Sejarah: Pembantaian Nanjing pada Perang Dunia II masih hantui hubungan China-Jepang

Film tersebut dirilis untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Namun, kenangan pahit—yang seringkali ditebalkan oleh pemerintah China—masih tertanam di benak masyarakat China sehingga memicu kemarahan.

Berbicara dalam bahasa Mandarin di Douyin—TikTok versi Tiongkok—Kato menceritakan kembali adegan-adegan dari film tersebut: “Orang-orang berbaris di sepanjang sungai dan kemudian penembakan dimulai… Seorang bayi, seusia putri saya, menangis di pelukan ibunya. Seorang tentara Jepang bergegas maju, menangkapnya, dan membantingnya ke tanah.”

Dia mengaku telah melihat banyak warganet Jepang menyangkal Pembantaian Nanjing telah terjadi, termasuk tokoh masyarakat dan politisi.

“Jika kita menyangkalnya, ini akan terjadi lagi,” lanjutnya, sembari mendesak orang Jepang untuk menonton film tersebut dan “belajar tentang sisi gelap sejarah mereka”.

Video tersebut dengan cepat menjadi sangat populer, yang ditandai dengan lebih dari 670.000 suka hanya dalam dua minggu.

Namun, komentar-komentar dalam cuplikan film tersebut kurang positif. Kalimat yang paling sering dikutip dari film tersebut adalah kalimat yang diucapkan seorang warga sipil Tiongkok kepada seorang tentara Jepang: “Kita bukan teman. Kita tidak pernah berteman.”

Bagi Tiongkok, aksi militer dan pendudukan brutal Jepang merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah. Pembantaian di Nanjing, yang saat itu menjadi ibu kota China, merupakan luka yang sangat dalam.

Luka itu diperburuk oleh keyakinan bahwa Jepang tidak pernah sepenuhnya mengakui kekejamannya di tempat-tempat yang dijajahnya—tidak hanya di China, tetapi juga di Korea, di Malaya, Filipina, dan Indonesia.

Salah satu poin perdebatan paling menyakitkan adalah tentang keberadaan ianfu atau “perempuan penghibur”. Sekitar 200.000 perempuan—termasuk di Indonesia, yang saat itu masih Hindia Belanda—diperkosa dan dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang. Hingga hari ini, para penyintas masih berjuang mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi.

Dalam videonya, Kato tampaknya mengakui bahwa hal itu bukanlah topik pembicaraan di Jepang: “Sayangnya, film-film perang anti-Jepang ini tidak ditayangkan di Jepang secara publik, dan orang-orang Jepang tidak tertarik untuk menontonnya.”

Ketika Kaisar Jepang mengumumkan penyerahan diri pada 15 Agustus, negaranya telah membayar harga yang sangat mahal. Lebih dari 100.000 orang tewas dalam serangan bom di Tokyo, serta dua bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

Kekalahan Jepang disambut baik di sebagian besar Asia, tempat Tentara Kekaisaran Jepang telah merenggut jutaan nyawa. Bagi mereka, 15 Agustus membawa kebebasan sekaligus trauma yang membekas. Di Korea, hari itu disebut ‘gwangbokjeol’, yang berarti kembalinya cahaya.

“Meskipun perang militer telah berakhir, perang sejarah masih berlanjut,” kata Profesor Gi-Wook Shin dari Universitas Stanford.

Menurutnya, Jepang dan China (serta negara-negara lain yang dijajah) mengingat tahun-tahun itu secara berbeda, dan perbedaan-perbedaan tersebut menambah ketegangan.

Ketika publik China memandang agresi Jepang pada Perang Dunia II sebagai momen yang menentukan dan menghancurkan, publik Jepang berfokus pada statusnya sebagai korban—kehancuran yang disebabkan oleh bom atom dan pemulihan pascaperang.

“Orang-orang yang saya kenal di Jepang tidak terlalu membicarakannya,” kata seorang pria Tiongkok yang telah tinggal di Jepang selama 15 tahun, dan ingin tetap anonim.

“Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan negara tidak benar-benar memperingatinya—karena mereka juga memandang diri mereka sebagai korban.”

Pria tersebut menyebut dirinya seorang patriot, tetapi ia mengatakan hal itu tidak menyulitkannya secara pribadi karena keengganan publik Jepang untuk membicarakannya berarti mereka “menghindari topik-topik sensitif seperti itu”.

“Beberapa orang percaya bahwa tentara Jepang pergi untuk membantu China membangun tatanan baru—disertai konflik dalam prosesnya. Tentu saja, ada juga yang mengakui bahwa itu sebenarnya adalah sebuah invasi,” paparnya.

China berperang melawan Jepang selama delapan tahun, dari Manchuria di timur laut hingga Chongqing di barat daya. Perkiraan korban tewas berkisar antara 10 juta hingga 20 juta jiwa. Pemerintah Jepang menyatakan sekitar 480.000 tentaranya gugur selama periode tersebut.

Periode tersebut telah didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya sastra dan film pemenang penghargaan. Tahun-tahun tersebut juga menjadi subjek karya peraih Nobel, Mo Yan.

Di China, periode tersebut kini dikaji ulang di bawah rezim yang menempatkan patriotisme sebagai inti ambisinya. “Peremajaan nasional” adalah bagaimana Xi Jinping menggambarkan visinya.

Meskipun Partai Komunis sangat menyensor sejarahnya sendiri, dari pembantaian Lapangan Tiananmen hingga tindakan represif baru-baru ini, Partai Komunis mendorong masyarakat China untuk mengingat kembali masa lalu yang lebih jauh sembari menekankan musuh China adalah pihak asing.

Xi bahkan merevisi tanggal dimulainya perang dengan Jepang. Pemerintah Tiongkok kini menghitung serangan pertama ke Manchuria pada tahun 1931. Artinya perang berlangsung selama 14 tahun, alih-alih delapan tahun.

Di bawah kepemimpinannya, Beijing juga memperingati berakhirnya Perang Dunia II dalam skala yang lebih besar. Pada 3 September, hari Jepang secara resmi menyerah, akan diadakan parade militer besar-besaran di Lapangan Tiananmen.

Masih pada bulan September, film yang sangat dinantikan akan dirilis. Film itu berfokus pada Unit 731, sebuah cabang Angkatan Darat Jepang yang melakukan eksperimen mematikan terhadap manusia di Manchuria yang diduduki. Tanggal rilisnya – 18 September – adalah hari ketika Jepang melakukan invasi pertamanya ke Manchuria.

Ada pula Dongji Rescue, sebuah film yang terinspirasi sejumlah nelayan Tiongkok yang berupaya menyelamatkan ratusan tawanan perang Inggris selama serangan Jepang.

Kemudian film Mountains and Rivers Bearing Witness, sebuah film dokumenter dari studio milik pemerintah China tentang perlawanan Tiongkok.

Film-film itu tampaknya menyentuh hati.

“Satu generasi itu berperang demi tiga generasi, dan menanggung penderitaan demi tiga generasi. Salut untuk para martir,” demikian bunyi unggahan populer di RedNote soal film Nanjing Photo Studio.

“Kita bukan teman…”, kalimat yang kini terkenal dari film tersebut, “bukan sekadar dialog” antara dua karakter utama, demikian menurut sebuah ulasan populer yang telah disukai oleh lebih dari 10.000 pengguna di Weibo.

“Kalimat itu juga berasal dari jutaan rakyat Tiongkok biasa ke Jepang. Mereka [Jepang] tidak pernah menyampaikan permintaan maaf yang tulus, mereka masih memuja [para penjahat perang], mereka menulis ulang sejarah – tidak ada yang akan memperlakukan mereka sebagai teman,” tulis komentar tersebut, merujuk pada pernyataan meremehkan dari beberapa tokoh sayap kanan Jepang.

Pemerintah Jepang sejatinya telah mengeluarkan permintaan maaf, tetapi banyak warga China merasa permintaan maaf tersebut tidak cukup.

“Jepang terus mengirimkan pesan yang saling bertentangan,” ujar Profesor Shin, merujuk pada contoh-contoh ketika para pemimpin Jepang saling bertentangan dalam pernyataan tentang sejarah perang Jepang.

Selama bertahun-tahun, murid-murid di China diperlihatkan foto mantan Kanselir Jerman Barat, Willy Brandt yang sedang berlutut di depan monumen peringatan Pemberontakan Ghetto Warsawa pada tahun 1970. Warga Tiongkok mengharapkan sikap serupa dari Jepang.

Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, gejolak di Tiongkok tidak berakhir. Selama tiga tahun berikutnya, Kuomintang Nasionalis—yang saat itu merupakan pemerintah yang berkuasa dan sumber utama perlawanan Tiongkok terhadap Jepang—terlibat dalam perang saudara melawan pasukan Partai Komunis Mao Zedong.

Perang itu berakhir dengan kemenangan Mao dan mundurnya Kuomintang ke Taiwan. Mao, yang prioritasnya adalah membangun negara komunis, tidak fokus pada kejahatan perang Jepang.

Peringatan-peringatan yang digelar justru merayakan kemenangan Partai Komunis dan mengkritik Kuomintang. Mao juga membutuhkan dukungan Jepang di panggung internasional. Tokyo, pada kenyataannya, adalah salah satu kekuatan besar pertama yang mengakui rezimnya.

Baru pada 1980-an—setelah kematian Mao—pendudukan Jepang kembali menghantui hubungan antara Beijing dan Tokyo.

Saat itu, Jepang adalah sekutu Barat yang kaya dengan ekonomi yang sedang berkembang pesat.

Revisi buku teks bahasa Jepang mulai memicu kontroversi. China dan Korea Selatan menuduh Jepang menutupi kekejaman masa perangnya. Saat itu China baru saja mulai membuka diri, dan Korea Selatan sedang dalam masa transisi dari pemerintahan militer menuju demokrasi.

Ketika para pemimpin Tiongkok menjauh dari Mao—dan warisan destruktifnya—trauma atas apa yang terjadi saat masa pendudukan Jepang menjadi narasi pemersatu bagi Partai Komunis, kata Yinan He, profesor madya hubungan internasional di Universitas Lehigh, AS.

“Setelah Revolusi Kebudayaan, sebagian besar rakyat Tiongkok merasa kecewa dengan komunisme,” ujarnya kepada BBC.

“Karena komunisme kehilangan daya tariknya, nasionalisme dibutuhkan. Dan Jepang adalah sasaran empuk karena merupakan [agresor] eksternal terbaru.”

Pada masa itu, menurut Yinan He, pemerintah China membuat “representasi masa lalu yang dikoreografikan”. Caranya adalah dengan meremehkan kontribusi AS dan Kuomintang pada peringatan berakhirnya penjajahan Jepang pada 1945, diiringi dengan meningkatnya pengawasan terhadap sikap resmi Jepang terhadap tindakan-tindakannya di masa perang.

Situasi ini malah diperparah oleh sikap Jepang yang menyangkal kejahatan perang. Sejumlah tokoh sayap kanan terkemuka Jepang membantah pembantaian Nanjing pernah terjadi, atau bahwa tentara Jepang memaksa begitu banyak perempuan di Asia menjadi budak seks.

Bahkan, sejumlah pejabat Jepang kerap mendatangi Kuil Yasukuni, yang menghormati para korban perang Jepang, termasuk beberapa tokoh militer yang dicap sebagai penjahat perang.

Permusuhan antara China dan Jepang ini telah merembet ke kehidupan sehari-hari seiring memuncaknya nasionalisme kedua negara. Orang Tiongkok dan Jepang telah diserang di negara masing-masing. Bahkan, seorang anak sekolah Jepang tewas di Shenzhen tahun lalu.

Kebangkitan ekonomi dan ketegasan Tiongkok di kawasan Asia Timur dan sekitarnya kembali mengubah dinamika antara kedua negara. China telah melampaui Jepang sebagai kekuatan global.

Waktu terbaik untuk mencari penyelesaian—yaitu tahun 1970-an, ketika kedua negara lebih dekat—telah berlalu, kata Prof. He.

“Mereka hanya berkata, ‘mari kita lupakan itu, mari kita kesampingkan itu’. Mereka tidak pernah mengurusi sejarah – dan sekarang masalah itu kembali menghantui mereka.”