MK tolak uji formil UU TNI – Apa alasannya dan bagaimana dampaknya?

Dari kronologi yang disampaikan DPR, MK mempertimbangkan rangkaian tahapan penyusunan telah menunjukkan bahwa proses penyusunan RUU ini sudah dimulai pada 2022.

Kemudian, dilakukan secara intensif pada 2024, baik oleh DPR terkait penyusunan naskah akademik dan RUUnya, maupun oleh Pemerintah terkait penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik melalui kegiatan FGD, maupun diskusi dan/atau dialog yang berkaitan dengan perubahan undang-undang ini.

Dalam rentang tersebut, proses pembahasan yang juga ditandai perubahan DIM terus berjalan sampai 2025. Mahkamah pun menilai penyusunan RUU ini terus berlanjut dari 2022 hingga kemudian disahkan. Dengan demikian, dalil mengenai RUU TNI bukan merupakan carry over dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangannya, perubahan UU TNI ini dianggap sesuai dengan nilai kesesuaian.

Sebab, perubahan ini diarahkan untuk menghadapi kompleksitas dan tantangan pertahanan negara, mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi kementerian/lembaga tertentu sehingga dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI terkait batas usia pensiun prajurit

Selanjutnya, MK mempertimbangkan asas kebutuhan bahwa UU TNI yang lalu telah berlaku lebih dari 20 tahun sehingga memerlukan penyesuaian agar dapat menjawab tantangan serta meningkatnya dinamika dan kompleksitas pertahanan negara. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hukum sebagai tindak lanjut Putusan MK 62/PUU-XIX/2021

Terakhir, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sesuai dengan semangat reformasi untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik,

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembentukan UU 3/2025 telah selaras dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta telah dilaksanakan secara proporsional,” ucap Daniel.

Dalam konteks ini, MK menyitir penjelasan DPR yang merinci telah melakukan diskusi, rapat kerja, hingga rapat dengar pendapat yang diklaim dilakukan dengan mengundang masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dalam berbagai tahapan dari perencanaan sampa pembahasan.

“Pembentuk undang-undang juga melakukan upaya baik melalui tatap muka dalam berbagai diskusi publik maupun melalui metode berbagi informasi secara elektronik melalui laman resmi maupun kanal youtube yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan terutama para pemangku kepentingan (stakeholders) yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi,” ujar hakim Guntur Hamzah.

Artinya, pembentuk undang-undang telah menyediakan beberapa pilihan metode atau sarana partisipasi publik, serta tidak ada upaya untuk menghalangi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam proses pembentukan revisi UU TNI, kata hakim.

Dalam konteks ini, MK berpandangan DPR telah melakukan keterbukaan akses masyarakat terhadap draft RUU dan naskah akademik.

Salah satunya dibuktikan dengan adanya Policy Brief yang disusun oleh Indonesia Strategic & Defense Studies (ISDS) dengan judul “Revisi UU TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang”. Adanya analisis tersebut menunjukan bahwa ISDS dapat mengakses draft RUU dari Badan Legislasi DPR.

Di sisi lain, rapat dengar pendapat dan diskusi yang disebut dilakukan bersama publik juga merupakan wujud lain agar masyarakat dapat mengakses dokumen dan informasi mengenai revisi UU ini.

Terkait rapat di luar gedung DPR, MK juga tidak mempersoalkan apabila memang diperlukan. Bahkan tidak ada upaya menghalangi upaya penyampaian aspirasi publik sehubungan dengan aksi masyarakat sipil di Hotel Fairmont ketika pembahasan RUU TNI.

Atas dasar ini, mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangannya, Suhartoyo mempersoalkan mengenai keterbukaan, kemudahan akses dokumen, dan partisipasi publik dalam pembahasan mengenai revisi UU TNI. Ini diperolehnya setelah mahkamah melakukan pembuktian silang.

Menurut Suhartoyo, hak masyarakat dalam memberikan masukan terhambat karena pembentuk undang-undang tidak menginformasikan mengenai pembentukan undang-undang.

Naskah akademik dan rancangan undang-undang juga tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk adanya rapat pembahasan yang dilakukan tertutup atau dilakukan di tempat yang publik tidak dapat dengan mudah mengakses jalannya rapat pembahasan.

“Pembentuk undang-undang seharusnya benar-benar mengaktualisasikan ketentuan di atas, karena hal tersebut merupakan turunan dari adanya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang agar masyarakat yang berkepentingan dan terdampak langsung dapat mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan UU yang dilakukan juga belum secara bermakna (meaningful participation) karena tidak memenuhi tiga prasyarat yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

“Permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dan Mahkamah menyatakan pembentukan UU 3/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dilakukan perbaikan dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan perkara ini diucapkan dengan dipenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna dalam tahap perbaikan pembentukan undang- undang.”

Serupa dengan Suhartoyo, Saldi juga mempersoalkan mengenai partisipasi publik. “Terlebih, sebagai salah satu undang-undang yang lahir dari “roh” reformasi, ruang keterlibatan publik menjadi keniscayaan,” ucap Saldi.

Alasannya, “pertahanan dan kemananan” menjadi salah satu isu dan pembahasan sentral dalam perubahan konstitusi (1999-2002), yang di dalamnya menyangkut penataan institusi milter (TNI) dan institusi kepolisian dalam desain pertahanan dan keamanan negara.

Dengan sentralnya isu pertahanan dan keamanan negara tersebut, tidak terdapat alasan bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memberi ruang bagi publik terlibat aktif dalam proses pembentukan UU No 3 Tahun 2025.

Di sisi lain, ia menyoroti mengenai revisi UU TNI yang dianggap sebagai carry over. Saldi tidak sepakat setelah memeriksa silang alat bukti. Menurut dia, perubahan UU TNI ini tidak masuk dalam carry over. Ia berpendapat mahkamah sepatutnya mengabulkan permohonan karena proses pembentukan UU TNI mengandung cacat (formil) prosedural.

Pandangan Enny dalam perkara ini juga menitikberatkan pada persoalan carry over undang-undang dan pelibatan partisipasi publik yang dinilainya tidak memenuhi syarat meski disebut telah dilakukan DPR. Ketidak tersediaan ruang partisipasi publik dalam masa pembahasan serta tidak mudahnya mengakses draf RUU TNI menyebabkan tidak adanya jaminan pemenuhan hak publik.

“Belum ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) karena yang baru tersedia saat itu adalah naskah akademik dan RUU TNI inisiatif DPR. Terkait dengan hal inilah, dalam Prolegnas 2024-2029, RUU TNI tidak mungkin ditentukan sebagai RUU “carry over”,” ujar Enny.

Sebab, untuk menjadi RUU “carry over” harus memenuhi ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Enny pun menilai perubahan undang-undang ini cacat formil.

Arsul yang semula juga berpengalaman sebagai anggota DPR fokus pada kaitan prolegnas prioritas dan partisipasi publik. “Saya berpendapat sejak awal pembentuk undang-undang merencanakan RUU Perubahan UU 34/2004 bukan sekedar untuk mengakomodasikan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIX/2021, melainkan juga sekaligus dimaksudkan untuk mencakup materi muatan lainnya,” kata Arsul.

Atas dasar itu, ia menilai hal yang tepat jika pembuat undang-undang memilih revisi UU TNI dalam RUU Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Namun, konsekuensi dari pilihan itu, Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025 seharusnya diubah terlebih dahulu sesuai dengan prosedur/tata cara yang ditetapkan dalam UU 12/2011 dan Peraturan Tatib DPR.

“Untuk itu, DPR dan pemerintah seharusnya terlebih dahulu mengubah Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dengan memasukkan RUU Perubahan UU 34/2004 ke dalamnya. Akan tetapi secara faktual, prosedur demikian tidak ditempuh oleh pembentuk undang-undang.”

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai MK tidak berhasil melihat banyak fakta tentang tindakan dpr dan pemerintah yang tidak partisipatif dalam penyusunan undang-undang TNI ini. Ia juga menyoroti empat hakim MK yang berbeda pendapat.

“Adanya dissenting opinion dari empat hakim ini menjadi pertanda di mana terjadi diskusi yang alot,” ucap Isnur.

MK memiliki sembilan hakim. Dengan perbedaan pendapat dari empat hakim, makan menyisakan lima lainnya yang memutuskan menolak permohonan.

Isnur pun menjelaskan mengenai klaim DPR yang dijadikan MK sebagai salah satu landasan adanya partisipasi publik. “YLBHI disebut diundang di RDPU, kami jelaskan kami tidak pernah diundang secara formal. Kami diundang secara informal, sehari sebelum pengesahan,” ujar Isnur.

“Ini manipulasi penyusunan UU, dan MK gagal menerapkan kembali dasar yang mereka tetapkan mengenai meaningful participation.”

Menurut Isnur, dampak dari UU TNI yang telah diubah dapat terlihat belakangan ini. Antara lain, TNI merasa punya legitimasi dalam melakukan tindakan aksi di lapangan seperti, menjaga DPR dan Kejaksaan.

“Bahkan yang terbaru mengancam Ferry Irwandi. Ini tidak sesuai semangat konsitusi dan reformasi. Bertentangan juga dengan reformasi TNI dan berdampak serius pada demokrasi ke depan,” kata Isnur.

Direktur Imparsial, Ardi Manto, berpendapat senada. Adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan dari hakim MK ini membuktikan bahwa regulasi ini tidak layak secara prosedur pembuatannya. “Ini cacat dan bermasalah.”

Apalagi terkait carry over, dua hakim yang berbeda pendapat secara terang menjelaskan untuk bisa menjadi carry over, DIM dari undang-undang itu harus tersedia.

“Nah, sementara MK menemukan DIM terkait RUU TNI itu baru ada pada tanggal 4 Oktober 2024 . Artinya, sudah DPR periode baru. Jadi kan, proses pembentukannya itu dari nol, dimulai dari awal,” ujar Ardi.

Kini, ia dan rekan lainnya tengah mempertimbangkan untuk menyusun uji materi mengenai undang-undang ini.

Sejak DPR mengesahkan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, masyarakat sipil dan akademisi memutuskan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Berikut sebagian yang memasukkan berkas uji formil dan putusannya dibacakan pada 17 September 2025:

Pada 5 Juni 2025, lima putusan terkait permohonan uji formil UU TNI telah kandas dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Di bawah ini, sejumlah perkara dan pengaju permohonannya:

Permohonan mereka tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum dan hubungan kerugian konstitusional yang spesifik dari pembentukan UU TNI. Aktivitas akademis sebagai mahasiswa dianggap MK bukan merupakan aktivitas yang terkait langsung dalam mengawal proses pembentukan UU No 3/2025. Aktivitas diskusi dan demonstrasi berkaitan dengan revisi UU TNI juga tidak dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Dari 10 permohonan yang masuk, poin uji formil yang disampaikan sebagian besar serupa. Ada lima garis besar persoalan yang melandasi permohonan uji formil ini, antara lain:

“Rapat-rapat pembentukan revisi UU TNI oleh DPR dan pemerintah digelar secara sembunyi-sembunyi di ruang tertutup. Hal ini mempertegas abusive law making dalam pembentukan revisi UU TNI dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna,” tutur Bugivia Maharani yang menjadi kuasa hukum bagi perkara yang diajukan YLBHI, Kontras, Imparsial, dan masyarakat sipil.

Bahkan kritik yang disampaikan masyarakat sipil dan kelompok akademisi tidak diindahkan oleh pembentuk undang-undang. Ia juga menambahkan dokumen pembentukan undang-undang tidak aksesibel dan tidak transparan bagi publik sehingga publik sulit untuk mengakses dan melakukan pengawasan.