwa pemerintah harus dapat memisahkan secara tegas antara milik pribadi dan negara.

“Terlebih tanpa adanya proses audit dan akuntabilitas yang menyeluruh terhadap apa dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyebab tragedi ini.”

Pemisahan milik negara dan pribadi itu, lanjut Parlaungan, merupakan perihal penting lantaran dana yang telah masuk ke yayasan akan dicatat menjadi kekayaan yayasan dan tidak lagi masuk ke dalam “mangkuk besar” keuangan negara.

Pengamat Kebijakan Publik dari Next Indonesia, Herry Gunawan, mengatakan APBN sejatinya memiliki pos dana sosial di salah satu rekening yang ditempatkan di Bank Indonesia.

Hanya saja, dana itu hanya baru bisa dicairkan jika sebuah peristiwa telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Pertanyaannya, apakah [Al Khoziny] sudah ditetapkan sebagai bencana nasional?” kata Herry, sembari menambahkan bahwa sampai kini tidak ada penetapan bahwa ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny sebagai bencana nasional.

Alhasil, terang Herry, “Kalau bukan bencana nasional, rekening itu enggak bisa dipakai.”

Herry menyebut, penggunaan dana sosial di APBN diatur sangat ketat.

Selain sudah harus ditetapkan sebagai bencana nasional, pengelolaannya pun harus menjabarkan kementerian atau lembaga pemilik kuasa pengguna anggaran (KPA), serta memerinci Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA).

Sederhananya, DIPA adalah semacam surat izin yang memuat nama satuan kerja penerima anggaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, rincian alokasi anggaran per kegiatan, target kinerja, dan tahun penganggaran.

“Kalau sembarangan, nanti yang rusak tata kelola pemerintahan dalam penggunaan anggaran,” kata Herry.

Andaikata pemerintah bersikeras hendak membangun ulang Ponpes Al Khoziny, Herry Gunawan dan Parlaungan Iffah Nasution menyarankan pemerintah untuk mencari sumber dana lain.

Sumber dana itu, antara lain, bisa berasal dari dana operasional presiden dan wakil presiden atau sumbangan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara.

“Kalau pakai APBN, harus hati-hati,” ujar Herry.

“Jangan sampai niat baik langgar tata kelola [anggaran].”

Senada pernyataan Parlaungan Iffah Nasution yang menyebut pemerintah semestinya mengarahkan penggunaan sumber dana yang berasal dari masyarakat, corporate social responsibility (CSR), atau hibah yang diatur dalam Undang-undang Yayasan.

“Jika pemerintah ingin membantu, maka bisa melalui skema dana hibah,” kata Parlaungan, sembari menyebut memaksakan penggunaan APBN akan menjadi preseden buruk pengelolaan anggaran secara serampangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, setelah pertemuan dengan Muhaimin Iskandar, belum memerinci muasal anggaran yang akan rencananya digunakan untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny.

“Nunggu proposal atau nunggu diskusi seperti apa, siapa yang mau ngasih segala macam, tapi kalau masuk akal, ya, kita eksekusi,” kata Purbaya.

Koordinator Jaringan Alumni Santri Jombang dan Aktivis Gusdurian Jawa Timur, Mohammad Anshori, mengapresiasi niat baik pemerintah pusat yang hendak membangun ulang Ponpes Al Khoziny, tapi menyebut “bukan itu masalahnya.”

Menurutnya, perkara mendasar adalah adanya dugaan kelalaian konstruksi fatal yang menyebabkan 63 santri meninggal dunia.

“Ini merupakan tragedi. Itulah mengapa [perlu] mendorong untuk terus mengawasi persoalan atau tragedi yang menimpa Ponpes Al Khoziny,” kata Anshori.

“Sangat mungkin ada kelalaian spesifikasi yang harus diaudit terlebih dahulu.”

Alhasil, ia pun mendesak aparat kepolisian untuk dapat bersikap tegas dalam mengungkap penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren pada akhir September lalu, termasuk segera menetapkan tersangka.

“Saya kira harus ada yang bertanggung jawab. Siapa kontraktornya? Siapa pengawasnya? Uangnya dari mana?” lanjut Anshori, seraya meminta semua pihak dapat menerima hasil pengungkapan aparat dengan legawa.

“Bahwa Tuhan sudah menakdirkan sesuatu, hal yang indah [atau] sesuatu hal yang tidak terjadi… [tapi] tugas kita sebagai manusia berusaha untuk memastikan kejadian ini tidak terulang lagi.”

Dalam laporan BBC News Indonesia awal Oktober, sejumlah santri mengaku dilibatkan dalam proses pengecoran salah satu bangunan Ponpes Al Khoziny yang rubuh 29 September.

Pengecoran itu diakui santri sebagai salah satu hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan ponpes.