Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran: ‘Arah balik demokrasi’ dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi ke depan?

Lembaga yang pusat kantornya berada di London, Inggris ini pernah memberi Indonesia skor 7,03 pada 2015—angka tertinggi selama hampir dua dekade.

Meskipun indeks kebebasan sipil dan demokrasi dari lembaga internasional menunjukkan tren menurun, tapi BPS melaporkan sebaliknya.

BPS melaporkan pada 2020, indeks demokrasi berada pada angka 78,12 naik menjadi 79,81 pada 2024. Skala 0-100.

Hampir semua lembaga yang mengeluarkan indeks kebebasan dan demokrasi baik internasional dan nasional ini melaporkan terjadi peningkatan tahun-tahun pertama Jokowi memimpin Indonesia.

“Kita ingat dulu, [pemilu] 2014 ada harapan yang cukup baik, dan itu berlanjut sampai dengan periode kedua [Jokowi], yang di akhir-akhir problemnya muncul,” kata Despan Heryansyah dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII).

Saat berkuasa di periode kedua, kata Despan, Jokowi mulai meletakkan dasar-dasar “otokratisme”—gaya pemimpin yang punya kendali penuh atas keputusan, aturan, dan arahan.

“Mulai dari pelemahan KPK, pelemahan Mahkamah Konstitusi, merekayasa hukum untuk kepentingan politik, dan seterusnya. Dan itu yang dilanjutkan oleh Prabowo.”

“Jenderalnya sudah disiapkan oleh Jokowi, dan Prabowo melanjutkannya,” katanya.

Dalam diskusi merespons setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Despan bilang, PSAD menyoroti makin dominan peran militer pada jabatan publik. Hal yang ia sebut mencederai semangat Reformasi.

Misalnya, pengerahan militer pada program pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Karena kita itu bukan cuman enggak demokrasi, tapi juga sudah justru militerismenya semakin menguat. Jadi bukan cuma demokrasi yang menurun, tapi arah balik,” kata Despan.

Ia juga mengkritik proses pendidikan ala militer bagi jajaran menteri Kabinet Merah Putih melalui “retreat”.

“Ini kan jabatan sipil, kenapa kok harus melalui proses-proses yang sangat militeristik, bahkan diadakan, diselenggarakan oleh militer di tempat pendidikan militer,” katanya.

Dalam kesempatan lain, Presiden Prabowo membantah pembekalan ini bersifat militer.

“Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. Inti dari semua adalah disiplin,” kata Presiden Prabowo.

“Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia.”

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, mengatakan penurunan signifikan demokrasi sudah terjadi sejak periode kedua pemerintahan Jokowi.

Hurriyah menyoroti proses pilpres yang diawali dengan pencalonan Prabowo-Gibran.

“Ada manipulasi konstitusi di situ,” katanya.

“Ini semua menurut saya adalah rangkaian, siklus penurunan demokrasi yang terus berlanjut dan semakin parah”.

Hal lain yang sudah diletakkan pemerintahan Jokowi dan dilanjutkan Prabowo adalah “konsolidasi elite”. Koalisi partai politik yang dominan telah melemahkan sistem check and balances di DPR.

“Maka semua kritik publik, termasuk yang terbaru peristiwa 17+8, itu kan hanya dianggap gangguan. Gangguan antek asing. Semua yang mengkritik pemerintah dianggap tidak nasionalis, anti kepada pembangunan, anti kepada pemerintah,” kata Hurriyah.

“Kalau semua kritik, semua masukan didelegitimasi oleh pemerintah… itu sinyal yang sangat buruk buat demokrasi kita”.

Setahun yang lalu, dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya terhadap demokrasi di Indonesia.

“Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang”.

“Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan,” kata Prabowo usai dilantik menjadi presiden di Gedung DPR, Jakarta, 20 Oktober 2024 silam.

Tapi menurut Hurriyah, “demonstrasi santun” merupakan mitos yang diciptakan pemimpin-pemimpin otoriter untuk membungkam publik.

“Demokrasi itu bukan soal sopan santun, tetapi demokrasi adalah soal keadilan, soal partisipasi, soal kontrol terhadap kekuasaan,” katanya sambil menyandingkan Aksi Kamisan yang rutin dilakukan tanpa memobilisasi massa.

“Kurang santun apa coba.. setiap minggu mereka cuma berdiri di depan Istana, kan tetap saja enggak direspons”.

Ia melanjutkan, kalau pemerintah sudah diberi mandat lewat APBN untuk mengelola negara, sudah semestinya masyarakat mengambil bagian sebagai pengontrol.

“Protes itu kenapa dia muncul? Karena dia lahir dari ketidakadilan yang sistemik. Ketika ketidakadilan sistemik itu dibungkus dengan kesantunan, kan jadi repot,” tandasnya.

Menteri HAM, Natalius Pigai merespons kritik soal demokrasi yang disebut mengalami penurunan.

Dia membuat klaim saat ini Indonesia justru mengalami apa yang ia sebut “surplus demokrasi”, bukan kemunduran.

“Tidak ada satu keputusan pemerintah atau peraturan yang membatasi demokrasi di Indonesia, apakah pembatasan terhadap media manapun, juga pembatasan terhadap penyampaian pendapat, pikiran, dan perasaan, kebebasan berorganisasi maupun kebebasan berpendapat,” kata Pigai.

Masyarakat dinilai bebas menyampaikan pendapat melalui DPR, demonstrasi, maupun media sosial.

Dan, setahun terakhir tidak ada pejabat pemerintah yang memenjarakan warganya karena mengutarakan pendapat sebagaimana kasus Haris Azhar dan Fatiah.

“Hari ini tidak ada pejabat negara yang memenjarakan masyarakat,” kata Menteri Natalius Pigai.

Namun, dalam setahun terakhir ada upaya dari institusi TNI untuk menjerat pesohor media sosial, Ferry Irwandi dengan pencemaran nama baik.

Langkah hukum ini gagal lantaran putusan MK mengecualikan laporan pencemaran nama baik hanya dibatasi pada individu perseorangan yang merasa dirugikan.

Laporan ini tidak mencakup lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan.

Menteri Natalius Pigai juga merespons gelombang aksi akhir Agustus-September lalu. Menurutnya, aksi tersebut sudah dibajak oleh kelompok tertentu, bukan murni aksi damai. Tapi ia tak bisa memberikan buktinya.

Tapi kata dia, “tidak semua aktivis yang ditahan itu adalah melakukan tindakan bertentangan hukum”.

“Kami sebagai pemerintah Itu mengharapkan mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan itu tidak harus ditahan, harus dilepaskan, dicari restorative justice,” tambah Pigai.

Ia juga menegaskan, pemerintah tak bisa ikut campur terhadap proses hukum yang berjalan terhadap penahanan aktivis dan hampir 1.000 orang yang ditahan polisi.

“Karena demonstrasi kemarin Itu adalah ranah kepolisian, wilayah yudikatif,” katanya.

Selain itu Natalius Pigai menyebut skor indeks demokrasi yang dikeluarkan lembaga internasional sebagai “tidak adil dan bias politik”.

Sementara dominasi militer di ranah sipil yang diatur dalam UU TNI terbaru, ia sebut justru memperjelas batas posisi militer.

Pasca-demonstrasi yang berujung ricuh Agustus silam, Presiden Prabowo berencana membentuk Komite Reformasi Kepolisian sejak 17 September.

Kata Menteri HAM, Natalius Pigai, komite ini diharapkan membenahi korps Bhayangkara sebagai sumber keadilan.

“Yang dilakukan oleh presiden sekarang ini adalah memberi harapan akan adanya keadilan untuk masa yang akan datang,” katanya.

Uniknya, sebelum komite arahan presiden ini dibentuk, Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah mendahului membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri di internal institusinya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menyebut wacana reformasi polisi sebagai “omong kosong”. Dalam perkembangan terbaru, polisi justru menambah kewenangannya sendiri melalui Peraturan Kapolri No. 04/2025.

Menurut catatan RFP yang terdiri dari belasan organisasi sipil, aturan ini memberi kewenangan tambahan buat polisi berupa penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan hingga penyitaan tanpa izin pengadilan dengan dalih “pengamanan barang/benda” khususnya terhadap massa aksi demonstrasi.

“Namun konstruksi pengaturan dalam Perkap 4/2025 yang ambigu dalam mengatur kewenangan tersebut membuat penggunaannya dimungkinkan menjadi melebar di luar konteks tertangkap tangan yang sudah diatur dalam KUHAP,” tulis RFP.

“Peraturan ini sewenang-wenang dan bertabrakan dengan prinsip perlindungan hak atas proses hukum yang adil dan prosedural.”

Dalam kesempatan lain, Kapolri Listyo Sigit menyatakan akan melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam upaya akselerasi transformasi dan reformasi di tubuh Polri. Keterlibatan ini diharapkan memperkaya masukan dan memperkuat arah pembenahan institusi kepolisian.

Reformasi kepolisian menjadi satu dari banyak aspek lain yang menentukan arah demokrasi ke depan. Pemerintahan Prabowo-Gibran masih punya empat tahun ke depan yang menjadi tantangan menjaga iklim demokrasi.

Jika penanganan aksi unjuk rasa masih dengan kekerasan, kebijakan jauh dari partisipasi masyarakat, negara tanpa check and balances, sampai perluasan militer di ranah sipil, “ya ini kita sudah kayak menuju jalan kematian demokrasi,” kata Hurriyah dari Puskapol UI.

Narasumber lain yang berbicara dengan kami, banyak yang berharap konsolidasi masyarakat sipil semakin kuat ke depannya.

“Untuk mengawasi kinerja institusi negara. Terutama ketika ada indikasi-indikasi melemahnya fungsi ideal elemen-elemen negara,” kata peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiarti.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, memiliki keyakinan bahwa tingginya tindakan pengekangan atau penindasan yang dilakukan oleh pemerintah justru akan memicu penguatan perlawanan dari gerakan masyarakat sipil.

“Jadi perlawanannya tumbuh. Bukan hanya mahasiswa yang biasanya jadi andalan utama, tapi juga warga biasa, bahkan pelajar. Bahkan lebih jauh lagi, kelas menengah yang dianggap tidak peduli, justru mulai mengambil langkah-langkah yang bersifat perlawanan atau protes.” katanya.

Sementara itu, Despan Heryansyah dari Universitas Islam Indonesia (UII), melihat masih ada harapan meningkatkan kualitas demokrasi ke depan. Asalkan, pemerintah “mencoba untuk membuka telinga”.

“Mendengarkan lebih banyak dari teman-teman masyarakat sipil, dari teman-teman akademisi tentang situasi republik dan apa yang sebaiknya pemerintah lakukan,” katanya.

Kami merangkum peristiwa yang berkaitan dengan isu demokrasi, dimulai sejak proses pencalonan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Prabowo sudah empat kali kalah dalam pilpres. Ia memperoleh suara terbanyak pada Pilpres 2024, salah satunya karena dukungan dari pimpinan partai politik yang dekat dengan Presiden Jokowi.

Sementara itu, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (RI-2), yang merupakan putra sulung Joko Widodo, juga menarik perhatian publik.

Pencalonannya menjadi sah setelah adanya keputusan kontroversial dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu, Anwar Usman—yang juga merupakan paman Gibran, terkait perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

Anwar Usman diberhentikan Majelis Kehormatan MK (MKMK) sebagai ketua karena tuduhan pelanggaran kode etik. Tapi Usman menggugat keputusan ini ke PTUN Jakarta.

PTUN Jakarta kemudian memerintahkan agar nama baik Anwar Usman dipulihkan melalui putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

November 2023, KPU menetapkan nomor urut pasangan capres-cawapres. Prabowo dan Gibran mendapatkan nomor urut dua.

Prabowo-Gibran dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029. Salah satu poin pidatonya, Prabowo berkata, “Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan.”

Koalisi pendukung Prabowo-Gibran memenangkan mayoritas kursi kepala daerah.

Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ di sejumlah wilayah merespons pelbagai kebijakan Prabowo-Gibran, seperti isu transparansi. Presiden menyebut aksi ini sebagai “koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu, Indonesia gelap.”