Sumber gambar, ANTARA FOTO
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang, pada Selasa (23/09).
Keputusan itu diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani mendengar sikap seluruh fraksi partai politik di DPR RI dalam pembahasan tingkat II pada Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026.
Pemerintah dan Banggar DPR RI menetapkan target pendapatan negara pada 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Sementara, rencana belanja negara pada 2026 mencapai Rp3.842,7 triliun.
Dengan demikian, APBN 2026 didesain dengan defisit Rp 689,1 triliun.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,6%.
Purbaya memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati. “Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip Kompas.com, Kamis (18/09).
Menurut Purbaya, defisit APBN 2026 ini masih dalam batas aman, yakni 2%-3%.
Dia berpandangan, defisit APBN 2026 ini juga diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
“Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk apa saja APBN 2026?
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan rincian pagu anggaran berbagai agenda prioritas pada APBN 2026.
Sumber gambar, ANTARA FOTO
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun
Purbaya menyebut, MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong ekonomi lokal.
Beberapa bulan lalu, pada era Sri Mulyani, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun. Kemudian, dikoreksi menjadi Rp223,6 triliun.
Setelah Purbaya menjabat menteri keuangan, anggaran MBG kembali mencapai Rp335 triliun.
2. Ketahanan Energi Rp402,4 triliun
Anggaran ini diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting minyak dan gas (Migas), percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat.
3. Pendidikan Rp769,1 triliun
Anggaran ini disalurkan melalui berbagai program seperti gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga pendidik. Lalu, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Kemudian, program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, bantuan sekolah, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dan perguruan tinggi.
4. Perlindungan Sosial Rp508,2 triliun
Akan diarahkan dengan lebih tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
5. Kesehatan Rp244 triliun
Anggaran ini akan disalurkan pada penguatan efektivitas jaminan sosial nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit.
Dilakukan dengan membangkitkan koperasi dan pemberdayaan UMKM. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Namun, Purbaya tidak menyebutkan jumlah anggaran tersebut.
Program ini ditempuh dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), memperkuat Komando Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Namun, Purbaya tidak menyebutkan besaran program bidang ini.
