Bagaimana aturan royalti di kafe dan ke mana uang royalti selama ini mengalir?

Di Semarang, Jawa Tengah, lagu kelompok musik Reality Club berjudul Is It The Answer masih mengisi suasana kafe minimalis di dekat Simpang Lima yang Senin (04/08) siang itu tidak begitu ramai.

Menurut Temy (35) yang sudah sekitar tujuh tahun bekerja di kafe itu, musik sudah rutin menemani para pengunjung menyeruput kopi dan menikmati kudapan sambil berbincang.

Seperti kedai kopi di Jakarta, kafe itu juga sudah berlangganan layanan musik digital untuk memperdengarkan musik bagi para pengunjung.

Ia mengatakan akan mencari solusi lain, jika kafenya harus membayar royalti musik.

“Kalau kebijakan itu untuk musik Indonesia saja, kita pilih yang dari luar saja. Kalau sama-sama kena royalti, ya enggak usah pakai musik sekalian,” kata Temy kepada wartawan Kamal untuk BBC News Indonesia.

Khalis, pemilik kafe di Kota Medan, Sumatra Utara, juga memutar beragam genre musik melalui layanan musik digital untuk menghibur para pelanggan. Ia khawatir para pengunjung yang dominan anak muda enggan datang jika kafenya tak lagi memutar musik.

Namun, ia mengaku akan patuh jika ada aturan yang mewajibkan membayar royalti musik.

“Kalau sekarang saya kurang setuju [pengutipan royalti]. Tapi kalau pemerintah sudah menjalankan dengan lebih tegas, saya sebagai pemilik usaha terpaksa mengikutinya,” ujar Khalis kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara untuk BBC News Indonesia.

Berbeda dengan Khalis, Fadli selaku pemilik kafe lainnya di Kota Medan merasa musik tidak begitu penting bagi pelanggannya.

Oleh karena itu, Fadli tidak ambil pusing perihal royalti lagu. “Karena dari awal kami tidak memakai musik, kami tidak pernah membayar itu [royalti lagu],” ujarnya.

Secara terpisah, Boby (41) yang merupakan manajer kafe di Kota Semarang mengaku terkejut dengan kebijakan royalti yang dibebankan kepada pengusaha kafe, resto, hotel dan lainnya.

“Semua pengusaha kafe juga lagi sibuk bahas itu di grup Whatsapp pengusaha kafe Semarang. Sampai ada list musik yang tidak mempermasalahkan jika diputar di kafe, seperti Peterpan, Iwan Fals, dan lainnya,” ungkapnya sambil menunjukkan telepon genggam miliknya.

Bagi Boby, bukan hanya persoalan royaltinya. Menurutnya, sosialisasi pemerintah juga dinilai kurang sehingga banyak pelaku usaha yang belum mengetahui aturan ini. Ia juga mempertanyakan, distribusi uang royalti ini apakah benar masuk ke para musisi.

“Jangan-jangan dibuat aji mumpung [peluang] buat pemerasan berbentuk undang-undang,” kata Boby.

Pembayaran royalti ini sebenarnya sudah diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam PP tersebut, ada 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga penggunaan lagu dan musik di lokasi tersebut patut membayar royalti. Antara lain:

Penarikan dan pengelolaan royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Royalti dikumpulkan berdasarkan laporan penggunaan data lagu/musik yang terdaftar di Sistem Informasi Lagu/Musik.

Dari pengumpulan royalti itu, hasilnya didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Untuk tarif, aturannya tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI HKI.2.0T.03.01-02 Tahun 2016.

Acara konser, misalnya, promotor harus membayarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan dikali 1%. Tarif hotel didasarkan jumlah kamar, pertokoan sesuai dengan luasannya.

Sistem yang digunakan terkait tarif ini adalah sistem blanket. Sistem ini memasang tarif tetap yang dikenakan pada tempat usaha untuk memutar seluruh katalog musik yang dilindungi tanpa batas lagu atau frekuensi pemutaran. Tarif berlaku selama satu tahun dan bisa diperbarui.

Jadi, pembayaran tarifnya bukan per lagu atau berapa banyak lagu diputar.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, memahami ada persepsi yang berbeda dari para pelaku usaha. Salah satunya ketika sudah berlangganan layanan musik digital dianggap sudah menunaikan legalitas terkait pemutaran musik di ruang publik.

“Padahal aturannya tidak demikian. Ini yang belum dipahami oleh semua pelaku usaha. Pemerintah harus jelas melakukan sosialisasinya agar tidak ada banyak persepsi yang ujung-ujungnya malah pidana,” kata Yusran.

Kurator musik, Dimas Ario Adrianto, menyampaikan membeli rilisan fisik atau berlangganan layanan musik digital itu hanya untuk digunakan pribadi. “Haknya tidak otomatis meliputi pemutaran di ruang usaha.”

Ketika lagu/musik diputar kepada pelanggan itu dinilai sebagai penggunaan komersial dan perlu membayar lisensi pengumuman yang di dalamnya mengandung: hak atas komposisi musik dan hak atas rekaman suara yang disalurkan LMK.

Hal ini juga berlaku untuk pemutaran lagu via radio maupun televisi. Lagunya juga meliputi lagu Indonesia dan luar negeri.

Lagu religi hingga lagu daerah pun bisa terkena royalti hak terkait atas rekaman suara ulang atau cover version. “Komposisi musiknya bisa bebas royalti, tapi rekaman suara ulangnya bisa kena hak terkait.”

Bahkan rekaman suara alam, kicau burung, dan lain-lain tetap disebut sebagai fonogram karena ada musisi, produser, dan label yang merekam hingga merilis audionya.

“Hak atas fonogram itu termasuk hak terkait. Jadi, pemutarannya di ruang publik tetap wajib dapat royalti,” kata Dimas.

Meski rutin menerima laporan tiap tahun, penyanyi Dewi Gita mengaku penghitungan royalti dari LMKN ini kurang transparan. Hal ini juga yang selalu menjadi tuntutan para pencipta lagu dan pemegang hak cipta.

“Para pencipta lagu atau yang punya hak cipta kadang merasa tidak puas. Yang merasa lagunya memang hits, tapi kok dapatnya sedikit? Penghitungannya itu seperti apa, datanya seperti apa? Misal yang dapat sedikit walau lagunya hits itu ternyata hitsnya hanya di Jakarta bagian mana, tapi di daerah lain tidak. Ini perlu diketahui pencipta lagu,” ujar Dewi.

Ia pun berharap LMK lebih tertib dan transparan. Selama ini, laporan yang sampai hanya besaran persentase dan nominal yang dibayarkan.

“Di situ hanya tertulis, misal laguku Penari sepanjang 2024 hanya diputar 1%, terus dapatnya 150 perak (Rp150). Hanya gitu doang. Jadi, memang kurang detil dan kurang penjelasan. Enggak ada 1% di area mana, di lingkup mana,” kata Dewi.

“Ingin lebih jelasnya di situ, enggak hanya kesannya ya udah lah dapat segitu ya udah aja. Banyak pencipta lagu yang menginginkan haknya benar-benar transparan dan benar-benar didapatkan sejelas mungkin,” tambahnya.

Ia mengajak para musisi juga lebih aktif. Bagi yang sudah mendaftar, menurut Dewi, sebaiknya gencar berusaha dan tidak menyerah karena ini berkaitan dengan hak.

Bagi yang belum mendaftar, ia menyarankan untuk mendaftar karena caranya juga tidak sulit hanya memasukkan identitas diri, karya, dan rekening aktif.

Penyanyi Melly Goeslaw dalam unggahannya juga membeberkan perolehan royalti dalam setahun yaitu sebesar Rp4,9 juta. Ia menekankan royalti memang nominalnya tidak bersifat tetap sehingga ia tetap mendorong transparansi dari LMK. “Kadang bisa gede banget, kadang bisa kecil banget,” ujar Melly.

Gitaris Satriyo Yudi Wahono, atau Piyu dari kelompok musik Padi Reborn, mengungkapkan kepada Kompas.com, nominal royalti yang ia terima melalui LMKN/LMK tahun lalu sekitar Rp125.000. Pada 2022, royalti yang diterima sekitar Rp349.283.

Pengamat musik, Wendi Putranto, menyadari metode distribusi yang dianggap tidak akurat ini memunculkan masalah kepercayaan.

“Jadi ada trust issue, bagaimana metode yang akurat nih untuk bisa menghasilkan report yang fair gitu. Karena kan pembagian royaltinya juga masih agak membingungkan.”

Sementara itu, sejumlah musisi seperti Endah Widiastuti mengaku royalti dikumpulkan dan dikelolanya mandiri via agregator. Jenis royalti ini berbeda lagi dengan royalti yang kini sedang ramai dibicarakan.

Royalti melalui aggregator atau layanan musik digital atau pelantar digital lainnya ini disebut royalti mekanis. Royalti yang saat ini tengah ramai berkaitan dengan konser dan pemutaran di ruang publik disebut royalti pertunjukan/pengumuman.

Tim pengawas LMKN dan LMK, Candra Darusman, menjelaskan perolehan dari LMKN jika dibandingkan pada eranya pada 1991 memang mengalami peningkatan pesat. Saat itu, royalti yang dikumpulkan sekitar Rp495 juta. Pada 2024, distribusi royalti mencapai Rp54,2 miliar berdasarkan data dari LMKN.

Meski mengalami peningkatan, Candra sebagai pengawas terus menekankan transparansi. “Pembagian royalti harus lebih adil dan transparan dan untuk itu tentu diperlukan infrastruktur, data dan juga solusi IT yang tepat guna, yang pas buat mereka,” ucap Candra.

Menurut Candra, urusan transparansi ini juga menjadi tanggung jawab LMK lain. Ada 12 LMK yang menjadi tempat LMKN menyalurkan hasil pengumpulan royaltinya. LMK ini yang berkewajiban melakukan transfer ke para penerimanya.

“Kami menilai ada LMK yang bagus dan profesional. Ada LMK yang tidak. Itu kami laporkan semua kepada menteri hukum yang harus mengambil keputusan apakah diperpanjang atau tidak izin operasional LMK itu. Anggota bisa bertanya pada LMK masing-masing.”

Candra menjelaskan mengenai cara penghitungan royalti yang didistribusikan kepada musisi dan pencipta lagu. Secara umum, ada nilai satu kali putar yang diperoleh dari jumlah royalti terkumpul dibagi jumlah lagu yang diputar dalam setahun berdasarkan laporan pemakaian lagu dari para pengguna yang melaporkan.

“Nah, nilai satu kali putar untuk tiap pencipta lagu atau musisi ini tergantung prestasi lagu. Kalau lagu diputar terus-menerus gitu atau lagi hits gitu ya dapatnya banyak gitu. Secara umum, formulanya begitu,” ucap Candra.

Wendi yang pernah menjadi jurnalis musik menuturkan pantauannya sejak 2008, urusan royalti masih ada kendala, terutama terkait edukasi dan sosialisasi pada masyarakat agar informasi yang diterima tidak simpang siur.

“Dari sisi kesadaran para penggunanya ini masih cukup rendah. Tapi mungkin karena dari sisi edukasinya masih belum berjalan karena masih banyak korporasi dan para pengusaha yang belum memahami konsep hak cipta di sini,” kata Wendi.

“Bagaimana hak cipta itu bekerja. Karena ini adalah aturan legal formal dari undang-undang yang mana itu memiliki sanksi juga sebenarnya.”

Boby (41) manajer salah satu kafe di Semarang sempat melihat isi aturan tarif dari temannya yang juga memiliki kafe.

“Angka Rp120.000 per kursi itu sangat besar. Meja dengan empat kursi itu, belum tentu yang nempati empat. Bisa dua atau tiga. Kalau lagi sepi gitu, jangan kan untung. Balik modal saja sudah bersyukur,” kata Boby.

Menurut dia, omzet yang diperolehnya menurun sejak Juli 2025. Kondisinya, ujar dia, justru lebih berat dibandingkan masa pandemi. Atas hal itu, ia sedang melakukan pengurangan karyawan dan pengaturan ulang jam kerja.

“Jujur meresahkan ya. Indonesia ini lagi banyak isu, daya beli turun, isu perpajakan, rekening diblokir. Nah, sekarang ada royalti,” ujarnya.

Temy (35), pekerja kafe di Semarang juga menyatakan pendapatan tempatnya bekerja menurun. “Pastinya ngefek [pembayaran royalti], karena ada pengeluaran tambahan lagi,” ucap Temy.

Sekjen PHRI, Maulana Yusran, mengatakan aturan okupansi dan jumlah kursi ini tak ada simulasi penghitungannya yang membuat para pelaku usaha kebingungan mengingat pembayaran royalti ini bisa masuk menjadi biaya tetap operasional bisnis jika merujuk aturan yang ada.

“Persoalannya, usahanya itu sekarang memang jualan lagu untuk bisnis atau hanya untuk membangun mood pengunjung? Kalau sebagai mood saja, pilihannya bisa tidak memutar lagu akhirnya. Tapi kan ada banyak penyanyi atau home band kafe yang hidupnya dari hotel, restoran, dan kafe,” ujar Yusran.