Sumber gambar, Reuters
-
- Penulis, Becky Morton
- Peranan, Reporter politik
Pemerintah Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK) akan mengakui negara Palestina pada September mendatang kalau Israel tidak mengambil “langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza,” ujar Perdana Menteri Sir Keir Starmer.
Starmer mengatakan Israel harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai kembali pasokan bantuan.
Jika Israel tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan tersebut, UK akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.
Pemerintah UK sebelumnya mengatakan pengakuan negara Palestina harus diputuskan ketika langkah tersebut bisa memberikan dampak maksimal sebagai bagian dari proses perdamaian.
Dalam konferensi pers setelah mengadakan rapat kabinet darurat, Starmer mengatakan ia mengumumkan rencana tersebut sekarang karena “situasi yang tidak dapat ditoleransi” di Gaza dan kekhawatiran bahwa “kemungkinan solusi dua negara semakin berkurang”.
Dia mengatakan kepada wartawan bahwa tujuan UK untuk “Israel yang aman dan terlindungi berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat” “berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Starmer menambahkan bahwa “tujuan utamanya” adalah memperbaiki situasi di Gaza, termasuk memastikan bantuan dapat masuk.
Starmer juga mengingatkan Israel untuk tidak mencaplok Tepi Barat.
Di sisi lain, menurut Starmer, Hamas harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza.
Respons Israel dan AS
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengumuman UK dengan menulis di media sosial: “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Britania BESOK.”
“Pemberian konsesi terhadap teroris jihadis selalu gagal. Itu juga akan membuat Anda gagal. Itu tidak akan terjadi.”
Pemerintah Israel saat ini menentang langkah-langkah menuju solusi dua negara sehingga sangat kecil kemungkinan Israel menyetujui sejumlah persyaratan yang disebutkan PM Sir Keir Starmer.
Di Washington DC, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dirinya dan Starmer “tidak pernah membahasnya” selama pertemuan di Skotlandia pada Senin (28/07).
Ketika ditanya apakah ia tahu pernyataan PM Starmer akan keluar, Trump mengatakan: “Anda bisa berargumen… bahwa Anda memberi penghargaan kepada Hamas jika Anda melakukan itu. Dan saya rasa mereka [Hamas] tidak seharusnya diberi penghargaan.”
AS dan sejumlah negara Eropa telah menegaskan hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari langkah-langkah menuju resolusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik.
Negara mana saja yang sudah mengakui negara Palestina?
Sekitar 139 negara telah secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia.
Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.
Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sudah menempuh langkah tersebut secara resmi mulai 28 Mei 2024 guna memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.
Perwakilan Palestina saat ini memiliki hak terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.
Sejumlah kalangan yang skeptis berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis jika kepemimpinan dan luasnya negara Palestina tidak dibahas terlebih dahulu.
