Sumber gambar, Antara
Zetro Leonardo Purba, seorang staf KBRI Lima, Peru, meninggal dunia setelah ditembak orang tak dikenal pada 1 September 2025.
Pria berusia 40 tahun tersebut merupakan staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kedua yang kematiannya diliputi misteri dalam kurun dua bulan terakhir. Sebelumnya, diplomat bernama Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos di Jakarta pada 8 Juli 2025.
Presiden Peru Dina Boluarte telah menelepon Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan dukacita atas kematian Zetro, seraya berjanji melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap kematiannya.
Dalam penyelidikan lanjutan, otoritas Peru menyebut penembakan Zetro dilakukan pembunuh bayaran atau dikenal masyarakat setempat dengan istilah sicariato.
Kemlu Indonesia menyatakan akan mengevaluasi skema perlindungan staf di luar negeri agar kasus seperti Zetro tak terulang di masa mendatang.
Bagaimana kronologi kejadian?
Zetro yang merupakan Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima, Peru, ditembak dekat kediamannya di Jalan Cesar Vallejo Blok III, Distrik Lince.
Kawasan ini berjarak sekitar 1,5 kilometer dari gedung KBRI Lima.
Kepolisian setempat menyatakan, penembakan terjadi saat Zetro pulang bekerja dengan mengendarai sepeda bersama istrinya pada Senin malam (01/09).
Beberapa meter menjelang kediamannya, seorang pria tak dikenal sekonyong-konyong menghampirinya lalu melepaskan sejumlah tembakan dari jarak dekat.
Pria itu kemudian melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai rekannya.
Zetro sempat dibawa ke Klinik Javier Prado yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian, tapi nyawanya tak terselamatkan.
Istri Zetro selamat dari penembakan tersebut dan saat ini berada dalam perlindungan Kemlu dan kepolisian setempat.
Jenazah Zetro saat ini masih berada di Peru untuk dilakukan autopsi dan direncanakan dibawa pulang ke Indonesia pekan ini.
Dikutip dari Detik.com, sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, jenazah Zetro akan disemayamkan di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat.
Seperti diberitakan media lokal Peru, La Republica, pembunuhan Zetro diduga sudah direncanakan jauh-jauh hari.
Mereka mengutip keterangan salah seorang tetangga Zetro yang mengatakan orang-orang bersepeda motor terlihat melakukan pengintaian di lokasi kejadian beberapa hari sebelum penembakan.
Orang tak dikenal itu juga sempat menawarkan jasa servis televisi kepada warga sekitar.
Bagaimana perkembangan investigasi otoritas Peru?
Menteri Luar Negeri Peru, Elmer Schialer, mengatakan, Presiden Dina Boluarte telah memerintahkan seluruh sumber daya untuk menyelidiki kematian Zetro secara cepat dan efisien.
Hal itu dilakukan karena penembakan ini akan memengaruhi citra Peru di mata negara lain.
“Ini [penembakan Zetro] adalah satu alarm lagi, satu peringatan bahwa masalah utama yang dihadapi tanah air kita [Peru] tercinta adalah masalah keamanan,” kata Schialer.
“Hal ini pasti akan berpengaruh di media internasional dan tentu kita harus menjelaskan kasus ini ke luar negeri.”
Lewat pernyataan di media sosial, Kementerian Luar Negeri Peru juga menyatakan bahwa mereka telah mengaktifkan dukungan diplomatik kepada KBRI Lima.
Pada saat bersamaan, badan reserse dan kriminal kepolisian dan kejaksaan Peru juga telah mengintensifkan penyelidikan untuk mengungkap kematian Zetro.
Menteri Dalam Negeri Peru, Carlos Malaver, menengarai penembakan itu dilakukan oleh pembunuh bayaran.
Dugaan itu berakar pada ketiadaan barang yang hilang serta gelagat pelaku yang seperti menunggu Zetro.
“Tidak ada yang dicuri. Mereka memang sudah menunggu dan tembakan diarahkan ke kepala. Secara langsung, mereka memang ingin menghabisi nyawanya,” kata Malaver.
La Republica, yang mengutip salah seorang penyidik kepolisian setempat melaporkan, penyelidikan awal mendapati dugaan keterkaitan jaringan kriminal lokal bernama “One Family” atas kematian Zetro.
Jaringan kriminal lokal itu dipimpin sosok yang dikenal sebagai “El Chino“. Kelompok ini biasanya bergerak dalam eksploitasi seksual, pemerasan, dan pembunuhan bayaran.
Dugaan keterkaitan El Chino didapat polisi setelah menemukan beberapa nomor perempuan berkode asal Venezuela dan Kolombia di ponsel Zetro.
Penyidik kepolisian yang tidak disebutkan identitasnya itu menengarai penembakan sebagai aksi balas dendam.
“Korban tidak terkait dengan praktik prostitusi, tapi ia diduga memiliki kedekatan atau hubungan dengan seorang perempuan yang bekerja di daerah tersebut dan sosok yang dikenal sebagai ‘El Chino’ diduga terlibat dalam kematiannya,” ujar sumber La Republica itu.
Seperti apa kriminalitas di Peru?
Dibanding negara Amerika Selatan lain, tingkat pembunuhan di Peru tergolong sedang, tapi angkanya terus naik beberapa tahun belakangan,
Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 2024, Venezuela adalah negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di kawasan, lebih dari 40 orang per 100.000 penduduk.
Brasil berada di posisi kedua dengan 20-30 orang per 100.000 penduduk, disusul Kolombia sekitar 20 orang per 100.000 penduduk —tergantung provinsi.
Sementara Peru tercatat enam pembunuhan per 100.000 penduduk pada 2024.
Namun, sejumlah organisasi pemantau hak asasi manusia menilai situasi di Peru mengkhawatirkan karena tingkat pembunuhan terus melonjak beberapa tahun terakhir.
Human Rights Watch (HRW) mencatat 562 pembunuhan sepanjang Januari hingga Maret 2025. Angka itu naik 20% dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Sementara La Hora mencatat 1.098 pembunuhan sepanjang Januari hingga Juni 2025. Jumlah itu naik dibanding periode sama tahun sebelumnya, yakni 937 kasus.
Peningkatan tingkat pembunuhan itu, terang HRW, dipicu menguatnya keberadaan kelompok kejahatan terorganisir.
Mereka dinilai kian merajalela setelah setelah independensi pengadilan dan kejaksaan di negara tersebut melemah.
Pelemahan itu disebabkan rangkaian langkah Kongres Peru yang membatasi kemampuan jaksa mendapatkan bukti dan investigasi dari terdakwa yang bersedia bekerja sama untuk membongkar kelompok kejahatan terorganisir.
Anggota legislator juga kerap kali sewenang-wenang mencopot hakim dan jaksa sehingga pengusutan kasus tidak berjalan maksimal.
Akibat lonjakan kriminalitas ini, Presiden Dina Boluarte pada Maret 2025 sempat memberlakukan status darurat di ibu kota Lima, selama 30 hari.
Saat status diberlakukan, tentara dikerahkan ke jalanan untuk menindak para pelaku kriminal.
Bagaimana tanggapan Kemlu dan DPR?
Sumber gambar, Antara
Zetro baru bertugas di Peru lima bulan lalu. Sebelumnya dia berdinas di Sekretariat Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri.
Dalam kurun 2019 hingga 2022, Zetro juga sempat bertugas sebagai bendahara dan perencana rumah tangga di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia.
Dalam pernyataan diunggah di media sosialnya pada 2 September, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan telah menghubungi Menteri Luar Negeri Peru, Elmer Schialer.
Dalam perbincangan dengan Schialer, Sugiono mengatakan “sudah menyampaikan kepada Kemlu Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas.”
Menurut Sugiono, kematian Zetro juga meninggalkan luka mendalam bagi kementeriannya.
“Zetro adalah seorang pegawai yang penuh dedikasi dan saya harap yang terbaik bisa kita berikan dalam rangka mengusut kasus ini hingga tuntas,” kata Sugiono.
“[Kami] berkomitmen untuk bisa mengurus dan [membantu] menyelesaikan pendidikan bagi anak-anak almarhum.”
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta kematian Zetro dapat menjadi pelajaran Kemlu untuk menjamin keamanan para staf di luar negeri.
“Waktu untuk koreksi dan juga pemeriksaan internal. Untuk memastikan hal serupa tak terulang kembali,” kata Dave dalam keterangan video.
BBC News Indonesia menghubungi Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Mulachela, soal antisipasi Kementerian Luar Negeri setelah dua diplomatnya meninggal dunia disertai misteri dan dugaan kriminalitas.
Namun, hingga Jumat (05/09) sore, telepon dan pesan pendek yang dikirim belum beroleh balasan.
Sementara Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, menyebut kasus ini bakal menjadi pelajaran kementeriannya untuk meningkatkan pengamanan staf yang berdinas di luar negeri.
“Ini pasti akan menjadi pelajaran, jadi kasus yang akan kami pelajari untuk meningkatkan perlindungan bagi para diplomat kita di luar negeri,” kata Anis usai rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa, 2 September 2025.
