Perempuan Aceh melawan patriarki melalui karya seni – ‘Saya tidak menolak syariat, tapi kenapa fokusnya ke tubuh perempuan, dan bukan korupsi’

Memerankan sosok Cut Nyak dalam pentas monolog, misalnya, Zikra menarik secara kuat karakter sang pahlawan untuk memotret situasi sekarang.

“Yang mau kubilang begini: Bagaimana perjuangan Cut Nyak dulu bisa semodern itu, feminismenya, kekuatan gendernya. Tapi sekarang? Soal ketubuhan kita sebagai perempuan justru dimasalahkan. Kenapa yang disasar perempuan. Jadi aku melihat kayak kita ini mundur, bukan maju,” kata Zikrayanti.

Sementara, Arifa Safura melalui berbagai seni instalasinya, jelas-jelas mengkritik pelaksanaan syariat Islam yang sebagian disebutnya memarjinalkan perempuan.

“Kenapa fokusnya tubuh, tubuh dan tubuh [perempuan], kenapa tidak diurus soal sampah, atau korupsi parah di Aceh,” ujarnya.

Dan, Riska Munawarah—dikenal sebagai fotografer dokumenter—tak kalah lantang: “Di sini jilbab jadi kayak kontrol sosial bagi perempuan.”

Karya-karya Zikra, Arifa dan Riska memang menyuarakan keberanian untuk menolak nilai-nilai patriarki yang dianggap masih mendominasi.

Tiga perempuan yang lahir di Aceh ini tumbuh besar saat terjadi perubahan luar biasa di wilayah mereka tinggal.

Diawali tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, lalu konflik bersenjata puluhan tahun pun disudahi.

Hingga akhirnya penerapan syariat Islam di tempat mereka lahir dan tumbuh dalam perdebatan yang dianggap belum tuntas.

Dua dari tiga perempuan ini, misalnya, ketika masih anak-anak menyaksikan bagaimana ibu-ibu mereka dipaksa mengenakan jilbab.

Mereka lalu bercerita bagaimana persentuhan mereka dengan aturan yang mewajibkan perempuan muslim di Aceh mengenakan jilbab.

Selengkapnya inilah kisah Zikrayanti, Arifa Safura dan Riska Munawarah:

Lebih dari 25 tahun lalu, saat duduk di bangku kelas dua sekolah menengah pertama (SMP), Zikrayanti memutuskan mengenakan jilbab.

“Satu sekolah syok,” Zikra seraya terkekeh mencoba mengingat lagi bagaimana reaksi kawan-kawannya—dan para guru, tentu saja—melihat perubahan pada penampilannya.

“Soalnya, aku paling dianggap ibaratnya-bandel di sekolah,” Zikra kali ini tak kuasa menahan tawa.

“Saya cewek tomboi, begitu ibaratnya.”

Ketika itu, pada 1999, ketika Zikra duduk di bangku SMP, tuntutan kemerdekaan muncul bergelombang di Aceh. Setahun sebelumnya Soeharto mundur dari kursi presiden.

Jakarta kemudian mencoba menawar kemarahan itu dengan memberikan status keistimewaan kepada wilayah di ujung utara Sumatra itu. Aceh lalu diberi hak untuk menerapkan apa yang disebut sebagai syariat Islam.

Jalan keluar yang disorongkan Jakarta guna meredam perlawanan dari Aceh itu, seperti tercatat dalam sejarah, tak digubris oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

GAM tetap menuntut kemerdekaan. Dan mereka beralasan pula bahwa rakyat Aceh sudah lama mempraktikkan—apa yang disebut hukum Islam—dalam hukum adatnya.

Toh, sekian tahun kemudian, setelah perdamaian diteken di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, tidak ada penolakan dari masyarakat Aceh ketika parlemen pusat pada 2006 mengesahkan aturan hukum yang memberi wewenang Aceh untuk menerapkan syariat Islam.

Mulai saat itulah kaum perempuan Aceh diwajibkan mengenakan jilbab di tempat umum—mereka bakal diberi sanksi bila melanggarnya.

Di sinilah, Zikra berkata kepada saya bahwa pilihannya menutup aurat pada 1999 itu dengan kesadaran diri.

Bukan karena keharusan setelah diberlakukan formalisasi syariat Islam di Aceh, katanya berulang-ulang.

“Karena waktu itu syariat belum ada,” tegasnya.

Zikra berusia 41 tahun, ibu dari satu anak berusia 13 tahun, berkacamata, dan dikenal sebagai seniman pertunjukan.

Sehari-hari dia adalah dosen di program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Islam Negeri Ar-raniri, Banda Aceh.

Kepada saya, Zikra menyebut dirinya sebagai salah-seorang warga Aceh yang mengkritisi sebagian praktek syariat Islam yang disebutnya “tidak berpihak pada perempuan”.

“Di satu sisi aku tidak menolak syariat Islam,” katanya, seraya menekankan agar saya mencatatnya.

Tapi yang dia tolak adalah beberapa praktik yang disebut Zikra tidak berpihak pada perempuan.

Saya menanyakan ulang penilaiannya itu, dan Zikra menegaskan jawabannya:

“Kalau kita lihat pada konteks dan pada kenyataannya, ketika [formalisasi syariat Islam] dipakai untuk kebutuhan politik dan kebutuhan tertentu, selalu yang diserang kita, perempuan.”

Walaupun sering kali berterus-terang, Zikra memilih bersikap hati-hati ketika pertanyaan saya menyinggung seperti apa wajah Aceh sebelum dan sesudah diterapkan syariat dari pengalamannya sebagai perempuan.

Dan dia mengaku sudah sering membahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu.

“Sebelum syariat, itu tidak ada yang mengatur ketubuhan perempuan,” Zikra berkata.

“Tapi setelah syariat, ketubuhan perempuan selalu jadi sasaran dan menjadi aturan,” tambahnya.

Dia memberikan contoh soal razia oleh polisi syariat yang memasalahkan pakaian perempuan atau larangan perempuan merokok di tempat umum.

“Sampai baju olah raga [untuk perempuan] diatur sampai sedemikian rupa.”

Dari kaca mata ketubuhan perempuan, Zikra lalu mencoba melihat seperti apa Aceh dulu sebelum syariat diformalkan.

Dahulu, demikian Zikra (“dalam ingatan saya,” ujarnya, menekankan), perempuan Aceh bebas memilih atas tubuhnya. Kemudian mereka tidak pernah menjadi obyek, tambahnya.

“Mau jilbab kek mana, mau pake jilbab, tidak pakai jilbab, tapi tetap religius,” katanya.

Zikra lalu teringat pengalamannya dulu menghadiri peringatan Maulud di satu gampong di Banda Aceh. Dalam ingatannya, acara itu dihadiri semua orang, termasuk para perempuan yang tidak berjilbab.

Begitulah cara pandang Zikra. Tapi dia tak semata melontarkan sikap. Dia sudah berbuat. Dalam beberapa potret dirinya yang saya terima, Zikra terlihat mengenakan jilbab yang relatif longgar.

Di sinilah dia kemudian bersikap bahwa tidak perlu ada aturan tentang seperti apa bentuk jilbab yang benar atau sebaliknya.

“Terserah aku menutup aurat dengan caraku, mau pakai gorden, mau pakai selendang, atau pakai topi,” ujarnya lalu tertawa kencang.

“Jadi jangan sampai cara menutup aurat pun harus dipakemkan.”

Meskipun berulangkali menegaskan bahwa dirinya menutup aurat karena meyakininya sebagai kewajibannya sebagai muslim, Zikra menyebutnya sebagai sebuah pilihan.

Dan karena itulah ketika ada perempuan muslim tidak mengenakan jilbab, dia tidak dalam posisi menilainya.

“Itu pilihan, itu persoalannnya dengan Tuhan,” tegasnya.

“Sebagai manusia, sebagai muslim, aku pribadi mungkin dengan orang terdekat, aku boleh menasihati. Tapi aku enggak boleh mengontrol bagaimana cara dia berpikir. Karena dalam Islam yang aku pelajari, perlu mengingatkan sesama Muslim, tapi ada batasannya juga kan,” paparnya.

Di sisi lain, Zikra pun mengkritik sikap sebagian orang yang mempertanyakan pilihannya—dan jutaan perempuan muslim di dunia—untuk mengenakan jilbab.

“Bagiku sebagai muslim, aku percaya dan sudah mempelajari, bahwa menutup aurat itu wajib, ” katanya.

Dan walaupun di sana-sini ada kelemahan dalam praktek syariat Islam yang disebutnya masih merendahkan perempuan, Zikra menunjukkan bahwa dirinya mampu angkat bicara.

Dia ingin suaranya didengar, dan dia berupaya menggerakkan banyak orang lebih dekat ke arah kesetaraan gender.

“Aku cewek berjilbab dengan kesadaran diri, aku menikah di usia 25 tahun, kemudian mendapat rezeki kuliah sarjana strata dua (S2) di Taiwan. Waktu itu anakku baru tiga bulan, tapi aku memilih pendidikan,” suara Zikra terdengar nyaring.

Pengalamannya berinteraksi dengan banyak orang selama sekolah di Taiwan (dia mengambil studi perpustakaan dan ilmu informasi) juga membuatnya mahfum bahwa jilbab atau Islam masih terkadang disalah-pahami.

“Saya satu-satunya yang berjilbab di kampus,” ungkapnya.