Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pemerintah Indonesia meluncurkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5” dengan total stimulus mencapai Rp16,23 triliun pada Senin (15/09). Salah satu stimulus yang diberikan adalah diskon iuran BPJS untuk pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir dan logistik.
“Target penerimanya adalah 731.361 orang, diberikan diskon 50 persen untuk JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/09).
Dia melanjutkan stimulus ini akan diberikan selama enam bulan dengan dana sebesar Rp36 miliar, disiapkan oleh BPJS.
Selain itu, pemerintah akan menggratiskan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta per bulan.
“Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025,” kata Airlangga, seraya menambahkan untuk stimulus ini, pemerintah menganggarkan Rp120 miliar.
Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memberikan program magang kepada 20.000 lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan. Program bertujuan untuk menyerap tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan terhadap 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dana yang dianggarkan untuk stimulus ini sebesar Rp7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp18.500 per kg.
Melalui stimulus paket ekonomi ini, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025.
“Dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 [persen] kita bisa capai,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
“Ditanya defisit seperti apa? Kan yang paling besar itu 2×10 kg (bantuan pangan beras) itu sekitar Rp7 triliun sudah ada, uangnya ada kami siapkan. Bukan berarti defisitnya melebar,” kata Purbaya.
Purbaya merujuk program bantuan pangan berupa beras 10 kg selama dua bulan, Oktober-November dengan anggaran paling jumbo. Kebijakan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.
“Jadi ini adalah optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak pada perekonomian tanpa merubah defisit yang terlalu signifikan.”
“Nanti kalau ekonomi tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan tax ratio-nya konstan, kalau PDB tumbuh lebih cepat tax-nya jadi lebih cepat juga. Jadi dampaknya ke defisit cenderung neutral to positive,” imbuh Purbaya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembebasan PPh untuk sektor pariwisata dan bantuan pangan adalah bagian dari paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Prabowo Subianto baru-baru ini.
Program ini mencakup delapan inisiatif utama, empat program yang diperpanjang ke 2026, serta lima program khusus untuk penyerapan tenaga kerja.
Berikut paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diumumkan pemerintah:
Delapan program akselerasi 2025
- Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
- Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
- Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan
- Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
- Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
- Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
Empat program dilanjutkan pada 2026
- Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
- Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026) PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Industri Padat Karya (APBN 2026)
- Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).
Lima program penyerapan tenaga kerja
- Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta tenaga kerja pada Desember.
- Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja.
- Revitalisasi tambak Pantura seluas 20.000 hektar diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
- Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja.
- Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
Berita ini akan terus diperbarui
