Vonis Hasto: Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap Harun Masiku

Vonis ini lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa yang meminta Hasto dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Putusan lebih ringan ini disebabkan karena hakim menilai dakwaan pertama perihal perintangan penyidikan korupsi terhadap Harun Masiku—sejawat Hasto di PDIP, tidak terbukti di persidangan.

Baik Hasto maupun jaksa belum memastikan apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Dalam pertimbangan, hakim berpendapat Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku yang kini masih buron karena sejatinya kasus itu masih terus ditangani KPK.

“KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020,” kata majelis hakim.

Fakta persidangan, terang hakim, juga menunjukkan bahwa Hasto tidak berupaya merintangi pengungkapan kasus.

Jaksa mengatakan, perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto, antara lain, menginstruksikan Harun untuk merendam ponsel pintar yang digunakan untuk berkomunikasi pada 8 Januari 2020.

Namun, hakim menyatakan bahwa ponsel itu masih ada dan tetap dapat disita KPK dua hari setelahnya.

Insiden itu, terang hakim, juga terjadi sebelum KPK menetapkan Harun sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024 usai dituduh menyediakan uang suap pada proses penggantian antarwaktu anggota DPR dari PDIP, Harun Masiku, serta membantu Harun melarikan diri saat kasus itu terendus aparat hukum.

Harun adalah kader PDIP yang ikut kontestasi pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2019 di Sumatera Selatan, tapi gagal lolos setelah kalah dari Nazarudin Kiemas.

Seiring perjalanan wakti, Nazarudin meninggal dunia dan sesuai regulasi seharusnya digantikan oleh Riezky Aprilia yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihan tersebut.

Namun, alih-alih mengesahkan Riezky, Hasto justru menahan surat undangan pelantikan dan memintanya mundur untuk melapangkan jalan Harun menjadi anggota DPR.

Guna melapangkan jalan sejawatnya itu, Hasto kemudian dituduh menyuap Wahyu Setiawan yang kala itu menjabat Komisioner KPU serta eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

Agustiani dan Wahyu belakangan juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, bersama kader PDIP lain bernama Donny Tri Istiqomah yang berperan menyerahkan uang suap.

Meski terbukti di persidangan, Hasto lagi-lagi membantah terlibat penyuapan terhadap pejabat KPU dan Bawaslu.

“Saya korban komunikasi anak buah. Sudah dibilang seluruh dana berasal dari Harun Masiku,” kata Hasto seusai persidangan.

Sebelumnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, atas dugaan perintangan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,” kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, sebagaimana dikutip kantor berita Antara, saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (03/07).

Jaksa KPK meyakini Hasto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah S$57.350 atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019—2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.