Magang Nasional: Cerita para sarjana yang sulit cari kerja dan mendaftar Program Magang Nasional – ‘Tidak apa lari dari jurusan, yang penting dapat magang’

Pemerintah mengklaim program ini dapat membantu lulusan baru mengenal dunia kerja, mengasah kompetensi sesuai bidang keilmuan, serta mendapatkan pengalaman kerja nyata sebelum benar-benar terjun ke industri.

Ditengah kucuran dana yang besar, pengamat ketenagakerjaan menilai program itu “baik di atas kertas, namun berpotensi lemah di pengawasan” dan juga tak efektif dalam mengurangi angka pengangguran.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bilang mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Program ini merupakan bagian integral dari delapan paket kebijakan akselerasi ekonomi nasional 2025 (Paket Ekonomi 8+4+5 2025) yang diluncurkan Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (15/09).

Mohammad Bagus Satria, 24 tahun, lulus kuliah sejak Mei 2025 dari kampus UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.

Lima bulan terlewati dan puluhan surat lamaran kerja telah dikirimkan, dia tak kunjung mendapatkan pekerjaan.

“Bagi saya yang fresh graduate sangat susah mendapatkan pekerjaan,” kata Bagus, yang lulus dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Sebaliknya, katanya, dia pernah diminta uang jika ingin diterima kerja.

“Pada saat itu setelah saya melakukan walk interview dan menyerahkan berkas lamaran, dua hari kemudian dihubungi nomor salah satu karyawan perusahaan itu untuk ditawarin membayar biaya agar bisa diterima dan langsung kerja tanpa menunggu panggilan lagi dari HRD. Lalu saya tolak,” kenangnya.

Di tengah keputusasannya, Bagus mendaftar Program Magang Nasional.

Dia bahkan bilang rela bekerja magang di bagian apapun demi menjadi batu loncatan untuk masa depan karirnya.

“Untuk magang yang ditawarkan sangat beragam, ada yang sesuai jurusan, ada yang tidak. Tidak apa lari dari jurusan, yang penting dapat magang. Saya akan tetap menerima dan menjalani dengan baik,” katanya yang berharap program ini dapat menjadi batu loncatan agar mendapatkan pekerjaan tetap.

Di sisi lain, alumni tahun 2023 dari kampus yang sama, Muhammad Irfan Habibi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam program itu.

Menurutnya yang membutuhkan kerja tidak hanya lulusan baru, namun juga angkatan sebelumnya.

“Bagaimana nasib kami yang sebelum tahun ini sudah lulus dan sampai sekarang masih luntang-lantung,” keluhnya.

Kesulitan mencari juga diungkapkan oleh Muhammad Zain Amirul Djafar, 22 tahun, alumni lulusan akuntansi dari Universitas Yapis Papua.

Zain mengaku mencari pekerjaan di Kota Jayapura bukan hal mudah, terutama bagi generasi muda lulusan baru.

Ditambah lagi, katanya, praktik sejumlah perusahaan yang masih menahan ijazah asli dan bahkan memberlakukan denda bagi karyawan yang keluar sebelum kontrak berakhir.

“Anak-anak muda Papua ini banyak yang semangat kerja, tapi kadang terbentur sistem yang tidak berpihak,” tambahnya.

Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Papua pada Mei 2025 tertinggi se-Indonesia, sebesar 6,92%, lalu diikuti Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Banten.

Di tengah keterbatasan lowongan kerja, Zain mendaftar Program Magang Nasional.

Dia berharap program ini dapat menjadi “langkah awal yang bagus” untuk membangun pengalaman kerjanya.

“Kalau kita magang dan kinerja dinilai bagus, mungkin saja bisa langsung diangkat jadi karyawan tetap,” katanya optimistis.

Namun, pilihan tempat magang di Papua sendiri, katanya, masih terbatas, yaitu hanya dua sebagai sales dan adminstrasi di bank BUMN.

Karena itu, Zain juga melamar di luar daerah, seperti di Makassar, demi memperbesar peluang.

“Saya tetap berharap bisa diterima di Jayapura, tapi kalau dapat di luar Papua juga tidak apa-apa. Yang penting dapat pengalaman kerja dulu,” ujarnya.

Kesempatan magang itu tidak didapat oleh Fian Ferdinando Sada, 28 tahun, yang lulus dari teknik mesin Universitas Cenderawasih pada 2024 lalu.

Dia menilai kebijakan, yang membatasi peserta hanya bagi lulusan maksimal satu tahun, tidak adil.

Pasalnya, kata Fian, dirinya juga belum mendapatkan pekerjaan tetap sejak lulus.

Padahal, selama delapan bulan terakhir, ia telah mengirim berkali-kali lamaran kerja.

“Teman-teman yang sudah lulus lama tapi belum punya pengalaman kerja jadi tidak bisa ikut. Apalagi untuk dapat sertifikat seperti K3 itu berbayar, jadi tidak semua mampu,” katanya.

Bagi Fiyal dan banyak lulusan muda lainnya di Papua, harapan mereka sederhana. Mereka meminta agar pemerintah dan perusahaan lebih membuka kesempatan kerja bagi lulusan baru.

“Yang paling penting itu memperluas lapangan kerja. Kalau tidak, kami yang baru lulus akan terus kesulitan,” kata Fian.

Nimas Ayu Jihan Aatika, 22 tahun, warga Sidoarjo, Jawa Timur, mengaku mengikuti Program Magang Nasional karena ingin menambah pengalaman.

“Yang pasti utamanya sebagai pengalaman dulu ya, pengalaman di dunia kerjanya. Setelah itu yang diharapkan paling besar ya bisa stay di perusahaan itu,” kata Nimas ketika dihubungi, Senin (13/10).

Dalam program ini, Nimas mengaku tidak pilih-pilih perusahaan. Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ini langsung melamar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Saya sih kebetulan memang enggak fokus di bagian legalnya. Jadi yang sekiranya memang bisa masuk di prodi saya, saya apply terutama di bagian Jawa Timur,” jelas Nimas.

Ia pun tidak mempersoalkan meskipun lamaran yang didaftar tidak sesuai dengan pendidikannya.

“Tidak masalah, selagi memang interest dan ingin upgrade ilmu, karena pekerjaan tidak selalu harus linear dengan jurusan,” katanya.

Bagi Nimas, program magang nasional merupakan kesempatan yang bagus, terutama bagi lulusan baru seperti dirinya.

“Kalau susahnya [mencari kerja] pasti susah ya apalagi sekarang tuh kalau misalnya tanpa relasi itu memang susah,” tegas Nimas.

Di sisi lain, Adinda Ramadhannia, 23 tahun, merasa sedih tidak bisa mengikuti Program Magang Nasional karena dirinya sudah lulus lebih dari setahun lalu.

“Sebenarnya saya berharap juga bisa ikut program ini [progran magang nasional] karena kan bisa juga untuk menambah pengalaman,” kata alumni Untag Surabaya itu.

Sampai saat ini, Dinda masih menganggur. Ia sudah mengirimkan ratusan lamaran ke sejumlah perusahaan, terutama di wilayah Surabaya.

Namun, tak ada satupun yang memberikan kesempatan kepadanya.

Dinda mengatakan bahwa persaingan untuk mencari pekerjaan cukup ketat. Apalagi lulusan baru dari perguruan tinggi setiap tahun terus bertambah.

“Sampai sekarang pun saya masih aktif untuk terus melamar. Jadi menurut saya sangat sangat susah [mencari kerja],” jelasnya.

Dinda pun berharap Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo ini juga menjangkau mereka yang lulus lebih dari satu tahun.

Program Magang Nasional 2025 adalah program yang diperuntukan bagi lulusan diploma hingga sarjana untuk bermagang di perusahaan negara atau swasta.

Salah satu syaratnya mereka harus lulus paling lama satu tahun saat mendaftar.

Para peserta akan bermagang selama enam bulan, mulai Oktober 2025 hingga April 2026.

Selama itu para para peserta mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP), yang diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.

Program ini merupakan bagian integral dari delapan paket kebijakan akselerasi ekonomi nasional 2025 (8+4+5 2025) yang diluncurkan Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (15/09).

Jika ingin bergabung dalam program ini, para peserta mendaftar melalui platform maganghub.kemnaker.go.id. Dan, setiap orang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali.

Waktu pendaftaran peserta pemagangan berlangsung dari 7 Oktober hingga 15 Oktober 2025.

Untuk tahap pertama ini, Kemnaker menetapkan kuota sebanyak 20.000 orang peserta.

Jumlah itu akan ditingkatkan seiring dibukanya gelombang kedua sebanyak 80.000 peserta hingga akhir 2025.

Menaker Yassierli bilang program ini dapat berlanjut tahun depan dan menjadi program jangka panjang.

“Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden [Prabowo Subianto] bahwa ini akan dilakukan juga pada tahun 2026 dan seterusnya. Jadi ini adalah akan menjadi program, ya, tidak hanya tahun 2025, tapi juga 2026 dan seterusnya,” kata Yassierli, Senin (13/10).

Hingga Selasa siang (14/10), terdapat 1.449 perusahaan yang membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub, 309.058 lamaran, dan 122.814 pelamar.

Pemerintah mengklaim Program Magang Nasional bertujuan untuk membantu lulusan baru mengenal dunia kerja, mengasah kompetensi sesuai bidang keilmuan, serta mendapatkan pengalaman kerja nyata sebelum benar-benar terjun ke industri.

Pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp198 miliar untuk uang saku 20.000 lulusan baru yang mengikuti program ini. Uang saku itu sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

“Misalnya di Jakarta, berarti upah minimum di sini Rp5,4 juta, tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang ya dapat segitu dan tentunya nanti di daerah lain sesuai dengan upah minimum dari kota dan di daerah tersebut,” Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Jumat (10/10).

Selain uang saku, para peserta juga mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan, mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM).

Ditambah lagi, para peserta mendapatkan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, dan sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh.

Perusahaan yang ingin mengikuti Program Magang Nasional harus terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) pada akun SIAPkerja Kemnaker.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang positif program ini, sebagai upaya untuk menjembatani lulusan baru dengan kebutuhan nyata di dunia kerja.

“Selama ini kita menghadapi tantangan berupa kesenjangan keterampilan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. Dengan adanya pemagangan, mereka memperoleh kesempatan membangun pengalaman kerja praktis, memahami budaya kerja dan mengasah sikap profesional yang dibutuhkan di lapangan,” kata Shinta.

Dia bilang, efek jangka pendeknya, uang saku dan aktivitas magang juga bisa menambah daya beli peserta dan mendukung perekonomian.