Sumber gambar, JUNI KRISWANTO/AFP via GETTY IMAGES
Sejumlah survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dua hal yang bertolak belakang. Jajak pendapat Center for Economic and Law Studies (Celios) memberi Prabowo nilai 3 dari skala 0-10, sementara Poltracking Indonesia mengklaim kepercayaan publik terhadap Prabowo-Gibran mencapai 81,5%.
Di tengah perbedaan hasil survei itu, beberapa kelompok seperti BEM Seluruh Indonesia dan gabungan kelompok sipil berencana menyampaikan kritik terhadap Prabowo di jalanan sekitar Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Apa sebenarnya makna di balik angka survei kepuasan kinerja Prabowo? Apakah rentetan demonstrasi yang terus terjadi di berbagai daerah turut diperhitungkan untuk menilai kinerja Prabowo setahun terakhir?
BBC News Indonesia akan melaporkan dari titik demonstrasi di Jakarta dan berbincang dengan sejumlah pakar untuk menemukan jawabannya.
Sumber gambar, BBC/Silvano Hajid
Skor 3 dari skala 0-10
Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei penilaian kinerja satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Evaluasi dilakukan melalui survei panel terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional serta survei publik kepada 1.338 responden di seluruh Indonesia.
Hasilnya, Prabowo-Gibran hanya mendapatkan nilai rata-rata 3 dari 10, yang mencerminkan penilaian publik “sangat buruk” terhadap kinerja satu tahun pemerintahannya.
Nilai rapor itu merujuk pada enam indikator:
Sumber gambar, YASUYOSHI CHIBA / Contributor via Getty Images
1. Dari sisi capaian program dalam satu tahun kabinet, sebanyak 29% responden memberikan penilaian sangat buruk dan 43% responden lainnya menghasilkan penilaian buruk.
Sementara itu, 26% responden menilai cukup, dan hanya 2% responden yang memberikan penilaian baik.
2. Dari sisi kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, sebagian besar responden memberi penilaian rendah, yaitu 36% menilai sangat buruk dan 44% menilai buruk. Hanya 18% yang menilai cukup dan 2% yang menilai baik.
3. Dari sisi kepemimpinan, hasilnya juga kurang memuaskan.
Sebanyak 33% responden menilai kepemimpinan kabinet sangat buruk dan 31% menilai buruk. Ada 28% yang menilai cukup dan hanya 9% yang menilai baik. Sama seperti sebelumnya, tidak ada responden yang memberi nilai sangat baik untuk aspek ini.
4. Dari sisi tata kelola anggaran, kabinet Prabowo-Gibran juga mendapatkan penilaian negatif dari mayoritas responden.
Sebanyak 42% memberikan penilaian sangat buruk, sementara itu 17% responden menilai cukup, dan hanya 3% responden yang memberi penilaian baik.
5. Dari sisi komunikasi kebijakan, Celios menyebut cara pemerintahan Prabowo-Gibran menyampaikan dan menjelaskan kebijakannya dinilai gagal oleh mayoritas masyarakat.
Sebanyak 63% responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk dan 28% menilainya buruk. Hanya 5% yang merasa komunikasi pemerintah cukup baik dan 4% menilai baik.
Data ini menunjukkan pemerintah belum mampu memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami publik, sehingga kebijakan yang dibuat sering menimbulkan kebingungan dan tak mendapat dukungan luas.
6. Dari sisi penegakan hukum, juga menjadi sorotan serius. Celios memotret sebanyak 73% responden menilai penegakan hukum sangat buruk dan 38% buruk.
Sementara, hanya 18% yang menilai cikip, 6% menilai naik, dan 1% yang menilai sangat baik.
Angka ini memperlihatkan publik masih melihat hukum belum berjalan adil dan tegas, serta masih ada kesan hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Dengan kata lain, ujar Celios, kinerja penguatan sistem hukum dan aparat penegak hukum sangat rendah.
Bersandar pada data tersebut, ungkap Celios, terlihat jelas satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi masalah serius dalam hal legitimasi kinerja di mata publik.
Hal itu bisa dibaca sebagai sinyal peringatan bahwa pemerintahan berjalan tanpa basis dukungan yang kuat dan berisiko semakin kehilangan kepercayaan jika hanya bertumpu pada pencitraan tanpa perbaikan kinerja yang substantif.
Lebih spesifik lagi Celios menyebut kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun pemerintahan dinilai lebih buruk dibandingkan 100 hari pertama.
Sumber gambar, ADITYA AJI / Contributor via Getty Images
Pada saat itu, publik menilai kinerja 100 hari pertama cukup positif dengan 6d1% dari total responden memberi nilai 5 hingga 7.
“Namun persepsi publik bergeser drastis dengan kenaikan nilai 1 dari 5% menjadi 29%,” kata Celios.
Yang menarik, Celios juga menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan lebih rendah dari penilaian kinerja pemerintahan.
Gibran, hanya mendapat nilai rata-rata 2 dari 10.
Sebanyak 76% responden menilai kinerja putra sulung mantan presiden Joko Widodo tersebut “sangat buruk”, 17% menilai “buruk”, dan 7% menilai “cukup”, dan hanya 1% yang menilai “baik”.
“Tidak ada responden yang memberikan nilai tinggi di rentang 8-10,” tulis laporan Celios.
Survei Poltracking Indonesia
Penilaian berbeda datang dari lembaga survei Poltracking Indonesia yang menggelar survei nasional pada awal Oktober 2025 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.
Pengambilan data lapangan dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 dan sampel pada survei ini adalah 1.220 responden, yang margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, serta menjangkau 38 provinsi.
Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,5%.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan keduanya pada periode pertama yakni 78,1%.
Sumber gambar, Oscar Siagian / Stringer via Getty Images
Beberapa faktor yang mendongkrak tingginya kepercayaan dan kepuasan publik itu, menurut Poltracking Indonesia, dikarenakan karakter kepemimpinan dan program-program yang diklaim menyentuh langsung publik.
Di antara yang mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, alasannya kepemimpinan yang tegas dan berwibawa yang dijalankan oleh Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama.
Selain itu, bantuan pemerintah yang juga disebut tepat sasaran dan makan bergizi gratis.
Di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya, menunjukkan tingkat kepuasan di atas 70%.
Namun ada tiga bidang yang nilainya di bawah 70%, antara lain bidang hukum dan pemberantasan korupsi, bidang politik dan stabilitas nasional, juga ekonomi.
Terkait evaluasi kinerja para pembantu presiden, tingkat kepuasan tertinggi jatuh pada Menteri Agama Nasaruddin Umar (65,7%), diikuti Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (61%), dan Panglima TNI Agus Subianto (60,2%).
Kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya di bawah 60%.
Poltracking Indonesia juga menyurvei beberapa program andalan Prabowo-Gibran, semisal Makan Bergizi Gratis yang diklaim mendapat tingkat kepuasan sebesar 53,5%.
Program lainnya, semisal pembangunan tiga juta rumah subsidi diklaim diminati oleh 54,7% responden.
Untuk Koperasi Merah Putih, Poltracking Indonesia mencatat 85,4% responden mengatakan setuju dengan pembentukan koperasi tersebut.
Terkait kondisi ekonomi rumah tangga, sebanyak 65,4% responden menyatakan lebih baik, sedangkan 26,6% mengatakan lebih buruk kondisinya dalam setahun terakhir.
Dalam hal penghasilan rumah tangga, sekitar 60,7% menyebut lebih baik, dan 31,8% menilai lebih buruk selama setahun terakhir.
Survei Index Politica
Lembaga survei Index Politica melakukan survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hasilnya, 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo.
Survei ini digelar pada periode 1-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih acak dengan metode multistage random sampling.
Adapun margin of error survei +/- 3%. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95%.
Berdasarkan hasil survei menunjukkan mayoritas responden atau 83,5% merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin.
Sementara itu, sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo melalui pemberitaan di media.
“Sebanyak 90,8% responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial,” kata Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).
Artikel ini akan diperbarui secara berkala
