Sumber gambar, Getty Images
-
- Penulis, Kelly Ng
- Peranan, BBC News, Singapore
Lubang sedalam tiga meter muncul di jalanan Singapura yang ramai, lalu menelan sebuah mobil sedan berpenumpang, 26 Juli lalu. Sejumlah pekerja migran—kelompok yang dinilai tak diperlakukan secara layak di Singapura—beranjak dari lokasi proyek mereka dan menyelamatkan korban.
Mereka mengambil tali dari tempat kerja, dan melemparkannya ke pengemudi perempuan, yang saat itu sudah keluar dari mobilnya. Dalam waktu kurang dari lima menit, mereka berhasil menarik korban itu ke tempat aman.
“Saya takut, tapi perasaan saya cuma satu: perempuan ini harus diselamatkan dulu,” kata Suppiah Pitchai Udaiyappan, pekerja migran sekaligus mandor proyek.
Video kejadian itu langsung viral di media sosial. Banyak warga Singapura memuji para pekerja ini sebagai pahlawan.
Udaiyappan dan timnya adalah pekerja migran—istilah di Singapura untuk menyebut 1,17 juta pekerja yang datang dari negara-negara berpenghasilan rendah seperti Bangladesh, India, dan Myanmar.
Sebagian besar dari mereka bekerja dalam profesi yang bergaji rendah yang dihindari warga Singapura.
Ini bukan kali pertama para pekerja migran berperan sebagai penolong pertama untuk menyelamatkan nyawa di Singapura. April lalu, empat pekerja migran menyelamatkan anak-anak yang terjebak di sebuah ruko yang terbakar.
Sejumlah aksi heroik para pekerja migran itu memunculkan kembali perdebatan tentang hak—atau ketiadaan hak—para buruh bergaji rendah di Singapura.
Sumber gambar, PUB
Problematika pekerja migran di Singapura
Perekonomian Singapura yang maju pesat dibangun di atas keringat para pekerja migran ini. Jumlah mereka hampir tiga perempat dari total pekerja asing di Singapura.
Mayoritas dari mereka bekerja di sektor konstruksi, galangan kapal, dan pabrik.
Singapura tidak mengatur upah minimum buat pekerja migran. Akibatnya, ada pekerja yang gajinya hanya sekitar S$300 (setara Rp3,8 juta) per bulan, menurut kelompok advokasi.
Mereka tinggal di mes yang padat dan sering kali jauh dari permukiman penduduk.
Para pekerja migran ini juga sering menjadi korban penipuan para agen perekrutan dan majikan.
Telah bermunculan kasus seperti pemaksaan kerja berlebihan, bekerja tanpa bayaran, dan tinggal di kondisi yang buruk.
Masalah-masalah ini sudah sering didokumentasi dengan komperhensif, tapi aktivis bilang, tidak banyak yang berubah selama bertahun-tahun.
“Hari ini, kalian memuji mereka. Besok, kalian akan kembali lagi mencap mereka sebagai penipu, pembohong, dan kotor,” tulis pekerja sosial, Suraendher Kumarr, di Instagram, menanggapi insiden jalan amblas itu.
Selama pandemi Covid pada 2020, kondisi tempat tinggal mereka jadi sorotan. Asrama-asrama pekerja migran ini menjadi sarang virus, dengan ratusan pekerja dinyatakan positif setiap hari.
Hal ini memicu diskusi publik soal kondisi mereka—yang sudah puluhan tahun diperingatkan sama aktivis—dan akhirnya pemerintah mengambil tindakan untuk meningkatkan standar tempat tinggal mereka.
Masalah lain yang kembali disorot gara-gara insiden jalan amblas itu adalah penggunaan truk bak terbuka untuk mengangkut para pekerja ini.
“Ada sisi ironisnya, yaitu fakta bahwa para pekerja migran, yang kemungkinan diangkut di belakang truk, rela bersusah payah menyelamatkan seorang warga negara Singapura di dalam mobilnya,” kata Kumarr, anggota kelompok hak asasi Workers Make Possible.
Sumber gambar, BBC/Gavin Butler
Aturan hukum di Singapura melarang orang bepergian di atas bak truk, kecuali dalam keadaan darurat medis. Namun, aturan itu kerap tak berlaku bagi para pekerja migran.
Terkadang, hingga 12 pekerja berdesakan di bak belakang truk tanpa sabuk pengaman. Ini merupakan pilihan ekonomis bagi banyak perusahaan yang juga menggunakan truk untuk mengangkut barang.
Namun, hal ini telah menyebabkan banyak kecelakaan. Dalam beberapa kasus, pekerja migran bahkan tewas.
Pada April 2021, dua pekerja migran tewas dan lebih dari belasan lainnya luka-luka setelah truk yang mereka tumpangi menabrak truk bak terbuka yang sedang berhenti.
Pada 2024, setidaknya empat pekerja migran tewas dan lebih dari 400 orang luka-luka dalam kecelakaan serupa.
Para aktivis telah lama melobi pemerintah untuk melarang cara transportasi seperti ini. Isu ini juga sudah bolak-balik dibahas di parlemen, tapi tidak ada perubahan yang berarti.
Pemerintah Singapura berulang kali mengatakan meskipun mereka telah mendorong perusahaan untuk mengangkut pekerja dengan bus, larangan total itu tidak realistis untuk bisnis yang kecil.
“Banyak dari mereka bisa terpaksa tutup, yang menyebabkan para pekerja lokal dan asing kehilangan pekerjaan,” kata seorang menteri senior di parlemen pada Februari lalu.
Dia juga bilang, “Ini juga akan menyebabkan penundaan proyek-proyek penting seperti perumahan umum, sekolah, rumah sakit, dan jalur kereta, dan mengakibatkan biaya hidup warga Singapura semakin mahal.”
Para aktivis mengkritik pemerintah yang menganggap hak-hak pekerja hanya sebatas urusan ekonomi.
Sumber gambar, Getty Images
Mereka mencontohkan negara lain yang juga banyak bergantung pada pekerja migran, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang telah melarang pengangkutan orang dengan truk.
Suraendher Kumarr menyarankan uang pungutan dari pekerja asing bisa digunakan untuk mensubsidi transportasi lain, tanpa membebankan biaya kepada perusahaan dan konsumen.
Jaya Anil Kumar, peneliti senior dari Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME), bilang bahwa retorika pemerintah “mempertahankan status quo dan menempatkan kekuasaan yang terlalu besar ke majikan, atas kehidupan dan mata pencaharian pekerja migran.”
Larangan truk ini cuma salah satu dari banyak tuntutan aktivis, termasuk upah yang layak, perlindungan whistleblower yang lebih kuat, dan subsidi layanan kesehatan.
Meskipun telah tinggal puluhan tahun di Singapura, para pekerja ini juga tidak memiliki cara untuk dapat menetap di sana karena jenis izin kerja yang mereka miliki, yang berbeda dengan izin kerja profesional dan eksekutif asing.
Mereka tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan izin tinggal permanen, berapa pun lama mereka telah bekerja di Singapura.
Udaiyappan, yang memimpin upaya penyelamatan akibat jalan amblas akhir pekan lalu, misalnya, telah bekerja di Singapura selama 22 tahun.
Pemegang izin kerja juga harus mendapat persetujuan dari pemerintah untuk menikah dengan warga negara Singapura, isu lain yang telah disoroti oleh para aktivis selama bertahun-tahun.
“Perubahan undang-undang berjalan lambat karena kurangnya kemauan politik untuk mewujudkan perubahan yang berdampak,” kata Anil Kumar.
Pengakuan atau tokenisme?
Awal pekan ini, pemerintah memberikan koin penghargaan kepada tujuh pekerja yang menyelamatkan korban jalan amblas itu.
Seorang menteri menggambarkan tindakan mereka sebagai “contoh yang sangat baik tentang bagaimana pekerja migran membantu masyarakat umum.”
Namun, banyak yang mengkritik langkah tersebut sebagai tokenisme—gestur simbolis tanpa tindakan nyata.
“Ucapan terima kasih atas kepahlawanan mereka tidak seharusnya membenarkan model ekonomi eksploitatif yang menindas mereka setiap hari demi menopang kehidupan kita di Singapura,” kata Kumarr.
Banyak yang menyuarakan hal serupa di media sosial. Para warganet ini mengatakan bahwa para pria ini pantas mendapatkan pengakuan yang lebih.
Beberapa menyerukan agar mereka diberikan imbalan uang dan bahkan izin tinggal permanen.
Sumber gambar, Suhaimi Abdullah/Getty Images
Kementerian Tenaga Kerja Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada BBC bahwa mereka “menerima masukan yang menyerukan lebih banyak bentuk apresiasi” bagi para pekerja migran, tetapi tidak menanggapi saran spesifik yang diajukan.
“Tindakan kepedulian dan keberanian mereka sehari-hari patut diakui dan dirayakan sebagai bagian dari jati diri kita sebagai sebuah komunitas,” kata juru bicara kementerian tersebut.
Kelompok hak-hak migran, Its Raining Raincoats, telah mengumpulkan lebih dari S$72.000 (setara Rp1,1 miliar) dari penggalangan dana mereka sendiri, yang akan dibagi rata ke ketujuh pekerja.
“Sudah sering kita menyaksikan bagaimana para pekerja migran ini mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan banyak warga negara, termasuk anak-anak, dari situasi berbahaya,” kata AKM Mohsin, yang mengelola pusat kegiatan untuk pekerja Bangladesh di Singapura bagian tengah.
“Mereka menjadi berita dan dipuji sebagai contoh luar biasa dari pekerjaan kemanusiaan, tetapi kemanusiaan dan hak asasi manusia mereka sendiri terus-menerus dilanggar di tempat kerja mereka, seperti cara mereka diangkut, dan cara mereka hidup,” lanjut Mohsin.
Sumber gambar, Suhaimi Abdullah/Getty Images
Namun, kesadaran seputar isu-isu pekerja migran telah meningkat selama bertahun-tahun.
Kelompok advokasi dan pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan yang mempertemukan para pekerja dan masyarakat luas.
Mohsin, misalnya, mengelola sebuah ruang bagi para pekerja migran untuk menulis, menari, dan bermain musik.
Lalu, warga Singapura telah membantu menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya mereka, dan seringkali menjadi penonton untuk pertunjukan mereka.
Namun, beberapa aktivis mengatakan sebagian besar orang di negara itu masih memandang pekerja migran sebagai kelas yang berbeda dan lebih rendah dibandingkan masyarakat lokal.
Banyak yang tinggal dan bekerja di kawasan industri yang seringkali jauh dari pemukiman penduduk kota.
Pada 2008, sekitar 1.400 warga di Serangoon Gardens, sebuah lingkungan kelas menengah atas, mengajukan petisi menentang pembangunan asrama pekerja migran di dekat rumah mereka.
Untuk menenangkan mereka, pihak berwenang memperkecil ukuran asrama dan membangun jalan terpisah bagi para pekerja untuk mengakses asrama tersebut.
“Pada dasarnya, kami melihat mereka dipandang sebagai kelas yang berbeda. Kami berharap dilayani oleh mereka dan percaya itulah alasan mereka berada di sini,” kata Alex Au, wakil presiden kelompok advokasi Transient Workers Count Too.
“Para pelayan seharusnya turun tangan membantu majikan mereka.”
