Sumber gambar, Antara Foto/Rivan Awal Lingga
Presiden Prabowo Subianto membahas program makan bergizi gratis, nasib Ibu Kota Negara (IKN), masalah pertahanan, hingga penurunan angka pengangguran dalam pidato kenegaraan dan pemaparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Jumat (15/08).
Pengamat melontarkan kritik terkait setidaknya enam poin penting yang disampaikan Prabowo, termasuk mengenai klaim kesukesan MBG dan keberhasilan pemerintah menurunkan angka pengangguran.
Pakar juga mengomentari alokasi anggaran pertahanan dan pengurangan transfer ke daerah yang dianggap tak tepat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memperingatkan pengurangan transfer ini dapat memicu permasalahan pajak seperti di Pati.
“Ini menunjukkan ego pemerintah pusat yang bisa mengorbankan pemerintah daerah,” katanya.
Lebih jauh, nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi sorotan. Masalahnya, Prabowo hanya menyinggung proyek itu satu kali sepanjang pidatonya.
Prabowo juga tak membahas IKN ketika menjabarkan RAPBN 2026.
Secara keseluruhan, Prabowo mengumumkan pendapatan negara berdasarkan RAPBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun pada 2026, atau tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025.
Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% dari outlook 2025.
Belanja pemerintah pusat pada 2026 difokuskan pada MBG, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga subsidi energi.
Berikut enam poin dari pidato Prabowo yang menjadi sorotan pengamat:
‘MBG investasi terbaik bangsa’
Prabowo membanggakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya berhasil meningkatkan angka kehadiran dan prestasi anak di sekolah.
“PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa,” kata Prabowo.
Ia kemudian menjabarkan bahwa per hari ini, sudah terbangun 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi di 38 provinsi.
Menurutnya, MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Prabowo pun mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk MBG. Pemerintah menargetkan MBG bisa menjangkau 82,9 juta penerima.
Meski Prabowo terus membanggakan MBG, program itu justru menuai kritik dari berbagai pihak, terutama karena begitu banyak kasus keracunan sejak program itu dimulai pada Januari lalu.
Sumber gambar, Getty Images/Aditya Aji
Pada pekan ini saja, dua keracunan massal terjadi di Sragen dan Sleman.
Pada Senin (22/08), total 365 siswa di Gemolong, Sragen, keracunan setelah mengonsumsi MBG, 5 di antaranya hingga kini masih dirawat di rumah sakit.
Penanggung Jawab SPPG Gemolong, Arifuddin Setiawan, mengatakan menu yang disajikan berupa nasi kuning, telur suwir, timun, apel, dan susu. Menurutnya, menu itu sudah biasa disajikan untuk anak-anak di Gemolong.
Arif menyatakan pihaknya masih menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan. Sementara itu, SPPG Gemolong juga melakukan evaluasi internal.
“Kita langsung lakukan meeting untuk perbaikan di segala hal ini. Dari progres persiapan, penerimaan bahan, persiapan, dari masak, dari pengemasan, dari pendistribusian, semuanya kita evaluasi total,” tuturnya.
Sehari kemudian, total 212 siswa di wilayah Kapanewon Mlati, Sleman, juga dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan sampai hari ini, 20 siswa masih dirawat di rumah sakit. Dia menegaskan Pemkab Sleman akan menanggung biaya pengobatan para siswa.
“Ini sudah saya sampaikan, ini menjadi kewenangan kita pemerintah daerah. Yang paling penting sekarang untuk anak-anak ini kita urusi dulu, dan nanti biar segera pulih dan sehat kembali,” ujar Danang.
Ia menegaskan Pemkab Sleman akan mengevaluasi dan memanggil mitra penyedia MBG di Mlati.
Sementara itu, distribusi MBG di sekolah yang ditemukan kasus keracunan bakal dihentikan sampai ada keputusan lebih lanjut.
Ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, berpendapat kasus keracunan berulang akibat MBG menunjukkan “ketidakberesan” pada berbagai lapisan pelaksanaan program, mulai dari supervisi, monitoring, dan evaluasi.
“Ini sudah berjalan selama tujuh bulan, tapi selalu mengulangi masalah sama, walaupun tempatnya tidak sama,” kata Tan saat dihubungi pada Juni lalu.
“Pemerintah pusat hanya menerima kabar baik saja, tidak mendengarkan tayangan dan laporan langsung dari lapangan. Ini sangat berbahaya.”
Tak hanya itu, program juga dibayangi sejumlah masalah lain, mulai dari dugaan penggelapan dana sebesar hampir Rp1 miliar di Kalibata, hingga distribusi MBG berisi bahan mentah dan makanan ringan di Tangerang Selatan.
‘Pengangguran terendah sejak krisis moneter 1998’
Di tengah berbagai keluhan kurangnya lapangan pekerjaan, Prabowo mengklaim bahwa angka pengangguran Indonesia yang menurun.
“Hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka sebesar di Indonesia berada di angka 4,76 persen per Februari 2025, yang terendah sejak krisis 1998.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan data ini tak dapat dijadikan patokan kondisi di lapangan. Menurutnya, definisi pengangguran BPS saja sudah problematis.
“Definisi ini sudah tidak mengalami revisi sejak lama. Mereka yang bekerja satu jam dalam seminggu itu dianggap sudah bekerja. Ini sangat problematis,” katanya.
Sumber gambar, Antara Foto
Lebih jauh, Bhima juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan upah yang kecil, tapi jam kerja lebih panjang. Selain itu, pekerja sektor informal juga tak mendapatkan perlindungan sosial.
“Ini membuat klaim pengangguran terendah sejak 98 itu patut diragukan karena harus dikonfrontir dengan berbagai indikator ketenagakerjaan lainnya,” tutur Bhima.
Ia mengambil contoh data Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN.
“Sebaiknya pemerintah tidak menggunakan klaim secara makro, tapi harus melihat secara spesifik sehingga nanti program-program pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bisa lebih fokus, khususnya ke pengangguran usia muda,” katanya.
‘Pertahanan tak kuat biasanya ditindas’
Prabowo juga berulang kali menekankan prioritas pemerintah untuk memperkuat pertahanan di tengah situasi global yang tak menentu.
“Dunia global sekarang penuh ketidakpastian. Mereka yang tidak punya pertahanan kuat biasanya ditindas bangsa-bangsa yang kuat,” katanya.
Ia kemudian menjabarkan bahwa sepanjang 2025, Indonesia membentuk enam komando daerah militer baru, 14 komando daerah angkatan laut, tiga komando daerah angkatan udara, dan satu komando operasi udara, dan enam komando pasukan khusus.
Dibentuk pula 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infanteri marinir, satu resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalyon teritori pembangunan, dan 5 batalyon infanteri marinir pasukan gerak cepat.
Ke depan, Prabowo memastikan Indonesia bakal memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan memperkuat komponen cadangan.
Berdasarkan dokumen RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp335.256,8 miliar untuk pertahanan.
Menurut tabel belanja yang dilampirkan, anggaran Kementerian Pertahanan paling besar dialokasikan untuk manajemen, yaitu mencapai Rp85.402 miliar.
Anggaran terbanyak kedua dialokasikan untuk belanja alutsista sebesar Rp81.394,4 miliar, turun dari 146.383 miliar pada 2025.
Pengamat pertahanan dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, mengkritik alokasi anggaran manajemen yang lebih besar ketimbang belanja alutsista.
“Tidak tepat ketika alokasinya lebih banyak perluasan struktur organisasi, bukan efektivitas tempur. Di masa seperti sekarang ini, perang lebih canggih, dan seharusnya pemerintah memperkuat alutsista untuk menghadapi itu,” ucapnya.
Transfer ke daerah turun, masyarakat daerah disebut bisa jadi korban
Prabowo juga mengumumkan penurunan transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 dari Rp919,9 triliun menjadi Rp650 triliun.
Prabowo berdalih dalam pidatonya agar APBN dilihat secara keseluruhan.
Dia mengatakan transfer ke daerah merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari APBN yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengupayakan APBN yang tidak ada defisit.
“Transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Menurut pengamat, pengurangan transfer ke daerah ini bisa membuat kepala daerah nantinya mengambil langkah menaikkan pajak, seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.
“Korban pertama salah satunya adalah pemerintah daerah dan masyarakat di daerah yang harus menanggung pajak seperti PBB lebih mahal,” ujar Bhima Yudhistira dari CELIOS kepada BBC News Indonesia.
Beberapa waktu belakangan, Kabupaten Pati diguncang unjuk rasa pelengseran kepala daerah imbas dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 200%.
Kejadian serupa juga terpantau di sejumlah daerah lain, seperti Cirebon, Jawa Barat; Bone, Sulawesi Selatan; Jombang, Jawa Timur; dan Semarang, Jawa Tengah.
“Jadi sentralisasi anggaran ini juga menunjukkan ada ego pemerintah pusat. Semua bisa dikorbankan asalkan program prioritasnya berjalan,” kata Bhima.
“Lalu, ada yang harus dikorbankan yaitu dari sisi pemerintah daerah. Jadi ini bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal yang diperjuangkan pada saat reformasi,” ucap Bhima.
Sumber gambar, Antara Foto
Ekonom dari Institute for Development Economy and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan kenaikan pajak yang dirasakan masyarakat ini merupakan dampak dari utang negara yang membengkak.
“Bisa dilihat dari defisit fiskalnya. Jika naik, artinya utang juga meningkat. Sekarang kan sampai 40% sudah. Enggak heran kalau pemerintah naikin pajak,” ujar Esther.
Dalam RAPBN 2026, defisit fiskal dialokasikan 2,48% dari produk domestik bruto yaitu Rp638,8 triliun. Persentase ini sedikit turun ketimbang defisit fiskal saat ini yang mencapai 2,53%. Prediksi para ekonom defisit fiskal tahun depan berpotensi melebar hingga 2,7%.
Menurut Esther, cara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya dengan meningkatkan investasi dan ekspor.
Selain itu, belanja negara juga merupakan cara termudah.
“Tapi yang harus digarap lagi adalah bagaimana cara meningkatkan investasi dan ekspor itu lebih sustain dibanding spending.”
Akan tetapi, jika berbicara soal ekspor, kebijakan Trump membayangi keberlanjutan upaya mendongkrak ekspor.
Salah satu yang bisa diandalkan, kata Esther, adalah hasil dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) karena barang Indonesia bisa masuk dengan tarif 0% ke negara Uni Eropa.
Kenaikan anggaran pendidikan
Setelah mendapat sorotan tajam ketika melakukan efisiensi anggaran pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026.
Dalam rinciannya, titik berat penggunaan anggaran ada pada perwujudan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda di berbagai provinsi.
Sekolah Unggul Garuda ditujukan untuk anak berprestasi, sementara Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sejak 14 Juli 2025 hingga saat ini, 100 Sekolah Rakyat telah dibuka. Sebanyak 63 sekolah beroperasi lebih dulu dan 37 sekolah baru mulai pada Agustus ini.
Dari 100 Sekolah Rakyat ini, tercatat 97.000 siswa. Rencananya, sebanyak 59 sekolah akan dibuka dengan perkiraan menampung 15.000 siswa. Jumlah guru pun akan ditambah hingga 2.000 orang dari 1.469 orang.
“Tahun depan akan menjadi 200. Tahun selanjutnya akan menjadi 300 dan seterusnya Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah,” ucap Prabowo.
Mengacu pada buku II Nota Keuangan, Sekolah Rakyat tahap I pada 2025 menelan biaya Rp1.764,0 miliar yang terdiri dari belanja operasional Kementerian Sosial Rp1.194,0 miliar dan belanja fisik Kementerian Pekerjaan Umum Rp570 miliar.
Pada 2026, alokasi dana untuk Sekolah Rakyat mencapai Rp24.900,0 miliar untuk penyelenggaran sekolah dan pembangunan gedung permanen sekolah.
Sumber gambar, BBC/Riana Ibrahim
Sementara itu, pemerintah menargetkan pembangunan total 100 Sekolah Unggul Garuda.
Tahun ini, pemerintah mematok anggaran sebesar Rp2.000 miliar untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda di Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan satu lokasi lainnya.
Pada 2026, alokasi anggaran mencapai Rp3.000 miliar untuk pembangunan di sembilan lokasi.
“Ini agar kita mampu bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering dan matematika,” kata Prabowo.
Padahal berdasarkan PISA 2022, skor Indonesia adalah 369 poin dan merupakan skor terendah Indonesia. Skor ini nyaris serupa dengan skor tahun 2003 dan 2006. PISA ini merupakan pengukuran kemampuan literasi siswa. Hasil PISA 2025 belum dirilis.
Revitalisasi sekolah juga masuk dalam rincian. Pada 2025, sekitar 13.000 sekolah dan madrasah dibenahi dengan biaya Rp19.490 miliar. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan Rp22.500 miliar.
Program Indonesia Pintar juga dilanjutkan menyasar 21,2 juta siswa dan KIP Kuliah 1,2 juta mahasiswa. Selain itu, sebesar Rp178,7 triliun untuk gaji guru dan dosen, penguatan kompetensi, serta kesejahteraannya. Tunjangan profesi untuk guru non-PNS dan guru ASN juga disiapkan.
Namun, tidak ada rincian jelas mengenai besaran yang mungkin diterima para guru atau seberapa signifikan nominal anggaran gaji guru dibandingkan tahun lalu.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Itje Chodidjah menegaskan anggaran sebesar itu lebih masuk untuk membenahi sekolah, peningkatan gaji guru yang signifikan, dan pelatihan bagi para guru secara rutin.
Persoalannya, garda depan ada pada kemampuan para guru dalam mengampu materi ajar untuk anak didik.
Janji untuk menaikkan kesejahteraan guru dan pelatihan selama ini tak pernah dirinci secara jelas. Di atas kertas, angka anggarannya selalu meningkat, tapi kondisi di lapangan yang dirasakan para guru terkait peningkatan kesejahteraan jauh dari harapan.
Sekolah Rakyat dianggap Itje sebagai bentuk segregasi pendidikan dan justru dikhawatirkan menimbulkan trauma pada anak, terutama mereka yang lulus SD lalu masuk dalam asrama.
Di lapangan, sebanyak 115 anak mengundurkan diri dari asrama karena tidak betah dan dibutuhkan untuk menjaga orangtuanya.
Tidak hanya itu, sebanyak 143 guru juga mundur akibat penempatannya jauh dari domisili karena sistem optimalisasi yang diterapkan Badan Kepegawaian Nasional.
Alih-alih memperbaiki sistem, pemerintah tetap melanjutkan program ini dengan dalih banyak guru dan murid yang mengantre ingin masuk Sekolah Rakyat.
“Kenapa tidak memperbaiki kompetensi guru yang ada di tiap daerah. Itu jauh lebih masuk daripada seperti ini. Anggaran pendidikan yang besar harus digunakan tepat sasaran karena kualitas pendidikan kita stagnan sepanjang 20 tahun ini kalau melihat hasil PISA,” kata Itje.
Bagaimana nasib IKN?
Berbeda dengan pembacaan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada 2024, Prabowo kini sama sekali tak menyinggung mengenai Ibu Kota Negara dalam pidatonya.
Meski demikian, IKN masih tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dengan spesifikasi pembangunan di wilayah Kalimantan.
Rencana anggaran yang digelontorkan hanya sekitar Rp500 miliar untuk dukungan kelayakan serta kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan IKN.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pekerjaan lanjutan seperti perbaikan jalan, pembangunan bandara, hingga Istana Wakil Presiden masih berlanjut.
Namun, dari total anggaran Rp48,8 triliun yang diminta, finalnya berada pada angka Rp13,5 triliun. Berbeda pada 2024, anggaran IKN mencapai Rp43,4 triliun.
Di sisi lain, perayaan HUT Kemerdekaan 80 tahun kali ini juga kembali diselenggarakan di Istana Negara di Jakarta.
Tidak seperti tahun lalu yang digelar di dua lokasi yakni Istana Negara di IKN dan Istana Negara di Jakarta.
