Papua: Warga merugi akibat gangguan internet berkepanjangan di Merauke

“Saya jual makanan katering. Matinya jaringan internet ini menghambat pekerjaan saya,” kata dia.

Sisilia mengaku penghasilannya dari menjual makanan siap saji secara daring rata-rata di atas Rp3 juta tiap bulan.

Tapi pendapatannya turun saat terjadi gangguan jaringan internet. Akibatnya, Sisilia terpaksa menjual dagangannya dengan bertatap muka bersama para pelanggan.

“Kalau jaringan mati begini, penghasilan menurun, kadang Rp500.000, kadang Rp600.000. Karena jaringan mati, saya jual secara offline,” tuturnya.

“Kita berharap Telkom segera memperbaiki, dan ke depannya tidak terulang lagi,” ujarnya.

Hal serupa dikeluhkan warga Merauke lainnya, Elisabeth Kartini, ibu rumah tangga yang mengisi waktu luangnya sebagai pembuat konten.

Dia mengaku rugi karena tidak dapat memperoleh penghasilan dari konten yang biasa dibagikan di media sosial.

“Saya konten kreator, sehari-hari sering membagikan video, vlog atau siaran langsung di Facebook,” kata Kartini.

“Saat jaringan mati begini, kita tidak bisa apa-apa. Lumayan pendapatannya, ada sedikit pemasukan. Saat jaringan internet mati begini, tentu macet.”

Imbas dari gangguan internet berkepanjangan, sekitar 1.000 orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Telkom Indonesia Daerah Merauke pada Kamis (21/08).

Selama perjalanan hingga di Kantor Telkom, massa meneriakkan yel-yel “Bakar Telkom”.

Begitu tiba di Jalan Postel, situasi langsung memanas.

Pedemo yang marah karena nyaris setiap jaringan internet putus, menghujani Kantor Telkom Indonesia Daerah Merauke Dengan batu, kayu dan botol.

Ada pula yang melempar molotov dan ban kendaraan yang telah dibakar ke bangunan Telkom.

Massa juga membakar ban di halaman Kantor Telkom. Tapi tak lama, api dapat dipadamkan oleh pihak berwenang.

Kendati begitu, massa semakin beringas dengan terus melempari kantor Telkom. Hampir semua kaca jendela dihancurkan, dan berupaya membakar bangunan tersebut.

Situasi semakin memanas, ketika terjadi bentrok antara salah satu aparat dengan sejumlah pedemo, kemudian dapat diredam oleh kepolisian dan koordinator aksi.

Puncaknya pada siang hari, massa yang tidak mendapat jawaban dan kepastian dari pihak Telkom akan layanan internet, kembali beringas.

Bentrokan tidak terelakkan antara pedemo dengan aparat keamanan yang mengawal aksi tersebut.

Pedemo melempari polisi dengan batu, botol dan kayu. Sebaliknya, aparat melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa.

Polisi pun secara paksa membubarkan aksi massa pada sore hari.

Beberapa pendemo dan aparat polisi mengalami cedera akibat demonstrasi yang berujung ricuh ini.

Namun dari demonstrasi dan insiden tersebut, beberapa pedemo dan anggota kepolisian mengalami cedera ringan.

Koordinator aksi, Andika Labobar, mengatakan pengunjuk rasa menuntut segera dilakukan pemulihan jaringan internet, komitmen Telkom membangun jalur cadangan, transparansi anggaran PT Telkom, dan pemerintah perlu memfasilitasi masuknya provider lain di Merauke.

“Kami juga menuntut agar Telkom memberikan kompensasi kepada pengguna Indihome dan data Telkomsel di Merauke yang terdampak,” kata dia.

Andika menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran ban dan perusakan Kantor Telkom tersebut merupakan puncak kemarahan masyarakat Merauke.

Sebab, katanya, sejak 2016 telah terjadi delapan kali penurunan kualitas layanan internet, dan tidak pernah ada evaluasi dari pihak Telkom maupun pemerintah.

“Pemerintah seakan tutup telinga terkait masalah ini,” tegasnya.

“Delapan kali terjadi gangguan, tapi pemerintah tidak punya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah internet di Papua Selatan, seperti memfasilitasi provider lain,” ujarnya.

“Kami tidak ingin ada bentrok antara massa aksi dengan keamanan, namun yang terjadi hari ini di luar kendali, masyarakat terlalu kecewa karena telah delapan kali terjadi gangguan internet,” tutupnya.

Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, berjanji akan memanggil pimpinan Telkom Merauke untuk dimintai klarifikasi dan keterangan yang terkait dengan tuntutan massa.

“Kami akan memanggil pimpinan Telkom untuk dimintai keterangan terkait aspirasi hari ini,” kata Yoga.

Ibu rumah tangga yang mengisi waktu luang sebagai pembuat konten, Elizabeth Kartini, merespons positif aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat terkait jaringan internet Kamis lalu.

Menurut dia hal itu perlu dilakukan, mengingat gangguan jaringan internet di Merauke sudah berulang kali terjadi.

“Masalah jaringan ini bukan baru satu kali terjadi, tapi sudah berulang sejak 2016. Kita masyarakat tentu rugi. Kalau tidak didemo, Telkom bisa seenaknya,” ujar dia.

Kartini berharap dengan adanya desakan masyarakat melalui aksi unjuk rasa tersebut, Telkom segera melakukan pemulihan jaringan internet di Merauke.

Dia juga berharap pemerintah bisa menyikapi persoalan internet di sana dengan mendorong masuknya provider lain di Kabupaten Merauke.

“Kalau jaringan tidak ada begini, kami mencari tempat yang masih ada jaringan 4G atau ke tempat yang ada Starlink. Biasanya bayar voucher, 1 jam Rp10 ribu.

Kita harus keluarkan uang, tapi mau tidak mau, karena kita juga butuh jaringan untuk berkomunikasi dengan keluarga,” katanya.

Sementara itu, warga Merauke yang sehari-hari menjual makanan via daring, Sisilia Weni, berujar protes perlu dilakukan, sehingga pihak Telkom bisa melakukan evaluasi dan ke depannya tidak terjadi lagi gangguan internet di Kabupaten Merauke.

“Selama jaringan mati, kami biasa ke tempat-tempat yang menyediakan Starlink. Itu kita bayar satu jam Rp10.000,” katanya.

“Masalah jaringan ini juga menghambat komunikasi kami dengan keluarga, sehingga kami harap secepatnya diperbaiki.”

PT Telkom Indonesia menyatakan saat ini pihaknya tengah berupaya memulihkan gangguan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System #2 (SMPCS#2) ruas Sorong-Merauke yang berdampak pada penurunan kualitas layanan di sejumlah wilayah Papua bagian selatan, termasuk Merauke, Timika, dan Kaimana.

EVP Telkom Regional V, Amin Soebagyo, mengatakan gangguan berupa double shunt fault teridentifikasi pada dua titik, yakni di sekitar Sorong dan Merauke, dengan kedalaman bervariasi antara 50 meter hingga 500 meter dan sumber penyebab gangguan masih dalam tahap investigasi.

“Kami memahami betapa pentingnya layanan komunikasi digital bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua bagian selatan,” ujar Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/08).

“Seluruh tim kami bekerja maksimal untuk mempercepat pemulihan layanan agar pelanggan dapat kembali menikmati konektivitas dengan optimal,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, kata Amin, pihaknya menyiapkan jalur cadangan dengan kapasitas terbatas dan menerapkan pengaturan prioritas layanan (Quality of Service/QoS) agar konektivitas penting—seperti panggilan suara dan pesan singkat—tetap berjalan.

Selain itu, perusahaan milik negara ini telah menyiapkan langkah pemulihan, termasuk pengaturan traffic, penambahan kapasitas melalui jaringan Palapa Ring Timur dan satelit, serta persiapan kapal khusus untuk pekerjaan perbaikan teknis SKKL.

Menurut Amin, seperti dikutip Tempo.co, tahap pertama perbaikan bersifat temporer dilakukan pada minggu pertama September 2025.

“Kami tengah mempersiapkan peralatan dan kapal dijadwalkan akan tiba di titik koordinat pada awal September, diharapkan setelah selesai perbaikan bersifat temporer ini seluruh layanan komunikasi bisa normal,” ujarnya.

“Setelah itu pada pertengahan September 2025 kembali dilakukan tahap dua perbaikan yang sifatnya permanen di sistem Kabel Laut Ruas Sorong-Merauke tersebut,” katanya lagi.

Amin menambahkan, dalam proses perbaikan permanen akan menyebabkan terjadinya degradasi layanan sebanyak dua kali, yakni pada awal kegiatan selama satu hari dan akhir kegiatan selama dua hari.

“Seluruh rangkaian perbaikan permanen ini diharapkan akan selesai di minggu ketiga September,” ujarnya lagi.

Reportase oleh wartawan di Merauke, Emanuel Riberu