Polemik kebijakan Dedi Mulyadi minta warga Jabar donasi Rp1.000 per hari – ‘Kalau dikorupsi bagaimana?’

Gerakan ini, seperti yang tertera dalam surat edaran, disebut menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Untuk itulah Pemda Jabar mengimbau dan mengajak setiap ASN di lingkungan pemda provinsi-kabupaten-kota maupun swasta, siswa sekolah dasar maupun menengah, dan warga masyarakat agar menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk kesetiakawanan dan kesukarelaan sosial.

Demi mengoptimalkan pelaksanaan donasi, dana itu akan dikumpulkan melalui rekening khusus yang dibuat oleh masing-masing instansi/sekolah/lingkungan masyarakat melalui Bank BJB.

Kemudian, pengumpulan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan penggunaan dana donasi dilakukan pengelola setempat.

Uang hasil donasi lantas diklaim akan disalurkan untuk keperluan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan—yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas.

Hanya saja, tak semua warga setuju dengan ide Gubernur Dedi Mulyadi.

Firmansyah, warga Purwakarta, terang-terangan menolak Rereongan Sapoe Sarebu. Ia merasa tidak melihat alasan urgen di balik gagasan tersebut.

Pria 48 tahun ini juga mempertanyakan pengelolaan dana yang terkumpul nanti.

“Saya tidak akan nurut [gerakan itu]. Status sumbangannya apa? Apakah ini zakat? Sedekah? Infaq atau apa?” tanyanya.

“Kalau dari kacamata hukum Islam kan jelas, misalnya berinfaq harus jelas peruntukannya untuk apa, harus ada lembaga yang mengurus. Bersedekah pun sama, ada Baznas yang mengurus. Makanya saya akan patuhi 2,5 persen zakat maal.”

“Sekarang gubernur mengeluarkan aturan itu untuk apa? Ini kalau dikorupsi bagaimana? Saya tidak akan menuruti,” katanya tegas.

Sikap yang sama juga diutarakan Happy, warga Kota Bandung. Ia menolak ajakan berdonasi Rp1.000 per hari.

Menurut ibu rumah tangga ini, program sosial serupa sebetulnya sudah ada di Kota Bandung, salah satunya Sabilulungan—program hibah dan bantuan sosial pemkot yang dananya bersumber dari anggaran pemerintah dan partisipasi warga.

“Enggak setuju sih, karena di Kota Bandung juga banyak program sosial seperti Sabilulungan, program bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan Program Keluarga Harapan,” imbuhnya.

“Coba itu saja dibenahi dan memanfaatkan dana Sabilulungan. Jangan bertumpuk-tumpuk dengan program yang sudah ada,” ungkapnya.

Perempuan 49 tahun ini juga bilang meskipun dalam surat edaran disebutkan donasi bersifat sukarela, tetapi pada kenyataannya bakal menjadi kewajiban.

Dan, walaupun nominalnya terlihat kecil, namun kalau diakumulasi sebulan plus dikalikan jumlah anggota keluarga, maka angkanya jadi sangat besar. Baginya itu hanya menambah beban.

“Iya sukarela, tapi karena ada surat edaran, pasti rela tidak rela, jadinya harus rela. Karena ada perasaan tidak enak kalau kita tidak ikut dalam program ini.”

“Bayangkan satu anaknya empat orang, harus bayar Rp80.000, belum ditambah ayah dan ibunya,” katanya mengeluh.

Lain halnya dengan Dani Hamdan. Dia melihat ada sisi baik dari donasi tersebut selama peruntukannya untuk pembangunan.

Selain itu nilai positif dari ide ini bisa mengajarkan kepada siswa soal kesetiakawanan sosial.

“Kalau mereka dibiasakan urunan untuk kebaikan Jawa Barat, berarti dari kecil dilatih untuk menjadi seorang filantropis. Itu bagus. Yang kedua, mengajarkan anak untuk membangun solidaritas,” ungkap pria 51 tahun ini.

Meskipun begitu, dia menyimpan khawatir kalau-kalau program ini bisa memicu korupsi. Karenanya Dani meminta agar transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang ini diperhatikan betul.

Setiap warga yang menyumbang Rp1.000 setidaknya harus punya akses memantau penyaluran uangnya kepada siapa dan berapa banyak.

Untuk itulah, Dani bilang untuk saat ini masih akan memantau terlebih dahulu.

“Saya kan wait and see dalam waktu dua atau tiga bulan. Saya ingin melihat dulu sistem yang saya inginkan tadi terbangun tidak. Kalau enggak mah, jangan. Ini bukan soal pelit-pelit amat, tapi saya sebagai warga Jabar dan keluarga saya tidak mau menjadi bagian dari sistem yang buruk dalam hal pengelolaan keuangan.”

Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Eduardo Edwin Ramda, menilai Surat Edaran yang meminta warga berdonasi Rp.1000 per hari ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kalau bersandar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pungutan oleh pemda hanya diperbolehkan dalam 2 bentuk: pajak daerah dan retribusi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial—seperti yang dirujuk Dedi Mulyani—memang kepala daerah diperbolehkan mengumpulkan sumbangan masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial.

Tetapi, kata Edwin, ada catatan bahwa dana tersebut “tidak boleh diatur secara nominal dan tak boleh dipungut dengan proses yang sarat pemaksaan”.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin, juga menekankan “sumbangan bersifat sukarela dan tanpa paksaan”.

“Secara teknis bahkan dijelaskan pengumpulan hasil sumbangan masyarakat harus dicatat sebagai hibah, bukan diserahkan ke masing-masing satuan dan unit masyarakat,” jelasnya.

Berkaca pada aturan itu saja, katanya, maka gerakan donasi yang digagas Dedi Mulyadi bisa dibilang “melegalkan pungutan liar”.

Itu mengapa dia mendesak Gubernur Jabar mencabut surat edaran tersebut, ketimbang memicu masalah baru di lapangan.

“Bahasa di atas imbauan, tapi bisa jadi di bawah nadanya jadi pemaksaan. Misalnya ada ormas yang mengklaim dari pemda tiba-tiba keliling rumah meminta donasi,” cetus Edwin.

“Orang-orang yang tidak mau berdonasi malah bisa dipersekusi secara sosial, dikatain pelitlah dan sebagainya.”

“Jadi surat edaran ini banyak celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu,” imbuhnya.